Texas, CNN Indonesia -- Para pejabat negara bagian Texas tidak perlu memudahkan imigran gelap untuk mendapatka akte kelahiran anak mereka yang lahir di wilayah negara bagian itu sementara proses pengadilan terkait kasus ini masih berjalan.
Hal ini terungkap dalam keputusan Hakim Federal Robert Pitman yang menolak mengeluarkan keputusan sementara terkait satu kasus perdata mengenai kepatuhan Texas pada Amandemen 14 UUD AS yang memberi kewarganegaraan pada setiap anak yang lahir di wilayah negara itu, tanpa memandang status orangtua mereka.
Masalah kewarganegaraan anak-anak pendatang gelap menjadi topik utama dalam kampanye pilpres 2016 AS, dan bakal calon presiden partai Republik mempertanyakan pemberian kewarganegaraan secara otomatis itu sementara Jeb Bush diserang karena pernyataannya terkait masalah ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kelompok nirlaba Texas RioGrande aLegal Aid dan Proyek Hak-Hak Sipil Texas mengajukan tuntutan perdata untuk enam anak dan orangtua mereka dengan tuduhan bahwa mereka tidak mendapat akte kelahiran karena orang tua mereka tidak memiliki bukti kewarganegaraan AS ataupun status legal.
Kelompok-kelompok ini ingin meminta perintah pengadilan yang menyatakan bahwa seluruh anak imigran yang lahir di negara bagian Texas berhak mendapatkan akte kelahiran, dan menyatakan hak-hak konstitusi mereka dilanggar.
Sementara tuntutan perdata ini berjalan, kelompok tersebut juga meminta hakim mengeluarkan keputusan sementara untuk memaksa negara bagian menerima dua jenis kartu identifikasi yang bisa disediakan oleh para ibu ketika mencoba mendapatkan akte kelahiran.
Dalam beberapa tahun terakhir para pejabat negara bagian Texas semakin enggan menerima matricula, satu kartu identitas yang dikeluarkan oleh konsulat Meksiko di Amerika Serikat, sebagai kartu identifikasi yang sah bagi orang tua yang berniat membuat akte kelahiran anak mereka.
Hakim Pitman mengatakan bukti yang dikemukakan penuntut “menimbulkan keprihatinan mendalam terkait perlakuan anak-anak warga negara AS yang orangtuanya imigran”.
Namun dia juga memutuskan bahwa surat keputusan sementara merupakan satu bentuk kelonggaran yang ekstrim sementara dia mempelajari fakta-fakta hukum kasus tersebut.
“Bukti yang diajukan menunjukkan bahwa pihak yang dituntut mewakili kepentingan pemerintah yang jelas dalam menjalankan proses pemberian akte kelahiran,” tulis hakim Pitman.
(yns)