Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan perdana menteri Malaysia terlama, Mahathir Mohamad mengecam pemaksaan berbusana ala Muslim kepada wanita non-Muslim di Malaysia. Mahahthir menilai Malaysia kini "mulai mengalami kemunduran dan bertindak seperti Arab Saudi".
"Dalam waktu dekat, tidak hanya celana pendek yang akan menjadi masalah. Jika seorang wanita meninggalkan rumah tanpa burqa, dia akan dianggap salah," kata Mahathir, dikutip dari Channel NewsAsia, Jumat (26/6).
(
Baca juga: Myanmar Tanggapi Dingin Usulan Mahathir Keluar dari ASEAN)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita mulai berperilaku seperti Pakistan, Afghanistan, Arab Saudi. Itu budaya mereka. Ketika kita mencoba menjadikan hal itu sebagai budaya kita, ini akan menjadi masalah," kata Mahathir melanjutkan.
Kecaman yang dilontarkan Mahathir ini menyusul isu yang menggemparkan media sosial, ketika seorang penjaga keamanan yang meminta perempuan Malaysia keturunan China memakai sarung untuk menutup rok pendek selutut yang dia kenakan ketika memasuki kantor Departemen Transportasi Jalan Malaysia, atau RTD.
Berbicara dalam sebuah konferensi pers, Mahathir menilai perempuan harus diizinkan memasuki gedung pemerintah "selama mereka tidak telanjang".
Menurut Mahathir, standar pemakaian busana di gedung pemerintahan seharusnya hanya berlaku bagi karyawan dan bukan untuk pengunjung, terutama bagi mereka yang bukan Muslim.
Sejumlah insiden serupa terjadi di beberapa wilayah di Malaysia baru-baru ini. Seorang perempuan yang mengenakan celana pendek diminta untuk menutupi kakinya dengan kainagar diizinkan masuk ke rumah sakit Sungai Buloh. Selain itu, dua wanita dilarang memasuki gedung pemerintah Selangor di Shah Alam karena mengenakan rok selutut.
The Malaysian Insider melaporkan bahwa Menteri Transportasi Malaysia, Liow Tiong Lai menegaskan bahwa tidak ada "kebijakan sarung" di RTD. Setelah kejadian tersebut,baik RTD maupun rumah sakit Sungai Buloh telah mengeluarkan permintaan maaf publik untuk perempuan.
Meski demikian, Cuepacs, payung organisasi dari 140 kelompok serikat pegawai negeri mengumumkan pada Kamis (25/6) bahwa pihaknya telah menyebarkan surat penghargaan kepada rekan pegawai negeri yang menegakkan standar berpakaian di berbagai departemen pemerintah.
(ama/stu)