PBB Usulkan Pemerintahan Nasional Bersatu di Libya

Skhirat, Maroko, CNN Indonesia -- PBB mengusulkan satu pemerintahan nasional bersatu kepada faksi-faksi yang bertikai di Libya, namun kesepakatan ini ditentang oleh kubu yang menyatakan diri sebagai pemerintah Libya di Tripoli dan kelompok garis keras.

Libya dilanda perang antara pasukan pemerintah yang diakui internasional dan parlemen terpilih, dan pemerintah tak resmi yang menguasai Tripoli.

Masing-masing kubu didukung oleh aliansi faksi bersenjata yang saling bersaing.

Empat tahun setelah Muammar Gaddafi jatuh, negara-negara Barat menekan kedua kubu untuk menerima kesepakatan PBB ini karena khawatir perang menyebabkan ISIS memperluas wilayah yang dikuasai. Selain itu, para penyelundup manusia memanfaatkan situasi tidak menentu ini.

Pemerintah Libya yang diakui internasional bekerja dari bagian timur negara itu sejak tahun lalu ketika faksi bersenjata bernama Libya Dawn mengambil alih kekuasaan di Tripoli dan mendirikan pemerintah sendiri dengan mengembalikan parlemen sebelumnya yang bernama GNC.

Pilihan Redaksi Dua Faksi Besar Libya Belum Juga Capai Kata Sepakat Obama Akui Kesalahan dalam Konflik Libya Donald Trump: Timur Tengah Aman Bersama Saddam dan Gaddafi

Usul PBB ini diajukan setelah terjadi perundingan selama berbulan-bulan dengan delegasi masing-masing kubu, yang mendapat tekanan dari kelompok garis keras dan juga pertempuran.

Kekacauan di Libya menyebabkan sebagian produksi minyak negara itu terhenti.

Delegasi dari parlemen GNC di Tripoli sudah menolak kandidat pemerintah bersatu karena mereka ingin perubahan lebih besar dalam kesepakatan awal. Tetapi usul PBB ini memasukkan anggota GNC ke dalam pemerintah bersatu.

“Kemarin GNC memutuskan untuk tidak mengajukan nama dan meminta ada perubahan dalam teks perjanjian,” kata utusan PBB Bernardino Leon kepada wartawan di Maroko, Kamis (8/10).

“Masyarakat internasional dengan tegas menyampaikan bahwa setelah upaya besar agar isi perjanjian ini diterima…Tidak mungkin melanjutkan perundingan ini.”

Dia mengatakan pintu bagi GNC untuk berpartisipasi dalam usul pemerintah bersatu ini masih terbuka.

Anggota DPR dan GNC di Tripoli akan melakukan pemungutan suara atas kesepakatan itu.

Sekjen PBB Ban Ki-moon menyambut usul itu dan mendesak semua kubu menerima dan menandatanganinya.

Dalam pernyataan tertulis ini Ban Ki-Moon menyatakan “mendesak para pemimpin Libya untuk tidak menyiakan kesempatan untuk membawa negara itu kembali ke jalan membangun negara yang menggambarkan semangat dan ambisi revolusi 2011”.

“Ini saatnya bagi semua kubu dalam dialog politik tersebtu mendukung usul dan menandatangani kesepakatan itu tanpa ditunda,” kata Ban dalam pernyataan.

Kesepakatan itu menyebut enam kandidat untuk posisi penting dalam pemerintah nasional tersebut.

Libya sekarang memiliki dua pemerintahan yang masing-masing mengakui berhak memimpin negara itu. (Reuters/Stringer)

Calon perdana menteri adalah Fayez Seraj, anggota parlemen dari DPR terpilih, dia akan memiliki tiga wakil. Dua anggota senior dewan kepresidenan meliputi seorang anggota GNC.

Namun usul ini ditolak di lapangan, termasuk reaksi dari militan garis keras di kedua kubu yang masih melihat kemungkinan merebut kekuasaan melalui perang.

Muncul juga pertanyaan terkait peran Jenderal Khalifa Haftar, mantan sekutu Gaddafi yang menjadi tokoh penentu, dan kekuasaan dua badan legislatif yang ada di dalam kesepakatan pemerintahan bersatu.

Libya tidak memiliki angkatan bersenjata resmi. Masing-masing kubu yang bertikai didukung oleh aliansi tak terikat dari para pemberontak anti-Gaddafi, bekas tentara, faksi suku asli dan brigade yang berhaluan Islamis yang sebelumnya melawan pasukan Gaddafi, namun kini saling berselisih sendiri. (yns)