Presiden Myanmar Ingin Ekspansi Kementerian di Bawah Militer

Jakarta, CNN Indonesia -- Menjelang pelepasan jabatannya, Presiden Myanmar, Thein Sein, meminta parlemen untuk memperluas kewenangan Kementerian Dalam Negeri yang dikuasai oleh militer dengan memberikan kontrol atas Kementerian Imigrasi.

Melalui secarik surat bertanggal 22 Januari, Thein mengatakan kepada Ketua Majelis Rendah, Thura U Shwe, untuk meminta persetujuan dari parlemen untuk melakukan merger terhadap kedua kementerian tersebut.

Lihat juga: Cegah Terorisme, Myanmar Akan Bangun Pusat Pemantau CCTV

Thein menjelaskan bahwa jika Kementerian Imigrasi dan Populasi berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, proses imigrasi dan kewarganegaraan serta pengumpulan data untuk sensus nasional akan lebih mudah.

Selain itu, penyatuan ini juga akan mengurangi pengeluargan dan mengefektifkan upaya keamanan nasional dan perbatasan.

Seperti dilansir Myanmar Times, penyatuan ini juga akan memperkuat supremasi hukum dan perdamaian serta stabilitas. Dengan penyatuan ini, tulis Thein, pemerintah juga dapat mengontrol imigran ilegal dan menyediakan lebih banyak layanan bagi masyarakat.

Shwe lantas membawa mandat ini ke Komite Gabungan Parlemen, badan yang terdiri dari semua anggota perwakilan partai.

Lihat juga: Myanmar Bebaskan 100 Tahanan Politik

Dalam rapat komite pada Selasa (26/1), semua anggota parlemen menyetujui penggabungan kedua kementerian tersebut, kecuali dari partai oposisi, Liga Nasional Demokrat (NLD) yang memenangkan pemilihan umum tahun lalu. Namun, kebanyakan anggota parlemen menolak untuk menerima usulan tersebut dalam waktu dekat.

Jajaran parlemen sekarang akan mengakhiri masa jabatannya pada 29 Januari. Kursi parlemen kemudian akan diduduki oleh anggota baru yang didominasi delegasi NLD.

Selama ini, Kementerian Imigrasi dan Populasi berada langsung di bawah presiden. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian yang dikontrol langsung oleh militer untuk memastikan junta memegang posisi kunci dalam pemerintahan.

Imigrasi menjadi isu besar selama 5 tahun masa jabatan Thein yang akan berakhir pada 30 Maret mendatang. Lebih dari 100 ribu orang Muslim Rohingya ditempatkan di kamp di Rakhine, menanti kepastian kewarganegaraan dari pemerintah. Kebanyakan dari mereka merupakan imigran ilegal dari Bangladesh. (stu)