Partai Aung Suu Kyi akan Pilih Presiden 'Boneka'

Yangon, CNN Indonesia -- Di sebuah rumah sakit tua di kota terbesar Myanmar, di ujung koridor penuh dengan pasien duduk seorang pria yang diyakini sebagian masyarakat negara itu akan menjadi presiden baru.

Tin Myo Win adalah dokter pribadi Aung San Suu Kyi dan partai pimpinan Suu Kyi diperkirakan akan memenangkan pemilu bersejarah pada Minggu (8/11). Posisinya ini menempatkan dia di dalam daftar kandidat presiden.

Bahkan jika Partai Liga Nasional bagi Demokrasi, NLD, menang dengan suara mayoritas, Suu Kyi tetap tidak bisa dicalonkan sebagai presiden karena dilarang oleh UUD yang dibuat oleh militer Myanmar yang berkuasa.

Militer berkuasa di negara itu hampir selama 50 tahun sebelum akhirnya pemerintah sipil dibentuk di era reformasi, namun setengah hati, pada 2011.

Pada Kamis (4/11) Suu Kyi bertekad menjalankan negara itu “di atas presiden”, mengisi posisi presiden dengan seorang perantara yang dia tunjuk langsung namun belum disebut namanya.

Pilihan Redaksi Warga Myanmar Berharap Perubahan Setelah Pemilu Suu Kyi: Saya Akan Berada di Atas Presiden Myanmar Bersiap untuk Pemilu Minggu Esok

Langkah ini bisa membuat marah militer.

Hal ini juga membuat pemilih Myanmar kebingungan: Jika bukan “Bunda Suu” demkian sebutan bagi dirinya, lalu siapa?

Tin Myo Win, 64 tahun, seorang loyalis NLD dan mantan tahanan politik adalah salah satu dari sejumlah kecil orang yang diijinkan mengunjungi pemenang hadiah Nobel perdamaian itu ketika dikenai tahanan oleh militer selama 15 tahun.

Dia tampaknya kaget dengan prospek untuk dicalonkan sebagai presiden.

“Pekerjaan saya adalah memotong dan menjahit - saya dokter bedah,” katanya kepada Reuters di rumah sakit Gratis Muslim Yangoon.

Tetapi sebelumnya, dia mengatakan kepada Irrawaddy, kantor berita Myanmar, bahwa dia siap menerima pencalonan sebagai presiden “demi kebaikan negara.”

Pengguna media sosial Facebook di Myanmar yang berjumlah besar sudah bereaksi dan membantah kemungkinan Tin Myo Win menjadi presiden.

Pilihan yang lebih mungkin adalah mantan jenderal Shwe Mann, kini ketua majelis rendah parlemen, atau tetua partai yang berusia senja, Tin Oo.

“Seperti Sonia Gandhi”

Bahkan jika pemilu Minggu dinyatakan bebas dan adil, pesta demokrasi ini hanya akan memilih 75 persen anggota parlemen karena 25 persen kursi yang tersisa dialokasikan untuk anggota militer.

Semalam sebelum pemilu, masih belum jelas apakah NLD akan bisa mendapatkan cukup suara untuk membentuk pemerintah dan memilih presiden yang tidak harus merupakan anggota parlemen terpilih.

Jenderal Shwe Mann ketua majelis rendah parlemen Myanmar menjadi salah satu calon presiden yang akan dipilih oleh NLD. (Reuters/Soe Zeya Tun)

Untuk mencapai tujuan itu, NLD harus mendapatkan dua pertiga kursi yang diperebutkan.

RUU buatan militer melarang kandidat presiden dan wakil presiden yang memiliki anak berkebangsaan negara lain. Dua putera Suu Kyi adalah warga negara Inggris.

Dia mengatakan bahwa UUD itu “tidak mengatur seseorang yang berada di atas presiden”.

Tetapi, UUD menegaskan bahwa presiden “berada di atas semua orang” di Myanmar.

Tetapi Suu Kyi bisa “seperti Sonia Gandhi,” kata Win Htein, seorang pemimpin tinggi NLD dan orang kepercayaan Suu Kyi.

Ghandi adalah janda mendiang perdana menteri Rajiv Gandhi yang berasal dari Italia.

Sebagai ketua partai Kongres, dia mendominasi pemerintahan mantan Perdana Menteri Manmohan Singh sebelum disingkirkan tahun lalu.

“Kami akan menunjuk seseorang (sebagai presiden) tetapi dia dikendalikan oleh Aung San Suu Kyi,” ujar Win Htein.

Presiden sementara ini akan mengundurkan diri setelah RUU diubah sehingga Suu Kyi bisa berkuasa, tambahnya dan menolak menjelaskan tokoh yang dipertimbangkan oleh NLD untuk menduduki jabatan yang digambarkannya sebagai “cadangan”.

Pengaturan ini perlu dilakukan karena “RUU yang tidak benar” katanya. Ketika ditanya apakah langkah itu akan memprovokasi militer, dia menjawab: “Ini bukan provokasi. Ini satu tantangan.”

Sementara itu, seorang pemimpin senior NLD lain lebih berhati-hati.

Han Tha Myint mengatakan calon presiden harus bisa diterima oleh militer yang memiliki kekuasaan untuk membuat pemerintah tidak bisa bekerja. (reuters/yns)