WikiLeaks Rilis 600 Ribu Dokumen Diplomat Arab Saudi

Riyadh, CNN Indonesia -- WikiLeaks membocorkan lebih dari 600 ribu kabel diplomatik Arab Saudi di situsnya dan berjanji akan membeberkan setengah juta dokumen lainnya dalam beberapa pekan ke depan.

Diberitakan Reuters, ratusan ribu dokumen yang diposting bertahap di situs WikiLeaks pada Jumat (19/6) itu berisikan percakapan email antara Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dan negara-negara lainnya, termasuk laporan rahasia dari kementerian Saudi lainnya.

Pilihan Redaksi Jepang Sumbang Rp46 Miliar Untuk Pengungsi Rohingya Miras Oplosan Renggut 90 Nyawa di India Penembak Gereja di AS Awalnya Ingin Serang Kampus Sebanyak 175 Orang Thailand Terpapar MERS

Isinya mencakup banyak hal, mulai dari memantapkan posisi Saudi di berbagai isu regional hingga upaya mengendalikan media.

Tidak bisa dipastikan keaslian dokumen-dokumen tersebut. Kebanyakan dokumen-dokumen itu tidak komplet, sehingga sulit untuk mengetahui tanggal serta konteks di dalamnya. Banyak dokumen juga tidak diketahui apakah mendapatkan persetujuan Raja atau pernah dilaksanakan.

Dibeberkannya dokumen itu pada Jumat lalu sekaligus menandai tiga tahun pendiri WikiLeaks Julian Assange mendapatkan suaka di Kedutaan Besar Ekuador di London untuk menghindari ekstradisi ke Swedia agar bisa diadili atas tuduhan kejahatan seks.

Pemerintah Arab Saudi langsung bereaksi dengan memperingatkan warganya untuk tidak turut menyebarkan dokumen-dokumen yang menurut mereka "bisa jadi palsu".

Pernyataan ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri dalam akun Twitternya, tanpa dengan tegas membantah keaslian dokumen tersebut.

Juru bicara Kemlu Saudi, Osama Nugali, kepada New York Times mengatakan dokumen-dokumen yang diperoleh WikiLeaks kemungkinan adalah data-data yang dicuri dalam peretasan ke kementerian beberapa waktu lalu. Saat itu kelompok peretas bernama Tentara Siber Yaman mengklaim berada di balik peretasan tersebut.

Nugali memperingatkan warga Saudi untuk "tidak membantu musuh di dalam negeri" dengan menyebarkan dokumen tersebut. Warga yang menyebarkannya, kata Nugali, akan dikenakan dakwaan kejahatan siber.

Menurut Nugali, dokumen-dokumen tersebut sudah sejalan dengan "kebijakan transparansi" Kerajaan Saudi dan berisikan pernyataan terkait "isu-isu regional dan internasional" yang telah disampaikan ke publik. (den)