AS Persoalkan Malaysia di Daftar Penyelundupan Manusia
Reuters | CNN Indonesia
Selasa, 29 Sep 2015 15:30 WIB
Washington, CNN Indonesia -- Sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Demokrat meminta badan pengawas internal Departemen Luar Negeri AS melakukan penyelidikan terkait pencabutan Malaysia dari daftar negara pelanggar perdagangan manusia terburuk.
Permintaan yang diajukan Senin (28/9) ini, dilakukan setelah muncul kekhawatiran bahwa keputusan pencabutan itu dilatarbelakangi kepentingan politik.
Laporan Tahunan Departemen Luar Negeri AS yang disebut dengan Trafficking in Persons, TIP, diterbitkan Juli lalu, dan meningkatkan posisi Malaysia dari kelompok terendah. Keputusan ini disinyalir bertujuan memuluskan kesepakatan perdagangan bebas AS dengan Malaysia dan 11 negara lain.
Enam anggota DPR AS, termasuk pengkritik kebijakan perdagangan Rosa DeLauro dan Louise Slaughter, menulis surat kepada Inspektur Jenderal Deplu AS, Steve Linick agar melakukan penyelidikan alasan status Malaysia kini ditingkatkan. Mereka mengutip laporan bahwa Malaysia belum berbuat cukup dalam mengatasi perdagangan manusia.
Artikel kantor berita Reuters yang diterbitkan pada Agustus menyatakan bahwa keputusan kantor di Deplu yang dibentuk untuk mengukur upaya negara-negara dalam mengatasi perdagangan manusia berulang kali ditentang oleh sejumlah diplomat senior AS.
“Kami khawatir mengenai kemungkinan pengaruh politik berperan dalam penyusunan dan isi Laporan TIP, terutama terkait status Malaysia,” tulis surat itu.
Departemen Luar Negeri AS belum mengeluarkan pernyataan terkait dengan hal ini. Namun, para pejabat Deplu menyangkal campur tangan politik dalam penyusunan laporan tersebut.
Bulan lalu, Menlu John Kerry mengatakan dia “tidak pernah terlibat” dengan pemerintah terkait perundingan perdagangan Asia-Pasifik yang berujung pada peningkatan status Malaysia.
Laporan kantor berita Reuters menyatakan keberatan yang diajukan terhadap keputusan pakar Deplu sendiri menyebabkan status Malaysia, Kuba dan negara penting secara strategis lain ditingkatkan.
Laporan ini mencatat terdapat 17 negara yang membuat kantor anti-perdagangan manusia bersilang pendapat dengan kantor-kantor diplomatik AS dalam proses pengambilan keputusan.
Para pakar di kantor anti-perdagangan manusia akhirnya hanya berhasil mempertahankan argumentasi untuk tiga negara, dan ini merupakan rasio terburuk dalam sejarah unit kantor yang didirikan 15 tahun lalu itu.
Kasus Malaysia menjadi sorotoan karena DPR AS tahun ini meloloskan satu RUU perdagangan yang akan melarang negara itu atau negara lain yang masuk dalam daftar negara dengan catatan perdagangan manusia terburuk buatan AS tersebut, dari proses percepatan penyelesaian kesepakatan dagang di Kongres.
Dengan mencabut Malaysia dari kelompok terburuk daftar itu, negara ini tidak akan menghadapi masalah ketika Washington berupaya menyelesaikan perundingan Kemitraan Trans-Pasifik. Kesepakatan dagang ini merupakan program andalan Presiden Obama di bidang kerjasama perdagangan.
Keputusan meningkatkan status Malaysia ini diambil setelah muncul kecaman dari dunia internasional terhadap upaya negara itu mengatasi perdagangan manusia setelah ditemukan sejumlah kuburan di kamp penyelundupan manusia di wilayah perbatasan dengan Thailand.
Komite Kebijakan Luar Negeri Senat juga telah mengadakan dengar pendapat untuk mengetahui apakah laporan perdagangan manusia tahun ini diubah karena alasan politik. (yns)
Permintaan yang diajukan Senin (28/9) ini, dilakukan setelah muncul kekhawatiran bahwa keputusan pencabutan itu dilatarbelakangi kepentingan politik.
Laporan Tahunan Departemen Luar Negeri AS yang disebut dengan Trafficking in Persons, TIP, diterbitkan Juli lalu, dan meningkatkan posisi Malaysia dari kelompok terendah. Keputusan ini disinyalir bertujuan memuluskan kesepakatan perdagangan bebas AS dengan Malaysia dan 11 negara lain.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Artikel kantor berita Reuters yang diterbitkan pada Agustus menyatakan bahwa keputusan kantor di Deplu yang dibentuk untuk mengukur upaya negara-negara dalam mengatasi perdagangan manusia berulang kali ditentang oleh sejumlah diplomat senior AS.
“Kami khawatir mengenai kemungkinan pengaruh politik berperan dalam penyusunan dan isi Laporan TIP, terutama terkait status Malaysia,” tulis surat itu.
Bulan lalu, Menlu John Kerry mengatakan dia “tidak pernah terlibat” dengan pemerintah terkait perundingan perdagangan Asia-Pasifik yang berujung pada peningkatan status Malaysia.
Laporan kantor berita Reuters menyatakan keberatan yang diajukan terhadap keputusan pakar Deplu sendiri menyebabkan status Malaysia, Kuba dan negara penting secara strategis lain ditingkatkan.
Laporan ini mencatat terdapat 17 negara yang membuat kantor anti-perdagangan manusia bersilang pendapat dengan kantor-kantor diplomatik AS dalam proses pengambilan keputusan.
Para pakar di kantor anti-perdagangan manusia akhirnya hanya berhasil mempertahankan argumentasi untuk tiga negara, dan ini merupakan rasio terburuk dalam sejarah unit kantor yang didirikan 15 tahun lalu itu.
Kasus Malaysia menjadi sorotoan karena DPR AS tahun ini meloloskan satu RUU perdagangan yang akan melarang negara itu atau negara lain yang masuk dalam daftar negara dengan catatan perdagangan manusia terburuk buatan AS tersebut, dari proses percepatan penyelesaian kesepakatan dagang di Kongres.
Dengan mencabut Malaysia dari kelompok terburuk daftar itu, negara ini tidak akan menghadapi masalah ketika Washington berupaya menyelesaikan perundingan Kemitraan Trans-Pasifik. Kesepakatan dagang ini merupakan program andalan Presiden Obama di bidang kerjasama perdagangan.
Keputusan meningkatkan status Malaysia ini diambil setelah muncul kecaman dari dunia internasional terhadap upaya negara itu mengatasi perdagangan manusia setelah ditemukan sejumlah kuburan di kamp penyelundupan manusia di wilayah perbatasan dengan Thailand.
Komite Kebijakan Luar Negeri Senat juga telah mengadakan dengar pendapat untuk mengetahui apakah laporan perdagangan manusia tahun ini diubah karena alasan politik. (yns)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK