Thailand Sita Senjata dari Tersangka Penghina Monarki

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian Thailand pada Rabu (28/10) menyita senjata, mobil mewah, arloji, dan gitar dari tiga orang yang dituduh melecehkan monarki karena mengaku memiliki kedekatan dengan keluarga kerajaan demi mencari keuntungan pribadi.

"Orang-orang ini membuat orang percaya bahwa mereka dekat dengan monarki. Tindakan mereka menyebabkan kerusakan dalam institusi kerajaan," ujar Kepala Kepolisian Thailand, Jakhtip Chaijinda.

Lihat juga: Sebanyak 500 Ribu Orang Asia Pasifik Tewas dalam Bencana

Hingga kini, polisi juga tengah menyelidiki 13 kasus sejak Agustus lalu ini. Menurut Komisioner Biro Investigasi Pusat Thailand, Thitiraj Nhongharnpitak, kemungkinan akan lebih banyak surat penangkapan yang dirilis selama proses penyelidikan berlangsung.

Kepolisian mengungkapkan bahwa penyelidikan ini berkaitan dengan skandal korupsi besar pada 2014 yang melibatkan mantan Kepala Biro Investigasi Pusat Thailand, Pongpat Chayapan, dan paman dari mantan Putri Srirasmi.

Seperti dilansir Reuters, Srirasmi mengundurkan diri pada Desember lalu, di tengah proses penyelidikan besar-besaran yang juga menyeret beberapa pejabat tinggi kepolisian, sersan tentara, salah satu pria terkaya di Thailand, dan beberapa kerabat dari mantan putri ini.

Tiga pria yang diselidiki ini menjalani proses peradilan sejak pekan lalu dengan tuduhan klaim palsu atas kedekatan dengan monarki. Salah satu dari mereka, Mayor Polisi Prakrom Warunprapa, tewas gantung diri di tahanan pada Jumat lalu.

Seperti dilansir Reuters, proses penyelidikan ini meningkatkan pengawasan terhadap hukum lese majeste di Thailand. Beberapa kritikus mengatakan, hukum ini kerap kali digunakan sebagai alat politik untuk mendiskreditkan dan membungkam lawan.

Baca juga: Kuala Lumpur Masih Diselimuti Kabut Asap Tipis

Raja Bhuminol Adulyadej dianggap sebagai manusia setengah dewa di Thailand. Pandangan inilah yang membuat rakyat sangat sulit melawan ketika hukum digunakan untuk membuat semua penentang monarki dapat dihukum penjara hingga 15 tahun.

Pada 2005, raja mengatakan bahwa ia seharusnya juga bisa dikritik. Namun, pernyataan tersebut tetap tak menghentikan proses peradilan di bawah hukum yang melindungi monarki ini. Jumlah kasus terus meroket sejak kericuhan yang menggulingkan pemerintah terpilih pada Mei lalu. (stu/stu)