Soal Rohingya, Jokowi Minta PBB Turun Tangan
Resty Armenia | CNN Indonesia
Sabtu, 23 Mei 2015 20:03 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk ikut serta menangani krisis pengungsi Rohingya dan Bangladesh yang masih terombang-ambing di perairan Indonesia, Malaysia dan Thailand.
Jokowi mengatakan ia sebelumnya telah mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk bertemu dengan menteri luar negeri Malaysia dan Thailand dalam rangka mencari kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan untuk menangani permasalahan regional ini.
"Pada hari Selasa-Rabu saya sudah mengutus Menteri Luar Negeri untuk bertemu dengan Menlu dari Malaysia, dari Thailand, untuk melihat kemungkinan-kemungkinan seperti apa dalam mencarikan jalan keluar bagi seluruh pengungsi," ujar Jokowi di Jakarta Pusat, Sabtu (23/5).
Dari pertemuan ketiga menteri tersebut, sambung Jokowi, tercapai kesepakatan bahwa pemerintah ketiga negara akan membantu para imigran Rohingya yang mengungsi di negaranya. Bahkan, Pemerintah Myanmar, yang sebelumnya kurang terlibat, sudah membuat kebijakan untuk menghambat pengungsi Rohingya yang ingin keluar dari negaranya.
Namun, kesepakatan tersebut juga menghasilkan catatan-catatan penting, salah satunya meminta PBB untuk turut membantu upaya pemberian bantuan kemanusiaan ini.
"Catatan-catatan yang kita inginkan, dari UN (PBB) juga membantu, kemudian resettlement juga dipastikan tidak lebih dari satu tahun. Dan kita akan menyiapkan penampungannya," kata Jokowi.
Ia menjelaskan, bantuan yang diminta ke PBB termasuk biaya-biaya pemberian bantuan kepada para pengungsi dan pembayaran finansial. "Ini tadi kan sudah saya sampaikan, biaya-biaya akan ditanggung oleh UN dan beberapa negara yang belum, masih dalam pembicaraan, belum bisa saya sebut. Kalau itu sudah kira-kira final, baru kita mempersiapkan," ujar dia.
Sejak pekan lalu, tercatat setidaknya 1.700 imigran Rohingya dan Bangladesh yang terdampar di beberapa kabupaten di Aceh.
Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB tahun 1951 soal pengungsi, Kemenlu saat ini masih menunggu hasil verifikasi yang dilakukan badan pengungsian PBB (UNHCR) soal status imigran tersebut. Sementara, jumlah keseluruhan imigran di Indonesia yang saat ini menunggu resettlement mencapai angka 12 ribu jiwa.
Usai pertemuan tiga negara yang dilangsungkan di Malaysia pada Rabu (20/5), Malaysia dan Indonesia sepakat menawarkan tempat penampungan sementara kepada imigran Myanmar dan Bangladesh yang masih terkatung-katung di lautan lepas yang diperkirakan berjumlah sekitar 7.000 orang. Meskipun demikan, kedua negara juga menegaskan tidak akan menampung lebih banyak lagi imigran.
Sementara, pemerintah Thailand menyatakan tidak akan menampung imigran dan hanya akan menyalurkan bantuan di laut. Meski begitu, Thailand tidak akan mendorong mereka ke luar perairan Thailand seperti sebelumnya. (stu)
Jokowi mengatakan ia sebelumnya telah mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk bertemu dengan menteri luar negeri Malaysia dan Thailand dalam rangka mencari kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan untuk menangani permasalahan regional ini.
"Pada hari Selasa-Rabu saya sudah mengutus Menteri Luar Negeri untuk bertemu dengan Menlu dari Malaysia, dari Thailand, untuk melihat kemungkinan-kemungkinan seperti apa dalam mencarikan jalan keluar bagi seluruh pengungsi," ujar Jokowi di Jakarta Pusat, Sabtu (23/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Catatan-catatan yang kita inginkan, dari UN (PBB) juga membantu, kemudian resettlement juga dipastikan tidak lebih dari satu tahun. Dan kita akan menyiapkan penampungannya," kata Jokowi.
Ia menjelaskan, bantuan yang diminta ke PBB termasuk biaya-biaya pemberian bantuan kepada para pengungsi dan pembayaran finansial. "Ini tadi kan sudah saya sampaikan, biaya-biaya akan ditanggung oleh UN dan beberapa negara yang belum, masih dalam pembicaraan, belum bisa saya sebut. Kalau itu sudah kira-kira final, baru kita mempersiapkan," ujar dia.
Sejak pekan lalu, tercatat setidaknya 1.700 imigran Rohingya dan Bangladesh yang terdampar di beberapa kabupaten di Aceh.
Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB tahun 1951 soal pengungsi, Kemenlu saat ini masih menunggu hasil verifikasi yang dilakukan badan pengungsian PBB (UNHCR) soal status imigran tersebut. Sementara, jumlah keseluruhan imigran di Indonesia yang saat ini menunggu resettlement mencapai angka 12 ribu jiwa.
Usai pertemuan tiga negara yang dilangsungkan di Malaysia pada Rabu (20/5), Malaysia dan Indonesia sepakat menawarkan tempat penampungan sementara kepada imigran Myanmar dan Bangladesh yang masih terkatung-katung di lautan lepas yang diperkirakan berjumlah sekitar 7.000 orang. Meskipun demikan, kedua negara juga menegaskan tidak akan menampung lebih banyak lagi imigran.
Sementara, pemerintah Thailand menyatakan tidak akan menampung imigran dan hanya akan menyalurkan bantuan di laut. Meski begitu, Thailand tidak akan mendorong mereka ke luar perairan Thailand seperti sebelumnya. (stu)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK