Partai Suu Kyi Rebut Mayoritas Kursi Parlemen Myanmar
Hanna Azarya Samosir | CNN Indonesia
Jumat, 13 Nov 2015 14:46 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan oposisi Myanmar, Aung San Suu Kyi, memenangkan mayoritas kursi parlemen.
Hasil keseluruhan pemilu memang belum diketahui, tapi perhitungan sementara Komisi Pemilihan Umum (UEC) pada Jumat (13/11) menunjukkan bahwa NLD sudah melewati batas minimal perolehan 329 kursi untuk menjadi mayoritas parlemen.
Parlemen Myanmar terdiri dari Majelis Tinggi dan Majelis Rendah dengan total 664 kursi. Seperempat dari jumlah kursi tersebut diperuntukkan untuk pejabat militer, sehingga tersisa 491 tempat untuk anggota parlemen terpilih.
Karena pemungutan suara di tujuh daerah pemilihan dibatalkan atas alasan keamanan, hanya 484 kursi yang diperebutkan. Dengan perolehan 332 kursi hingga siang ini, NLD berhasil mengamankan mayoritas kursi di parlemen nasional.
Kantor berita Reuters melaporkan, dengan perolehan krusi tersebut NLD diperkirakan dapat memilih presiden baru setelah parleman baru bersidang yang diperkirakan berlangsung tahun depan.
Tiga kandidat presiden akan diajukan ke parlemen, yaitu usulan dari Majelis Tinggi, Majelis Rendah, dan perwakilan militer. Parlemen kemudian akan mengadakan pemungutan suara untuk memilih presiden.
Nantinya, pemenang suara terbanyak akan dilantik menjadi presiden, sementara dua kandidat lainnya diberi jabatan wakil presiden.
Dengan memiliki mayoritas kursi parlemen, NLD diperkirakan memiliki cukup suara untuk menjadikan kandidat pilihan mereka menjadi presiden.
Langkah Suu Kyi untuk menjadi presiden dihalangi oleh aturan yang dibuat oleh militer dalam UUD yang menetapkan bahwa kandidat pemimpin tidak boleh memiliki anak keturunan asing. Kedua anak Suu Kyi berkebangsaan Inggris.
Namun, sebelumnya Suu Kyi mengatakan bahwa NLD akan menunjuk presiden boneka dan dia akan mengatur gerak presiden tersebut.
"Ia harus mengerti betul bahwa ia tidak akan memiliki kewenangan, bahwa ia akan bertindak sesuai dengan keputusan partai," ucap Suu Kyi kepada Channel NewsAsia.
Terlepas dari perkiraan hasil akhir, pemilu kali ini dipandang sebagai pesta demokrasi paling adil di Myanmar sejak 25 tahun.
Proses pemilu ini menuai pujian dari komunitas internasional.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri juga sudah memberikan selamat atas keberhasilan Myanmar menggelar pemilu dengan lancar dan damai.
"Indonesia menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah dan Rakyat Myanmar atas pelaksanaan pemilihan umum bersejarah yang berjalan lancar dan damai tanggal 8 November 2015," tulis Kemlu dalam siaran pers yang diterima CNN Indonesia, Selasa (10/11).
Pada Kamis (12/11), Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, dan dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ban Ki Moon, mengucapkan selamat atas kemenangan gemilang partai Suu Kyi dalam pemilu kali ini.
Obama dan Ban juga memuji Presiden Myanmar, Thein Sein, atas kesukesannya menggelar pemilu bersejarah ini.
Wakil Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Ben Rhodes, juga memuji partisipasi luas masyarakat Myanmar dan komitmen dari para pejabat untuk tunduk pada hasilnya.
"Ini adalah kesempatan momentum bagi rakyat Burma. Kami sangat memerhatikan pemilu ini. Ini merupakan batu loncatan penting untuk mengevaluasi transisi demokrasi di Burma," ujar Rhodes.
Rhodes memastikan bahwa Obama akan bertemu dengan Thein Sein dan beberapa pemimpin regional lain dalam kunjungannya ke Asia bulan ini.
Selama tiga tahun belakangan, Obama sudah dua kali bertandang ke Myanmar, berharap dapat membuat transisi demokrasi dalam kebijakan luar negeri kedua negara.
Melalui pernyataan resmi yang dilansir Gedung Putih, memuji upaya keras Suu Kyi dalam memperjuangkan demokrasi.
"(Obama) memuji usaha keras dan pengorbanannya selama bertahun-tahun untuk memperjuangkan BUrma yang lebih inklusif, damai, dan demokratis," tulis Gedung Putih.
Kendati demikian, kelompok aktivis pemerhati hak asasi manusia menganggap masih ada kekurangan dari proses pemilu dan transisi demokrasi di Myanmar secara keseluruhan.
Juru Bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, mengatakan masih ada sekitar empat juta warga tak mendapatkan hak pilih.
"Ia (Ban Ki-Moon) mengetahui bahwa banyak pemilih dari komunitas minoritas, khususnya Rohingya, tidak memiliki hak pilih dan beberapa didiskualifikasi dari daftar kandidat. Masih banyak keras keras dalam perjalanan demokrasi Myanmar menuju pemilu yang benar-benar inklusif," kata Dujarric.
Selama ini, pemerintah Myanmar memang masih menolak kewarganegaraan Muslim Rohingya. Sekitar 140 ribu Muslim Rohingya tinggal di kamp kumuh, sementara ribuan lainnya kabur menggunakan kapal, menyebabkan banjir imigran di beberapa kawasan.
Suu Kyi dikritik karena tak pernah berbicara mengenai minoritas Muslim ini. Situasi rakyat Rohingya dianggap sebagai salah satu tantangan besar pemerintah selanjutnya. (stu/stu)
Hasil keseluruhan pemilu memang belum diketahui, tapi perhitungan sementara Komisi Pemilihan Umum (UEC) pada Jumat (13/11) menunjukkan bahwa NLD sudah melewati batas minimal perolehan 329 kursi untuk menjadi mayoritas parlemen.
Parlemen Myanmar terdiri dari Majelis Tinggi dan Majelis Rendah dengan total 664 kursi. Seperempat dari jumlah kursi tersebut diperuntukkan untuk pejabat militer, sehingga tersisa 491 tempat untuk anggota parlemen terpilih.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kantor berita Reuters melaporkan, dengan perolehan krusi tersebut NLD diperkirakan dapat memilih presiden baru setelah parleman baru bersidang yang diperkirakan berlangsung tahun depan.
Nantinya, pemenang suara terbanyak akan dilantik menjadi presiden, sementara dua kandidat lainnya diberi jabatan wakil presiden.
Dengan memiliki mayoritas kursi parlemen, NLD diperkirakan memiliki cukup suara untuk menjadikan kandidat pilihan mereka menjadi presiden.
Langkah Suu Kyi untuk menjadi presiden dihalangi oleh aturan yang dibuat oleh militer dalam UUD yang menetapkan bahwa kandidat pemimpin tidak boleh memiliki anak keturunan asing. Kedua anak Suu Kyi berkebangsaan Inggris.
Namun, sebelumnya Suu Kyi mengatakan bahwa NLD akan menunjuk presiden boneka dan dia akan mengatur gerak presiden tersebut.
"Ia harus mengerti betul bahwa ia tidak akan memiliki kewenangan, bahwa ia akan bertindak sesuai dengan keputusan partai," ucap Suu Kyi kepada Channel NewsAsia.
Terlepas dari perkiraan hasil akhir, pemilu kali ini dipandang sebagai pesta demokrasi paling adil di Myanmar sejak 25 tahun.
Proses pemilu ini menuai pujian dari komunitas internasional.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri juga sudah memberikan selamat atas keberhasilan Myanmar menggelar pemilu dengan lancar dan damai.
"Indonesia menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah dan Rakyat Myanmar atas pelaksanaan pemilihan umum bersejarah yang berjalan lancar dan damai tanggal 8 November 2015," tulis Kemlu dalam siaran pers yang diterima CNN Indonesia, Selasa (10/11).
Pada Kamis (12/11), Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, dan dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ban Ki Moon, mengucapkan selamat atas kemenangan gemilang partai Suu Kyi dalam pemilu kali ini.
Obama dan Ban juga memuji Presiden Myanmar, Thein Sein, atas kesukesannya menggelar pemilu bersejarah ini.
Wakil Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Ben Rhodes, juga memuji partisipasi luas masyarakat Myanmar dan komitmen dari para pejabat untuk tunduk pada hasilnya.
"Ini adalah kesempatan momentum bagi rakyat Burma. Kami sangat memerhatikan pemilu ini. Ini merupakan batu loncatan penting untuk mengevaluasi transisi demokrasi di Burma," ujar Rhodes.
Rhodes memastikan bahwa Obama akan bertemu dengan Thein Sein dan beberapa pemimpin regional lain dalam kunjungannya ke Asia bulan ini.
Selama tiga tahun belakangan, Obama sudah dua kali bertandang ke Myanmar, berharap dapat membuat transisi demokrasi dalam kebijakan luar negeri kedua negara.
Melalui pernyataan resmi yang dilansir Gedung Putih, memuji upaya keras Suu Kyi dalam memperjuangkan demokrasi.
"(Obama) memuji usaha keras dan pengorbanannya selama bertahun-tahun untuk memperjuangkan BUrma yang lebih inklusif, damai, dan demokratis," tulis Gedung Putih.
 Panitia penyelenggara pemilu mulai menghitung suara pemilih dalam pemilu yang tampaknya dimenangkan oleh partai oposisi. (Getty Images/Lam Yik Fei) |
Juru Bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, mengatakan masih ada sekitar empat juta warga tak mendapatkan hak pilih.
"Ia (Ban Ki-Moon) mengetahui bahwa banyak pemilih dari komunitas minoritas, khususnya Rohingya, tidak memiliki hak pilih dan beberapa didiskualifikasi dari daftar kandidat. Masih banyak keras keras dalam perjalanan demokrasi Myanmar menuju pemilu yang benar-benar inklusif," kata Dujarric.
Selama ini, pemerintah Myanmar memang masih menolak kewarganegaraan Muslim Rohingya. Sekitar 140 ribu Muslim Rohingya tinggal di kamp kumuh, sementara ribuan lainnya kabur menggunakan kapal, menyebabkan banjir imigran di beberapa kawasan.
Suu Kyi dikritik karena tak pernah berbicara mengenai minoritas Muslim ini. Situasi rakyat Rohingya dianggap sebagai salah satu tantangan besar pemerintah selanjutnya. (stu/stu)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK