Tiga Tahun Tanpa Parlemen, Mesir Gelar Pemilu Oktober Depan
Hanna Azarya Samosir/Reuters | CNN Indonesia
Senin, 31 Agu 2015 12:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Mesir akhirnya mengumumkan pemilihan umum parlemen yang akan diselenggarakan pada 18-19 Oktober mendatang. Proses ini dianggap sebagai tahap pembenahan demokrasi Mesir yang disebut-sebut penuh dengan represi oleh beberapa kritikus belakangan ini.
Seperti dilansir Reuters, negara Mesir sudah berjalan tanpa keberadaan parlemen sejak Juni 2012. Kala itu, pengadilan membubarkan parlemen yang dipilih secara demokratis. Parlemen tersebut didominasi oleh kelompok Muslim Brotherhood yang kini dilarang.
Perubahan mulai terjadi sekitar awal tahun ini. Pemilu parlemen pun direncanakan dimulai pada Maret lalu. Namun, proses terpaksa ditunda lantaran pengadilan menyatakan bahwa sebagaian aturan pemilu tidak konstitusional.
Setelah mengumumkan resminya pengadaan pemilu, pemerintah menyatakan bahwa proses pengambilan suara akan terbagi menjadi dua tahap. Dimulai pada 18-19 Oktober, tahap kedua akan diselenggarakan pada 22-23 November. Sementara itu, warga Mesir yang berada di luar negeri dapat menyumbangkan suaranya pada 17-18 Oktober.
Era baru Mesir dimulai sejak Abdel Fattah al-Sisi dan militer menggambil alih pemerintahan dan melengserkan Mohamed Mursi setelah protes massal warga merebak pada 2013. Mursi merupakan presiden Mesir pertama yang dipilih melalui pemilihan umum secara bebas.
Militer Mesir kemudian mengumumkan "panduan" menuju negara Mesir yang berdemokrasi.
Pengumuman tersebut segera ditindaklanjuti dengan perombakan kelompok Islamis terbesar dalam sejarah Mesir. Pasukan keamanan membunuh ratusan demonstran dan menahan ribuan orang lain. Para aktivis sekuler lantas melakukan aksi protes tanpa izin.
Sementara itu, pemerintah mengatakan bahwa pemilu ini merupakan bukti komitmen Mesir terhadap demokrasi. Pernyataan ini tak ayal dikritisi oleh beberapa pengamat, seperti Ha.A. Hellyer, anggota Brookings Center for Middle East Policy di Washington.
"Pertanyaannya masih tetap ada. Apakah parlemen ini akan menjadi cara efektif untuk mengawasi eksekutif? Ada beberapa pertanda. Adanya kepentingan bisnis besar di dalamnya, memungkinkan banyaknya argumentasi dalam hal-hal menyangkut kebijakan ekonomi," ujar Hellyer.
Namun, dalam ranah politis, Hellyer tak terlalu optimis. "Dalam hal reformasi politik, legislatif, atau sektor keamanan, kemungkinan tidak akan ada terlalu banyak perubahan dari parlemen ini," katanya.
Dewan perwakilan ini akan menyediakan 568 kursi. Sebanyak 448 kursi akan diisi oleh peraih suara terbanyak di pemilu, sementara 120 lainnya diduduki orang yang telah dipilih secara khusus untuk mewakili kaum perempuan, Kristen, dan anak muda.
Presiden dapat menunjuk beberapa orang untuk masuk ke parlemen, tapi jumlahnya tak lebih dari lima persen total anggota.
Beberapa partai politik melontarkan kritik, menyatakan bahwa beberapa individu bisa saja ditarik dengan politik era Mubarak, yaitu mengiming-imingi kandidat dengan kesejahteraan dan koneksi keluarga.
Partai Nasional Demokratis pimpinan Mubarak memang telah bubar. Namun, para loyalisnya tersebar dan membentuk beberapa aliansi untuk menjaga Sisi. (ama/ama)
Seperti dilansir Reuters, negara Mesir sudah berjalan tanpa keberadaan parlemen sejak Juni 2012. Kala itu, pengadilan membubarkan parlemen yang dipilih secara demokratis. Parlemen tersebut didominasi oleh kelompok Muslim Brotherhood yang kini dilarang.
Perubahan mulai terjadi sekitar awal tahun ini. Pemilu parlemen pun direncanakan dimulai pada Maret lalu. Namun, proses terpaksa ditunda lantaran pengadilan menyatakan bahwa sebagaian aturan pemilu tidak konstitusional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Era baru Mesir dimulai sejak Abdel Fattah al-Sisi dan militer menggambil alih pemerintahan dan melengserkan Mohamed Mursi setelah protes massal warga merebak pada 2013. Mursi merupakan presiden Mesir pertama yang dipilih melalui pemilihan umum secara bebas.
Militer Mesir kemudian mengumumkan "panduan" menuju negara Mesir yang berdemokrasi.
Sementara itu, pemerintah mengatakan bahwa pemilu ini merupakan bukti komitmen Mesir terhadap demokrasi. Pernyataan ini tak ayal dikritisi oleh beberapa pengamat, seperti Ha.A. Hellyer, anggota Brookings Center for Middle East Policy di Washington.
"Pertanyaannya masih tetap ada. Apakah parlemen ini akan menjadi cara efektif untuk mengawasi eksekutif? Ada beberapa pertanda. Adanya kepentingan bisnis besar di dalamnya, memungkinkan banyaknya argumentasi dalam hal-hal menyangkut kebijakan ekonomi," ujar Hellyer.
Namun, dalam ranah politis, Hellyer tak terlalu optimis. "Dalam hal reformasi politik, legislatif, atau sektor keamanan, kemungkinan tidak akan ada terlalu banyak perubahan dari parlemen ini," katanya.
Dewan perwakilan ini akan menyediakan 568 kursi. Sebanyak 448 kursi akan diisi oleh peraih suara terbanyak di pemilu, sementara 120 lainnya diduduki orang yang telah dipilih secara khusus untuk mewakili kaum perempuan, Kristen, dan anak muda.
Presiden dapat menunjuk beberapa orang untuk masuk ke parlemen, tapi jumlahnya tak lebih dari lima persen total anggota.
Beberapa partai politik melontarkan kritik, menyatakan bahwa beberapa individu bisa saja ditarik dengan politik era Mubarak, yaitu mengiming-imingi kandidat dengan kesejahteraan dan koneksi keluarga.
Partai Nasional Demokratis pimpinan Mubarak memang telah bubar. Namun, para loyalisnya tersebar dan membentuk beberapa aliansi untuk menjaga Sisi. (ama/ama)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK