Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Libya yang berbasis di timur dan diakui secara internasional pada Selasa (1/9) melarang warga Yaman, Iran dan Pakistan memasuki negara tersebut.
Dilaporkan Reuters, langkah yang diumumkan dalam sebuah pernyataan militer merupakan langkah lanjutan setelah pelarangan visa bagi warga Sudan, Bangladesh, Palestina dan Suriah.
Perdana Menteri Abdullah al-Thinni kini memerintah dari wilayah Libya timur setelah faksi tandingan berhasil mengusai Tripoli tahun lalu dan membentuk parlemen sendiri meski tidak diakui secara internasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, pemerintah Thinni dan pasukan keamanan sekutu hanya dapat menerapkan larangan ini di bandara wilayah timur di Tobruk dan Labraq, serta perbatasan darat di dekat Mesir.
Komandan tinggi militer Khalifa Haftar, yang bersekutu dengan Thinni, menandatangani larangan tersebut, sembari merinci situasi keamanan secara keseluruhan dan perlunya Libya menjaga "keamanan dan stabilitas bangsa."
Surat pernyataan pelarangan ini juga kembali menyebutkan bahwa warga Sudan dan Bangladesh tidak diizinkan datang ke Libya.
Haftar berulang kali menuduh warga Sudan, Palestina dan Suriah bergabung dengan Ansar al-Sharia dan kelompok militan di timur kota Benghazi. Dia juga menuduh warga Yaman bergabung dengan kelompok tersebut.
Pada September 2014, Thinni menyatakan Sudan berusaha menyuplai senjata dan amunisi untuk faksi yang menguasai Tripoli. Khartoum membantah tuduhan ini dan menyatakan bahwa senjata tersebut dikirimkan untuk pasukan yang menjaga perbatasan bersama di bawah perjanjian bilateral.
(ama/stu)