Myanmar Tetapkan Pemilu pada 8 November

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi pemilihan umum Myanmar menetapkan pemilihan presiden pada 8 November mendatang. Pemilu ini disebut akan menjadi pemilihan paling bebas bagi Myanmar sejak memeluk demokrasi empat tahun lalu.

Diberitakan Wall Street Journal pekan ini, penetapan tanggal pemilu ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Serikat Komisi Pemilihan Umum Myanmar Tin Tun dalam sebuah wawancara. Sebelumnya komisi ini mengatakan, pemilu akan digelar antara Oktober atau November.

Pemilu ini akan menjadi yang pertama digelar di pemerintahan reformasi Myanmar. Disinyalir pemilihan kali ini akan menjadi yang paling bebas dan adil di negara itu sejak 25 tahun terakhir. Sebelumnya Myanmar dikuasai junta selama lebih dari enam dekade.

Pilihan Redaksi Kewalahan, Austria Kirim Ratusan Pencari Suaka ke Slovakia AS Intersepsi Pesawat Pengebom Rusia di Hari Kemerdekaan FBI Gagalkan Serangan ISIS di Hari Kemerdekaan AS

Lebih dari 70 partai akan turut serta, termasuk oposisi utama Partai Liga Nasional untuk Demokrasi, NLD, yang dipimpin Aung San Suu Kyi.

Walau Suu Kyi sempat mengatakan bahwa NLD akan memboikot pemilu karena dinilai tidak akan adil, namun langkah komisi eksekutif Win Htein berkata sebaliknya. Htein telah menyiapkan manifesto partai dan menyeleksi kandidat anggota parlemen yang dianggap cocok.

"Dia (Suu Kyi) harus mengatakan itu karena dia khawatir pemilu tidak akan bebas dan adil. Tapi kami partai besar dan tengah bersiap berpartisipasi untuk memenangkan pemilu," ujar Htein.

Sejumlah besar pemantau, baik lokal dan internasional telah diundang untuk memantau dan melakukan pelatihan pemilu. Komisi pemilihan Myanmar saat ini tengah sibuk mendata jumlah pemilih dengan mendatangi setiap wilayah di negara itu.

Para pemimpin oposisi mengatakan bahwa jumlah pemilih bisa jadi akan tidak akurat. Namun komisi pemilu Myanmar justru menantang mereka yang ragu untuk mengecek sendiri dan memastikan nama serta rincian data yang ada.

NLD diprediksi akan memenangkan jumlah kursi besar di parlemen. Namun Suu Kyi yang telah menjadi ikon demokrasi Myanmar tetap tidak akan bisa menjadi presiden karena terganjal undang-undang buatan militer.

Berdasarkan undang-undang tersebut, peraih Nobel Perdamaian ini tidak bisa dipilih untuk memimpin negara karena memiliki suami seorang warga negara asing. UU itu disebut dibuat setelah khusus untuk Suu Kyi yang menikahi seorang pria Inggris dan memiliki dua putra.

Upaya mengubah pasal dalam UU itu bulan lalu gagal dan semakin mengubur ambisi Suu Kyi untuk menjadi presiden. Selain itu konstitusi Myanmar juga masih menetapkan 25 persen kursi parlemen untuk para jenderal militer.

Di Myanmar presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan oleh anggota parlemen terpilih usai pemilu. (stu)