Korut Uji Coba Nuklir, DK PBB Siapkan Perluasan Sanksi
Amanda Puspita Sari/Reuters | CNN Indonesia
Kamis, 07 Jan 2016 11:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Keamanan PBB akan mulai mempersiapkan langkah baru yang signifikan dalam menanggapi uji coba nuklir Korea Utara yang mengejutkan pada pekan ini. Para diplomat menilai langkah baru yang akan diambil PBB kemungkinan besar merupakan perluasan sanksi terhadap Pyongyang.
Pada Rabu (6/1), Korea Utara mengklaim berhasil menguji coba miniatur bom nuklir hidrogen. Meski para pakar senjata atom meragukan kemampuan Korut untuk mengembangkan senjata nuklir hingga ke tahap itu, uji coba ini dinilai menjadi peringatan bagi publik internasional.
"Para anggota Dewan Keamanan mengingatkan bahwa mereka sebelumnya telah menyatakan tekad untuk mengambil lebih banyak 'langkah signifikan' untuk menanggapi uji coba nuklir dari DPRK (Korea Utara)," kata Duta Besar Uruguay untuk PBB, Elbio Rosselli, usai berdiskusi dalam rapat darurat yang diminta oleh Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan.
"Sejalan dengan komitmen dan pelanggaran ini, para anggota Dewan Keamanan segera mempersiapkan sejumlah langkah baru dalam resolusi Dewan Keamanan," ujar Rosselli, yang menjabat sebagai presiden DK PBB pada bulan ini.
Rosselli juga menyebut uji coba nuklir Korut merupakan "pelanggaran yang jelas dari resolusi Dewan Keamanan."
Rosselli berbicara setelah sesi dewan darurat yang diminta oleh Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan.
Sementara, Duta Besar AS untuk PBB, Samantha Power merilis pernyataan yang menyebutkan bahwa 15 negara anggota DK PBB harus memaksakan "paket sanksi baru yang sulit, komprehensif, dan kredibel," serta memastikan "penegakan yang ketat dari resolusi [DK PBB]."
Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, menyebut uji coba nuklir terbaru Korea Utara "sangat mengganggu" dan "sangat mengancam kestabilan keamanan regional."
"Uji coba ini sekali lagi melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan, meskipun terdapat desakan luas dari masyarakat internasional untuk menghentikan kegiatan tersebut," kata Sekjen PBB yang merupakan mantan menteri luar negeri Korea Selatan ini.
Serupa dengan pejabat PBB, Menteri Luar Negeri Jepang, Fumio Kishida mengatakan, "Kami berencana untuk bekerja sama dengan negara-negara lain sehingga sebuah resolusi dengan konten yang kuat dapat diadopsi di Dewan Keamanan PBB secepat mungkin."
Duta Besar PBB Rusia, Vitaly Churkin, menyerukan agar para pemimpin negara lainnya bersikap dengan "kepala dingin" dan "respon proporsional" terhadap uji coba nuklir Korut.
Sejumlah diplomat Barat mengungkapkan bahwa jika uji coba nuklir terbaru yang diluncurkan Korea Utara ini terkonfirmasi, maka Amerika Serikat bersama dengan anggota dewan Eropa dan Jepang akan berusaha untuk memperluas sejumlah sanksi PBB terhadap Pyongyang.
Pyongyang sendiri kini berada di bawah sanksi PBB karena program senjata nuklirnya, sejak negara ini pertama kali menguji perangkat atom pada 2006.
PBB memasukkan sekitar 20 entitas dan 12 individu ke dalam daftar hitam, serta meluncurkan larangan internasional untuk kegiatan ekspor barang-barang mewah, rudal dan teknologi nuklir Korea Utara. Selain itu, PBB juga menerapkan larangan perjalanan internasional dan pembekuan semua aset entitas dan mereka yang berada dalam daftar hitam.
Salah satu diplomat senior Barat menyatakan kemungkinan sanksi baru yang akan dijatuhkan adalah kepada perwakilan asing dari organisasi Korea Utara yang mengelola perkembangan nuklir, serta orang-orang yang terkait dengan salah satu perusahaan pengadaan nuklirnya.
"Semuanya tergantung kepada dewan, khususnya posisi China. Ada lebih banyak hal yang bisa kami lakukan dalam mendata lebih banyak orang, perantara, memperluas lingkaran yang terkait dengan orang-orang yang masuk ke dalam daftar hitam," kata pejabat yang tidak mau namanya diungkapkan di media.
China mendukung perluasan sanksi terhadap Korea Utara yang merupakan negara tetangga dan sekutunya dan atas peluncuran bom hidrogen tersebut. Namun, China berupaya agar sanksi yang akan dijatuhkan tidak terlalu keras. (ama/stu)
Pada Rabu (6/1), Korea Utara mengklaim berhasil menguji coba miniatur bom nuklir hidrogen. Meski para pakar senjata atom meragukan kemampuan Korut untuk mengembangkan senjata nuklir hingga ke tahap itu, uji coba ini dinilai menjadi peringatan bagi publik internasional.
"Para anggota Dewan Keamanan mengingatkan bahwa mereka sebelumnya telah menyatakan tekad untuk mengambil lebih banyak 'langkah signifikan' untuk menanggapi uji coba nuklir dari DPRK (Korea Utara)," kata Duta Besar Uruguay untuk PBB, Elbio Rosselli, usai berdiskusi dalam rapat darurat yang diminta oleh Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rosselli berbicara setelah sesi dewan darurat yang diminta oleh Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan.
Sementara, Duta Besar AS untuk PBB, Samantha Power merilis pernyataan yang menyebutkan bahwa 15 negara anggota DK PBB harus memaksakan "paket sanksi baru yang sulit, komprehensif, dan kredibel," serta memastikan "penegakan yang ketat dari resolusi [DK PBB]."
Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, menyebut uji coba nuklir terbaru Korea Utara "sangat mengganggu" dan "sangat mengancam kestabilan keamanan regional."
"Uji coba ini sekali lagi melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan, meskipun terdapat desakan luas dari masyarakat internasional untuk menghentikan kegiatan tersebut," kata Sekjen PBB yang merupakan mantan menteri luar negeri Korea Selatan ini.
Serupa dengan pejabat PBB, Menteri Luar Negeri Jepang, Fumio Kishida mengatakan, "Kami berencana untuk bekerja sama dengan negara-negara lain sehingga sebuah resolusi dengan konten yang kuat dapat diadopsi di Dewan Keamanan PBB secepat mungkin."
Duta Besar PBB Rusia, Vitaly Churkin, menyerukan agar para pemimpin negara lainnya bersikap dengan "kepala dingin" dan "respon proporsional" terhadap uji coba nuklir Korut.
Sejumlah diplomat Barat mengungkapkan bahwa jika uji coba nuklir terbaru yang diluncurkan Korea Utara ini terkonfirmasi, maka Amerika Serikat bersama dengan anggota dewan Eropa dan Jepang akan berusaha untuk memperluas sejumlah sanksi PBB terhadap Pyongyang.
Pyongyang sendiri kini berada di bawah sanksi PBB karena program senjata nuklirnya, sejak negara ini pertama kali menguji perangkat atom pada 2006.
PBB memasukkan sekitar 20 entitas dan 12 individu ke dalam daftar hitam, serta meluncurkan larangan internasional untuk kegiatan ekspor barang-barang mewah, rudal dan teknologi nuklir Korea Utara. Selain itu, PBB juga menerapkan larangan perjalanan internasional dan pembekuan semua aset entitas dan mereka yang berada dalam daftar hitam.
Salah satu diplomat senior Barat menyatakan kemungkinan sanksi baru yang akan dijatuhkan adalah kepada perwakilan asing dari organisasi Korea Utara yang mengelola perkembangan nuklir, serta orang-orang yang terkait dengan salah satu perusahaan pengadaan nuklirnya.
"Semuanya tergantung kepada dewan, khususnya posisi China. Ada lebih banyak hal yang bisa kami lakukan dalam mendata lebih banyak orang, perantara, memperluas lingkaran yang terkait dengan orang-orang yang masuk ke dalam daftar hitam," kata pejabat yang tidak mau namanya diungkapkan di media.
China mendukung perluasan sanksi terhadap Korea Utara yang merupakan negara tetangga dan sekutunya dan atas peluncuran bom hidrogen tersebut. Namun, China berupaya agar sanksi yang akan dijatuhkan tidak terlalu keras. (ama/stu)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK