Biksu Thailand Desak Buddha Jadi Agama Nasional

Jakarta, CNN Indonesia -- Kampanye untuk mengabadikan Buddha sebagai agama nasional Thailand mulai mencuat, setelah dikompori oleh gerakan Buddha radikal di Myanmar.

Para ahli berpendapat kampanye itu dapat diajukan ke militer junta Thailand, yang sedang berupaya meningkatkan popularitas, 18 bulan pasca kudeta, di tengah sentimen anti-Muslim yang terus tumbuh di negara yang membanggakan dirinya atas toleransi agama itu.

Meski agama Buddha adalah mayoritas di kedua negara, Thailand menghindari kekerasan agama seperti yang terjadi di Myanmar dan berakibat tewasnya banyak orang, terutama Muslim.

Namun kini, kampanye tersebut menghendaki Buddha dijadikan agama resmi pada konstitusi baru.

Mereka terinspirasi oleh Ma Ba Tha, kelompok biksu dominan yang mendorong pemerintah Myanmar untuk meloloskan undang-undang pro-Buddha.

Pilihan Redaksi Serangkaian Bom Meledak di Thailand Selatan, Dua Orang Tewas Myanmar Membawa Kapal Pengungsi ke Tempat Aman Myanmar Larang Wartawan Dekati Imigran

"Apa yang terjadi di Myanmar membenarkan kecurigaan kami bahwa ajaran Buddha sedang terancam oleh berbagai maksud tak terlihat," ujar Banjob Bannaruji, ketua Komite untuk Promosi Buddha sebagai Agama Nasional, dilansir dari Reuters, Rabu (4/11).

Banjob menambahkan kaum Buddha Thailand telah lama mendesak hukum agama resmi selama puluhan tahun, namun kasus Myanmar memacu mereka mempercepat upaya konkret untuk mewujudkannya.

Konstitusi Thailand batal akibat direbutnya kekuasaan oleh militer pada Mei 2014. Militer memilih sendiri komitenya untuk membuat hukum baru. Pengajuan agama nasional itu mesti melalui referendum sebelum pemilu, kemungkinan tahun 2017.

Upaya sama pada konstitusi 2007 yang ditulis usai kudeta militer sebelumnya berakhir tanpa kejelasan.

Skandal kelompok Buddha

Tahun ini, pemerintah militer Myanmar meloloskan empat hukum yang disebutnya "perlindungan ras dan agama" atas permintaan Ma Ba Tha. Hal itu menuai tanggapan kelompok pembela hak asasi manusia yang menganggapnya diskriminatif terhadap Muslim dan perempuan.

Berbeda dengan pengaruh Ma Ba Tha yang terus merangkak, kelompok Buddha Thailand justru diguncang sejumlah skandal. Biksu dituding melakukan pencurian, penyalahgunaan narkoba, atau berhubungan seks, yang akhirnya memicu seruan perbaikan agama.

Bagi Banjob, hukum agama nasional akan mendorong generasi muda untuk mengawal para biksu dan memperbarui agama Buddha.

Kelompoknya berencana mengumpulkan jutaan tanda tangan di tempat-tempat ibadah dan via internet untuk memetisi Komite Draf Konstitusi.

Sepuluh tahun lalu, jumlah kuil Buddha naik 15 persen menjadi 39 ribu, dengan 350 ribu biksu.

Walau demikian, kata Somchai Surachatri, juru bicara Kantor Nasional untuk Buddha, badan pemerintah yang bertugas mengasuh agama itu, suatu hari nanti Buddhisme bisa jadi akan "dilahap".

Dirinya mengatakan menerima pesan singkat yang memperingatkan bahwa kaum Muslim tengah berbondong-bondong membeli tanah untuk membangun masjid di setiap provinsi Thailand.

"Itulah mengapa kaum Buddha tidak tenang dan merasa perlu melindungi agamanya," Surachatri berujar.

Hal serupa turut dikoarkan Ma Ba Tha, yang mengklaim Islam sedang menjajah agama Buddha di Myanmar.

Menurut Sunai Phasuk, peneliti Thailand untuk lembaga pengawas Human Rights Watch, ada "peningkatan rasa curiga" terhadap Muslim.

Protes belum lama ini oleh biksu dan masyarakat awam telah menghentikan pembangunan sejumlah masjid dan pabrik makanan halal di utara Thailand.

Yang juga mengarahkan sentimen anti-Muslim, sebut Sunai, adalah konflik di Thailand selatan antara pasukan pemerintah dan pemberontak Islam Melayu yang telah menewaskan 6.500 orang sejak 2004. (stu)