Pengamat: Lima Hal yang Perlu Dilakukan soal Rohingya
Amanda Puspita Sari | CNN Indonesia
Rabu, 20 Mei 2015 10:19 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dijadwalkan bertemu dengan menteri luar negeri Malaysia dan Thailand hari ini, Rabu (20/5) untuk membahas soal ribuan pengungsi etnis Rohingya asal Myanmar dan Bangladesh yang terdampar di perairan tiga negara ini.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyatakan terdapat lima hal yang perlu disampaikan Retno dalam pertemuan tersebut.
Pertama, negara-negara yang bersentuhan dengan imigran etnis Rohingya, seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand harus mendahulukan prinsip kemanusian bagi imigran yang masih terkatung-katung di tengah laut.
"Mereka harus membantu kaum tersebut untuk didaratkan di wilayah negaranya. Namun ini tidak berarti menjadikan kaum Rohingya warga negara setempat," kata Hikmahanto dalam siaran pers yang diterima CNN Indonesia, Rabu (20/5).
Kedua, ia menilai ketiga negara harus menjadikan masalah etnis Rohingya sebagai masalah regional di ASEAN dan masalah internasional. Sehingga, Indonesia, Thailand dan Malaysia tidak terbebani atas 'tsunami' manusia dari Myanmar.
Ketiga, Hikmahanto memaparkan tiga negara itu perlu menghimbau Myanmar untuk mengubah kebijakannya yang mendiskriminasi kaum Rohingya, yang menjadi faktor penyebab etnis Rohingya melarikan diri dari negara itu.
"Keempat, badan pengungsi PBB, UNHCR secara khusus berperan aktif dalam penanganan pengungsi Rohingya dan tidak membiarkan masalah ini ditangani oleh negara-negara yang menampung etnis Rohingya," ujar Hikmahanto.
Terakhir, Hikmahanto mendesak Indonesia untuk mengusulkan agar ada tempat penampungan khusus bagi pengungsi Rohingya.
"Indonesia bisa menawarkan salah satu pulau tidak berpenghuni seperti Pulau Galang di masa lalu. Namun pembangunan infrastruktur dan suplai kebutuhan hidup dibiayai oleh negara-negara lain seperti Malaysia Thailand dan lembaga internasional seperti PBB," kata Hikmahanto.
Hikmahanto menjabarkan bahwa pulau ini digunakan untuk menampung para imigran sembari proses verifikasi dan pendataan pencari suaka dilanjutkan, sekaligus untuk mencari negara mana yang mau menerima mereka.
"Pulau ini juga memastikan agar kaum Rohingya tidak berbaur dengan warga setempat, khususnya warga Indonesia," kata Hikmahanto.
Hal itu, menurut Hikmahanto, untuk mencegah mereka kabur dari tempat tahanan. "Di Indonesia kan mudah mendapatkan KTP. Belum lagi mereka bisa menikah dengan WNI. Ujung-ujungnya secara ilegal mereka akan mendapat kewarganegaraan Indonesia," kata Hikmahanto lewat pesan teks kepada CNN Indonesia, Rabu.
Jika sudah begitu, maka mereka akan memberitahu sanak saudara di kampung halaman bahwa Indonesia ternyata bukan tujuan yang buruk. "Datanglah 'tsunami' berikut," ujar dia.
Menurut Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, jumlah imigran gelap yang terdampar di Aceh telah mencapai lebih 1.346 orang. Jumlah ini belum termasuk ratusan imigran baru yang tiba di Binjai, Aceh Timur, pada Rabu (20/5) pagi.
Kemenlu saat ini masih menunggu hasil verifikasi yang dilakukan UNHCR dan IOM soal status imigran tersebut.
Retno menyatakan ada kemungkinan para imigran tersebut akan dikembalikan ke negara asal, atau repatriasi. (ama/stu)
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyatakan terdapat lima hal yang perlu disampaikan Retno dalam pertemuan tersebut.
Pertama, negara-negara yang bersentuhan dengan imigran etnis Rohingya, seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand harus mendahulukan prinsip kemanusian bagi imigran yang masih terkatung-katung di tengah laut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua, ia menilai ketiga negara harus menjadikan masalah etnis Rohingya sebagai masalah regional di ASEAN dan masalah internasional. Sehingga, Indonesia, Thailand dan Malaysia tidak terbebani atas 'tsunami' manusia dari Myanmar.
Ketiga, Hikmahanto memaparkan tiga negara itu perlu menghimbau Myanmar untuk mengubah kebijakannya yang mendiskriminasi kaum Rohingya, yang menjadi faktor penyebab etnis Rohingya melarikan diri dari negara itu.
Terakhir, Hikmahanto mendesak Indonesia untuk mengusulkan agar ada tempat penampungan khusus bagi pengungsi Rohingya.
"Indonesia bisa menawarkan salah satu pulau tidak berpenghuni seperti Pulau Galang di masa lalu. Namun pembangunan infrastruktur dan suplai kebutuhan hidup dibiayai oleh negara-negara lain seperti Malaysia Thailand dan lembaga internasional seperti PBB," kata Hikmahanto.
Hikmahanto menjabarkan bahwa pulau ini digunakan untuk menampung para imigran sembari proses verifikasi dan pendataan pencari suaka dilanjutkan, sekaligus untuk mencari negara mana yang mau menerima mereka.
"Pulau ini juga memastikan agar kaum Rohingya tidak berbaur dengan warga setempat, khususnya warga Indonesia," kata Hikmahanto.
Hal itu, menurut Hikmahanto, untuk mencegah mereka kabur dari tempat tahanan. "Di Indonesia kan mudah mendapatkan KTP. Belum lagi mereka bisa menikah dengan WNI. Ujung-ujungnya secara ilegal mereka akan mendapat kewarganegaraan Indonesia," kata Hikmahanto lewat pesan teks kepada CNN Indonesia, Rabu.
Jika sudah begitu, maka mereka akan memberitahu sanak saudara di kampung halaman bahwa Indonesia ternyata bukan tujuan yang buruk. "Datanglah 'tsunami' berikut," ujar dia.
Menurut Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, jumlah imigran gelap yang terdampar di Aceh telah mencapai lebih 1.346 orang. Jumlah ini belum termasuk ratusan imigran baru yang tiba di Binjai, Aceh Timur, pada Rabu (20/5) pagi.
Kemenlu saat ini masih menunggu hasil verifikasi yang dilakukan UNHCR dan IOM soal status imigran tersebut.
Retno menyatakan ada kemungkinan para imigran tersebut akan dikembalikan ke negara asal, atau repatriasi. (ama/stu)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK