Monarki Malaysia Desak Penyelidikan 1MDB Cepat dan Transparan

Reuters, CNN Indonesia | Rabu, 07/10/2015 14:27 WIB
Kerajaan Malaysia, yang biasanya sangat jarang berkomentar soal kondisi politik negeri itu, kini ikut mendesak penyelidikan 1MDB yang dirundung skandal. 1Malaysia Development Berhad (1MDB), yang dewan penasihatnya dipimpin langsung oleh Najib, kini berada di pusaran badai politik akibat utang senilai lebih dari US$11 miliar, serta tuduhan korupsi dan salah urus. (Reuters/Olivia Harris)
Kuala Lumpur, CNN Indonesia -- Petinggi Kerajaan Malaysia meminta penyelidikan yang cepat dan transparan terkait lembaga investasi 1MDB, yang tengah dirundung skandal. Seruan dari monarki Malaysia yang jarang terjadi ini, menjadi tantangan baru bagi Perdana Menteri Najib Razak seiring tuduhan korupsi yang terus ditampiknya.

1Malaysia Development Berhad (1MDB), yang dewan penasihatnya dipimpin langsung oleh Najib, kini berada di pusaran badai politik akibat utang senilai lebih dari US$11 miliar, serta tuduhan korupsi dan salah urus.

Tetapi 1MDB menepisnya. Sementara investigasi yang dilakukan oleh badan antikorupsi Malaysia beserta organisasi lainnya sejauh ini belum membuahkan hasil.


Sultan dari sembilan negara bagian dan gubernur dari empat daerah Malaysia menyatakan, kegagalan pemerintah dalam memberi jawaban yang jelas atas kasus ini akan menghasilkan "krisis kepercayaan."

"Temuan penyelidikan harus dilaporkan secara menyeluruh dan transparan, sehingga rakyat merasa yakin terhadap kesungguhan pemerintah tanpa ada fakta dan kebenaran yang ditutupi," seru pernyataan dari Kerajaan pada Rabu (7/10), seperti dilaporkan kantor berita pemerintah, Bernama.

Komentar yang dinyatakan menjelang Konferensi Penguasa hari Rabu ini, terutama yang berkaitan dengan fungsi negara, hampir tidak pernah terdengar dari pihak kerajaan sebelumnya, yang tak punya fungsi politik di Malaysia dan jarang memberi komentar soal penyelenggaraan negara.

Pernyataan itu pun menambah tekanan bagi Najib. Saat ini ia terus didesak mengakui keterlibatannya dalam skandal 1MDB bersama tokoh-tokoh partai oposisi dan pendirinya, termasuk mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad.

Wall Street Journal melaporkan Juli lalu, penyelidik yang bertugas dalam kasus ini mengidentifikasi pembayaran berjumlah hampir US$700 juta ke rekening atas nama Najib.

Najib telah membantah mengambil uang untuk kepentingan pribadi, dan satuan tugas khusus yang dibentuk pemerintah Malaysia telah menyimpulkan bahwa aliran dana tersebut berasal dari para pendonor untuk kampanye partai UMNO pada pemilu 2013 lalu.

Pada pekan-pekan berikutnya, pemerintah mengganti jaksa agung yang telah menggelar investigasi 1MDB, dan pemeriksaan terhadap komite parlemen terhenti.

Pihak monarki khawatir bila kasus ini tak kunjung selesai, ekonomi Malaysia akan berada dalam bahaya.

Akibat skandal ini, nilai ringgit Malaysia telah berkurang seperempat, menjadikannya mata uang dengan performa terburuk di Asia saat ini. Selain itu, obligasi Malaysia turut memburuk.

"Agar rakyat tetap percaya pada pemerintah, menghormati pemimpin, terjaminnya kestabilan politik, dan ekonomi tetap tumbuh, seluruh pemimpin harus memastikan keadilan dijalankan secara merata dan transparan berdasarkan hukum," pihak monarki menambahkan. (stu)