Papua Nugini Akan Tampung Pencari Suaka dari Australia

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Papua Nugini menyatakan bersedia menampung para pencari suaka yang kini berada di kamp-kamp penampungan pengungsi di Australia.

"Pemerintah PNG mengumumkan komitmennya untuk mengizinkan para pengungsi untuk melanjutkan hidup di negara dengan situasi dinamis dan kondisi ekonomi berkembang ini," ujar Menteri Imigrasi Australia, Peter Dutton, seperti dikutip Reuters.

Keputusan ini langsung menuai banyak pertanyaan mengenai jaminan keselamatan para pengungsi. Perjalanan laut menggunakan kapal dianggap sangat berbahaya bagi para pengungsi.

Pilihan Redaksi Asap Tak Lagi Pekat, Warga Singapura Tak Kenakan Masker WNI Didakwa atas Kasus Terorisme di Malaysia Kanada Akan Batal Beli Jet F-35, AS Terpaksa Naikkan Harga

Selain itu, Papua Nugini kini tengah menghadapi masalah kekerasan dan kemiskinan yang endemis.

Dalam situs panduan perjalanan, pemerintah Australia meminta masyarakat untuk waspada karena adanya risiko kejahatan serius tingkat tinggi. Perampokan mobil, perkosaan berkelompok, dan penegakan hukum minim merupakan beberapa hal yang harus dipertimbangkan warga sebelum melakukan perjalanan ke Papua Nugini.

"Perselisihan etnis terus berkobar di negara itu. Perselisihan dapat dengan cepat berkembang menjadi bentrokan keras," tulis pemerintah dalam situs tersebut.

Hingga kini, belum diketahui jelas di belahan Papua Nugini mana para pengungsi akan ditempatkan dan bantuan macam apa yang akan diberikan sebagai jaminan. Namun, Sydney Morning Herald memberitakan bahwa kloter pertama yang akan dikirim ke Papua Nugini adalah pria-pria lajang.

Masalah pengungsi memang menjadi salah satu sorotan utama bagi pemerintah Australia yang hingga kini masih mencari jalan untuk merelokasi para pencari suaka. Upaya relokasi ke Kamboja pada tahun lalu tersendat sehingga para pengungsi terkatung-katung di Nauru dan menyebabkan berbagai masalah baru.

Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, mendapatkan tekanan internasional setelah banyak laporan menunjukkan adanya pelecehan anak dan kekerasan seksual yang sistemis di Nauru. Hal ini dianggap mempersulit langkah Australia untuk menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. (stu)