Partai Suu Kyi dan Militer Myanmar Bentuk Tim Transisi

Jakarta, CNN Indonesia -- Usai kemenangan besar partai oposisi Myanmar, Liga Nasional untuk Demokrasi, NLD, pada pemilu multi-partai November lalu, untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, rakyat Myanmar akan melihat perpindahan pemerintahan dari junta militer ke pemerintahan sipil pada awal tahun depan.

Untuk memastikan kelancaran transfer kekuasaan, sejumlah pejabat militer yang kini menduduki posisi di pemerintahan dan pejabat senior NLD membentuk sebuah komite transisi beranggotakan delapan orang, yang berasal dari masing-masing kubu.

Pilihan Redaksi Usai Bertemu Presiden, Suu Kyi Diskusi dengan Kepala Militer NLD Bungkam Soal Perundingan dengan Militer Myanmar AS Usulkan Penyelidikan soal Kejahatan Militer Myanmar AS Kendurkan Sanksi Perdagangan Terhadap Myanmar

Salah satu anggota komite tersebut adalah Win Htein, salah seorang yang dekat dengan pemimpin NLD, Aung San Suu Kyi. Win Htein menyatakan tim tersebut akan meneliti semua dokumen dan pengeluaran resmi, mulai dari kantor Presiden dan Wakil Presiden.

"Ketika kita melihat anggaran, kita harus melihat berapa banyak proyek yang telah direncanakan untuk tahun depan, apakah proyek ini layak atau tidak, itu tanggung jawab kami sekarang," kata Win Htein, dikutip dari Channel NewsAsia, Senin (14/12).

Win Htein memaparkan bahwa memahami setiap kementerian bekerja secara menyeluruh juga akan sangat penting bagi pemerintah baru untuk memutuskan cara membentuk pemerintahan yang lebih ramping dan lebih efektif.

"Setelah mengetahui informasi ini, kita cek dengan setiap kementerian, dan ketika kita memilih kabinet, kita akan menyampaikan informasi ini untuk calon menteri, sehingga mereka bisa bekerja berdasarkan informasi tersebut," kata Win Htein.

Tim transisi ini juga akan membantu pekerjaan administrasi dan logistik pemerintahan. Tanggung jawab ini salah satunya dipegang oleh Menteri Informasi dan juru bicara Presiden, Ye Htut.

"Misi utama untuk komite transisi adalah mengatur proses transfer tanggung jawab dari presiden saat ini kepada presiden terpilih berikutnya," kata Ye Htut.

"Yang kedua, kita harus mempersiapkan beberapa sesi briefing oleh kementerian saat ini untuk para anggota NLD. Jadi misalnya mereka ingin tahu tentang tim khusus ini, kami akan mengirimkan sekretaris untuk menjabarkannya kepada mereka secara singkat," ujar Ye Htut.

"Yang ketiga, kita harus berkoordinasi pada banyak isu untuk menjaga stabilitas politik sebelum perpindahan pemerintahan," tutur Ye Htut.

Meski demikian, para pejabat NLD masih khawatir soal kerja sama dengan kubu militer.

"Banyak orang yang baik. Tapi secara politik, mereka tidak bisa diandalkan, itulah yang kita takutan," kata Win Htein.

"Tapi aku memiliki hubungan yang sangat baik dengan Hla Tun, Menteri Kantor Presiden saat ini, juga dengan Ye Htut. Saya pikir mereka tidak akan membuat kekacauan, dan data mereka cukup transparan," ujarnya menambahkan.

Masa jabatan anggota parlemen saat ini akan berakhir pada 30 Januari 2016, sehingga tim transisi ini hanya memiliki sedirit waktu untuk menyusun data, dengan estimasi waktu kurang lebih satu bulan. (ama)