Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Australia yang mendukung perubahan sistem pemerintahan Australia menjadi Republik, Malcolm Turnbull pada Senin (2/10) menghapuskan gelar
knight dan
dame dari sistem kehormatan bangsa yang dianut Australia.
Langkah ini dilakukan Turnbull kurang dari setahun setelah perdana menteri sebelumnya, Tony Abbott memberikan gelar
knight kepada Pangeran Philip, suami Ratu Elizabeth, Inggris, yang memicu kritikan publik.
Gelar kebangsawanan
knight dan
dame merupakan gelar kehormatan yang diberikan kepada tokoh pria dan wanita yang dianggap berjasa oleh negara. Sistem yang dianut dari kerajaan Inggris ini diterapkan di sejumlah negara Persemakmuran, termasuk Australia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Perdana Menteri Tony Abbott memperkenalkan kembali sistem kehormatan ini pada 2014, memicu kritik bahwa dia tidak peka terhadap opini publik.
Keputusan politik Abbott untuk memberikan gelar kebangsawanan tertinggi negara itu, Knight of the Order of Australia untuk Pangeran Philip, dinilai pakar sebagai awal kejatuhan Abbott yang kemudian lengser dari kursi perdana menteri karena digulingkan Turnbull pada September lalu.
Keputusan Turnbull, yang merupakan mantan kepala gerakan republik nasional, untuk menghapuskan gelar kebangsawanan dapat ditafsirkan sebagai sinyal kesediaannya untuk meninjau kembali hubungan hubungan Australia dengan monarki Inggris.
"
Knights dan
dames adalah gelar yang benar-benar ketinggalan zaman, tidak sesuai untuk tahun 2015," kata Turnbull dikutip dari Reuters.
Keputusan Turnbull ini disambut baik oleh pemimpin oposisi Partai Hijau, Senator Richard Di Natale, meskipun dia menggunakannya untuk mengejek pemerintah.
"Lihatlah standar kepemimpinan di negeri ini, di mana memberikan gelar
knights dan
dames merupakan salah satu tindakan yang paling signifikan dari perdana menteri sebelumnya, sementara menghapuskan gelar ini merupakan tindakan yang paling signifikan dari perdana menteri yang baru," katanya dalam sebuah rilis.
Selain Pangeran Phillip, tokoh lain yang pernah menerima penghargaan kebangsawanan semacam ini adalah gubernur jenderal Quentin Bryce dan Peter Cosgrove, mantan kepala angkatan udara Angus Houston dan gubernur negara bagian New South Wales Marie Bashir. Turnbull menyatakan gelar yang diberikan kepada mereka tetap dipertahankan.
Ratu Elizabeth merupakan kepala negara Australia yang bersifat seremonial. Meski demikian, Ratu Elizabeth memiliki kekuatan untuk menyetujui penghapusan parlemen. Hal ini sempat dilakukan untuk menggulingkan pemerintah Gough Whitlam pada 1975.
Hubungan antara Australia dengan kerajaan Inggris yang terkadang tegang dan mencapai puncaknya dalam referendum nasional tahun 1999, ketika hampir 55 persen warga Australia menentang perpisahan dengan monarki Inggris, mengalahkan suara Partai Republik.
Sebuah jajak pendapat dari Australian National University pada tahun ini menunjukkan bahwa dukungan publik untuk sistem pemerintahan republik telah jauh menurun sejak referendum, sementara popularitas kebangsawan semakin meningkat.
Meski demikian, dengan Turnbull yang menduduki kursi perdana menteri memberikan harapan bagi para pendukung Republik untuk kembali menekankan masalah ini dalam sebuah referendum baru.
Namun, janji utama Turnbull adalah perbaikan ekonomi, dan bukan soal hubungan dengan monarki Inggris.
Sementara, Pangeran Charles dan istrinya Camilla diperkirakan akan menerima sambutan hangat ketika mereka mengunjungi Australia dan Selandia Baru pekan depan.
(stu)