Skandal Politik Malaysia Membiaskan Isu MH370

Kuala Lumpur, CNN Indonesia -- Peristiwa yang terjadi minggu lalu adalah sebuah terobosan dalam salah satu misteri terbesar di sejarah penerbangan. Sebuah pecahan sayap Boeing 777 ditemukan di sebuah pulau bernama Reunion di Samudra Hindia. Semua orang di belahan dunia lantas mendiskusikannya dan mengingat masa-masa penerbangan Malaysia Airlines MH370 yang hilang dari radar pada 8 Maret 2014 lalu.

Namun, di negaranya sendiri yaitu Malaysia, perhatian rakyat tertuju ke tempat lain; sebuah skandal politik maha besar yang melibatkan munculnya dana misterius sebesar 700 juta dolar di akun-akun bank milik Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.

Bahkan, pengumuman Najib pada Kamis (6/8) lalu, yang menyatakan bahwa pecahan sayap yang ditemukan di pulau Reunion tersebut 'telah dengan pasti dikonfirmasi' berasal dari MH370, ditujukan untuk memantapkan posisinya di perpolitikan Malaysia, menurut pakar politik Malaysia dari University of New South Wales Australia, Clive Kessler.


Kessler menilai, semenjak skandal politik ini merebak pada Juli lalu, Najib seakan menghilang dari penglihatan publik dan menolak untuk menjawab pertanyaan apapun mengenai hal tersebut.

"(Penemuan) ini memberikan dirinya kesempatan untuk muncul kembali di publik dan memainkan peran sebagai ayah dari negeri yang sedang berduka," ujar Kessler lewat sambungan telepon dari Kuala Lumpur, dikutip dari New York Times, Jumat (7/8).

Munculnya dana misterius, yang dijelaskan oleh badan antikorupsi Malaysia sebagai hadiah untuk sang perdana menteri dari sumber-sumber yang tidak diketahui, telah menggoyahkan kepopuleran pemerintahan Najib. Hal itu diperparah dengan usaha-usaha keras pemerintahan Najib untuk menghalau, baik komentar publik maupun penyelidikan resmi atas dana misterius ini.

Sejumlah surat kabar dibredel dan beberapa anggota kabinet Najib dicopot. Ada pula perintah bagi polisi Malaysia untuk menyelidiki pejabat-pejabat antikorupsi Malaysia.

Menurut laporan media lokal, pemerintah Malaysia tengah menginvestigasi kebocoran dokumen yang berhubungan dengan pembukaan dana misterius itu.

Pecahan pesawan MH370 ditemukan di Pulau Reunion. (REUTERS/Zinfos974)

Sumber Dana Misterius Najib

Komisi Antikorupsi Malaysia tengah menyelidiki 1Malaysia Development Berhad (1MDB), sumber dana pembangunan negara yang kini sangat melarat. 1MDB dicurigai sebagai sumber dana misterius di akun-akun Najib.

Pada Senin kemarin, Komisi Antikorupsi Malaysia mengatakan bahwa 2,6 miliar ringgit di akun-akun Najib bukan bersumber dari 1MDB, tetapi 'hanya dari donor-donor'. Pada pernyataan yang sama, komisi ini juga menyatakan bahwa tidak ada pejabat mereka yang terlibat konspirasi untuk menggulingkan pemerintahan.

Hal ini memunculkan indikasi bahwa pemerintah Malaysia bisa melakukan pembalasan sedemikian parah terhadap penyelidikan Komisi Antikorupsi Malaysia.

"Warga Malaysia sangat memperhatikan isu 1MDB ini," ujar Oh Ei Sun, seorang peneliti senior di Sekolah Studi Kebijakan Internasional S. Rajaratnam School, Singapura, yang juga pernah menjadi sekretaris politik Najib pada 2009 hingga 2011.

"Saya merasa tidak banyak dari mereka yang mempedulikan investigasi MH370," lanjutnya.

Kessler mengamati, pernyataan Najib tentang keabsahan pecahan MH370 diberitakan secara luas dan positif oleh media-media resmi pemerintah, salah satunya adalah Utusan Malaysia. Utusan merupakan corong partai Najib yakni United Malays National Organization (UMNO), partai yang telah mendominasi politik Malaysia semenjak masa kemerdekaan.

Kenyataan sedikit berbeda di dunia internasional. Pernyataan Najib berkebalikan dengan pernyataan dari pejabat-pejabat Perancis, negara yang menemukan pecahan sayap tersebut -- mengingat Pulau Reunion adalah wilayah mereka.

Otoritas Perancis dan Amerika Serikat hanya berani mengungkapkan bahwa mereka memiliki 'keyakinan sangat tinggi' bahwa pecahan sayap adalah benar milik MH370.

Najib Razak mendapatkan sorotan karena dana misterius sebesar 700 juta dolar. (Olivia Harris/REUTERS)

Bersitegang dengan Perancis

Belakangan ini, ketegangan antara Perancis dan Malaysia mulai terasa kembali setelah Menteri Transportasi Malaysia, Liow Tiong Lai, mengatakan telah menemukan puing-puing pesawat lainnya di Pulau Reunion, suatu klaim yang dibantah oleh Perancis.

Liow mengatakan perbedaan antara Najib dan otoritas Perancis hanya berdasar pada merupakan 'pemilihan kata'. Ia mengulangi klaimnya bahwa masih ada lagi puing-puing pesawat lain yang ditemukan.

Meski beberapa anggota dari partai pemerintah telah berbalik menyerang Najib, termasuk mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, banyak pengamat politik mengatakan bahwa posisi Najib aman untuk saat ini.

Namun, muncul kekhawatiran ketika instrumen-instrumen pemerintahan Malaysia akan terlibat dalam perpolitikan, seperti meminta penyelidikan atas dugaan kebocoran dari Komisi Antikorupsi Malaysia.

Munculnya dana misterius itu sempat dilaporkan pada bulan lalu oleh Wall Street Journal dan Sarawak Report.

"Independensi birokrasi bisa saja terpengaruh (karena isu ini)," ujar Ibrahim Suffian, direktur program di Merdeka Center, sebuah firma jajak pendapat dan riset di Malaysia.

Perwakilan dari kantor Perdana Menteri Malaysia tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar mengenai hal ini.

Zaid Ibrahim, seorang mantan menteri hukum Malaysia dan juga pendiri firma hukum terbesar di negeri tersebut, mengatakan bahwa usaha Najib untuk melemahkan investigasi terhadap 1MDB merusak tatanan masyarakat Malaysia.

"Pemerintah tengah melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk menyembunyikan kesalahan manajemen, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan," ujar Zaid melalui blog pribadinya.

"Rakyat, terutama pemimpin oposisi dan orang-orang yang aktif di media sosial, belakangan ini hidup dalam ketakutan terhadap perdana menteri dan orang-orangnya. Institusi publik Malaysia tengah porak-poranda dan independensi mereka tengah diserang," lanjutnya.

Oh Ei Sun, mantan sektetaris politik Najib, mengatakan bahwa kontroversi ini telah memperlihatkan keburukan sistem politik di Malaysia yang memberikan kekuatan sangat besar terhadap seorang perdana menteri.

"Secara teori, pemisahan kekuasaan memang ada. Namun, dalam prakteknya, Malaysia masih didominasi oleh eksekutif di demokrasi yang semu," ujar Oh. (vws)