Kekerasan dan Kita

Jakarta, CNN Indonesia -- Kekerasan adalah fakta hidup. Ia menjadi dasar bagaimana kita mengatur kehidupan. Ia melekat lebih dekat dari yang kita sangka. Selama ada manusia, akan selalu ada kekerasan. Tak bisa dihilangkan.

Ketika berbicara tentang negara, kedaulatan, dan pemerintahan, pada dasarnya kita sedang berbicara tentang kekerasan.

Tentu kita akan mengatakan ketiganya adalah sebuah perwujudan akan sebuah kebersamaan ide, cita-cita, dan tujuan. Untuk merengkuh kemakmuran dan kemanusian yang beradab. Imagined communities, kata Ben Anderson.

Namun semua itu hanya bisa terlaksana ketika individu ataupun golongan menyerahkan sebagian kebebasan mereka. Ada derajat ketertaklukan dan keterpasungan yang berlaku. Regulasinya lewat hukum, tatanan, dan kesepakatan. Kita tahu hukum, tatanan, dan kesepakatan berujung pada sanksi ketika kita melanggarnya. Dan sanksi hanya bisa berlaku ketika ada ancaman kekerasan disebaliknya.

Gagasan liberte, egalite, freternite (kebebasan, kesederajatan, persaudaran) yang pada dasarnya menyamaratakan posisi manusia di hadapan hukum sejatinya menegaskan persoalan ini. Siapapun mempunyai kesederajatan hak, tetapi juga sederajat untuk dikenai sanksi (tindak kekerasan) jika melanggar.

Pilihan sistem politik yang kita anut semuanya juga bermuara pada persoalan siapa yang berhak memegang kekuasaan untuk menjalankan kekerasan. Bahkan demokrasi sekalipun.

Boleh kita berargumen bahwa di tingkat praktis, lewat pemilihan umum, demokrasi memberi hak yang sejajar kepada semua orang untuk menentukan pilihan pemimpin guna menjalankan pemerintahan. Demokrasi berbeda dengan aristokrasi, monarki, teokrasi, junta militer, atau yang lainnya. Kekuatan ada ditangan semua individu yang sejajar.

Tetapi itu semata proses. Tujuan akhirnya tetap memberikan hak kepada individu atau sekelompok individu terpilih untuk menjalankan pemerintahan, sebagai satu-satunya pemegang otoritas untuk menjalankan tindak kekerasan. Tentu dengan pertanggungjawaban. Dan ketika kita berbicara tentang pertanggungjawaban maka kita berbicara tentang regulasi. Regulasi kekerasan.

Karenanya kita tidak terkejut, boleh memprotes dan tidak setuju, ketika sesorang dijatuhi hukuman mati. Tetapi kita kebingungan untuk bersikap dan bertanya-tanya tentang apa yang salah dengan dengan dunia dan diri kita sebagai manusia, ketika ada pihak yang kita anggap tidak mempunyai hak sebagai regulator kekerasan melakukan tindak kekerasan.

Pada dasarnya penembakan-penembakan yang sering terjadi di Amerika Serikat oleh orang kebanyakan, penembakan di Paris pekan lalu, 9/11 di New York, pendudukan di Gaza dan Tepi Barat oleh Israel, dan sekian tindak kekerasan lain adalah sama. Karena dilakukan oleh mereka yang tidak semestinya menjadi regulator kekerasan.

Tentu saja semua yang disebut contoh yang ekstrem. Tetapi persoalan bisa dikerutkan hingga kekekerasan dalam rumah tangga, perkelahian antar desa, tawur antar supporter sepakbola, atau sekian macam tindak kekerasan lain.

Semua pemahaman tentang kekerasan memang bisa dilebarkan untuk membahas hubungan antar negara, kawasan, dan internasional (dunia). Tetapi juga bisa dikerutkan ke tingkat antar komunitas hingga individu. Narasinya yang harus disesuaikan.

Hanya saja ketika sudah berbicara lintas batas negara, lintas kedaulatan, lintas imagined communities--apalagi ketika kekerasan juga dilakukan oleh kelompok yang dianggap haram--persoalan siapa yang berhak menjalankan kekerasan menjadi rumit.

Pernyataan yang konon terjadi antara sekelompok perompak yang ditangkap oleh Julius Caesar yang agung bisa menggambarkan kerumitan itu: ‘’Kami merampok. Tetapi karena kami kecil, kami disebut bajak laut. Kalian merampok, tetapi karena besar, kalian disebut kekaisaran.’’ (yns)