Pengamat Sangsi Kebijakan Australia ke Indonesia Berubah

Jakarta, CNN Indonesia -- Terpilihnya Malcolm Turnbull sebagai pemimpin baru Australia menggantikan Tony Abbott menimbulkan pertanyaan soal adakah perubahan kebijakan yang akan dibuat Turnbull terkait hubungan negara itu dengan Indonesia. Namun pengamat sangsi, kebijakan luar negeri Turnbull akan berbeda dengan Abbott kendati karakter kedua orang ini berbeda.

Ahli hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan Turnbull dan Abbott berasal dari partai yang sama, Liberal, sehingga kebijakannya diperkirakan akan setali tiga uang.

"Mereka berdua partainya masih sama, karena Turnbull terpilih bukan melalui pemilihan umum. Kebijakannya masih akan sama," ujar Hikmahanto.

Kebijakan internasional Partai Liberal, lanjut Hikmahanto, condong ke Eropa dan Amerika Serikat. Sedangkan oposisi, Partai Buruh, lebih ke Asia. Hal inilah yang diperkirakan kembali akan menghambat hubungan Indonesia dan Australia.

Pilihan Redaksi Abbott Kirim Surat Pengunduran Diri Via Faks PM Baru Australia Akan Gelar Voting Soal Pernikahan Sejenis Tony Abbott Kritik Sisi Pengusaha Malcolm Turnbull

"Di berbagai aspek, Asia harus diperlakukan layaknya Eropa. Untuk berbagai kerja sama seperti pertahanan, ekonomi, politik dan sosial, mau tidak mau harus melibatkan Asia. Turnbull harus punya pertimbangan khusus terhadap Asia, terutama Indonesia," kata Hikmahanto.

Peneliti Bidang Politik Domestik dan Internasional LIPI Ikrar Nusa Bakti mengatakan kebijakan Partai Liberal sedikit banyak dipengaruhi oleh langkah Partai Buruh, apalagi menjelang pemilihan umum Australia tahun depan demi mendulang suara.

Salah satu contohnya adalah saat Abbott memutuskan  menerima 12 ribu pengungsi Suriah, hal itu disampaikan setelah Partai Buruh menyatakan akan menerima 10 ribu pengungsi jika memenangkan pemilu.

Untuk masalah hubungan internasional juga tidak jauh berbeda. Ikrar mengatakan, Partai Liberal akan berlomba-lomba dengan Partai Buruh yang menerapkan kebijakan "hubungan baik dengan negara tetangga."

"Mau tidak mau Australia harus memperhitungkan Indonesia," kata Ikrar.

Ikrar menambahkan Australia harus terus meningkatkan kerja sama dengan Indonesia di bidang pertahanan, terutama demi mengantisipasi ancaman dari China.

Perekonomian kedua negara memang bergantung pada perkembangan ekonomi China. Namun Ikrar menegaskan, China bisa menjadi ancaman keamanan tersendiri di masa depan.

"Memang tidak ada tanda-tanda China bersikap agresif ke negara di selatan. Tapi lihat apa yang mereka lakukan terhadap Vietnam dan Filipina di Laut China Selatan, ini adalah kekhawatiran tersendiri," kata Ikrar.

Angkatan Laut China memang tengah membuat negara-negara pengklaim Laut China Selatan ketar-ketir. Salah satunya karena China membuat pangkalan militer dan berpatroli di perairan sengketa. Kemajuan militer China ini dikhawatirkan juga mengancam negara lain di kawasan.

"Indonesia dan Australia harus saling membantu, jangan sampai angkatan laut China membahayakan stabilitas kita," ujar Ikrar.

Kerja sama pertahanan Indonesia-Australia sejauh ini patut diacungi jempol. Ikrar mengatakan, angkatan udara kedua negara sempat melakukan latihan bersama di perairan perbatasan.

Soal imigran yang juga menjadi permasalahan Indonesia dan Australia, pengamat optimistis kebijakan Turnbull akan lebih manusiawi ketimbang Abbott yang mendorong kembali perahu pengungsi kembali ke Indonesia.

"Sekarang diprediksi lebih baik. Turnbull bilang tidak akan meneruskan mendorong kembali perahu pencari suaka ke Indonesia," kata Hikmahanto.

Selain soal kebijakan mendorong kembali perahu pencari suaka ke perairan Indonesia, hubungan RI-Australia sebelumnya juga sempat panas dingin. Pada 2012 misalnya, hubungan Indonesia Australia sempat tegang setelah sebuah toko di Australia memajang bendera Bintang Kejora miliki Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pada 2013, hubungan kembali memanas karena WikiLeaks membocorkan dokumen bahwa Australia menyadap telepon seluler milik mantan Presiden SBY dan Ibu Ani serta beberapa pejabat lain. Terakhir, eksekusi terhadap terpidana narkoba duo Bali Nine pada April lalu berujung pemanggilan pulang Duta Besar Australia untuk Indonesia. (Lihat: Panas-Dingin Hubungan Indonesia dan Australia) (stu)