Berkuasa 25 Persen, Militer Myanmar Lantik Anggota Parlemen

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala militer Myanmar, Aung Hlaing Min melantik sejumlah perwira militer untuk menempati 25 persen kursi di parlemen. Pelantikan ini merupakan salah satu bagian dari transisi pemerintahan yang berjalan damai usai pemilu Myanmar yang dimenangi oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi.

Dalam pemerintahan semi-sipil Myanmar yang terbentuk sejak 2011, militer diberikan jatah 25 persen kursi di parlemen, meskipun negara itu baru saja menjalani pemilu pada 8 November lalu, yang dimenangkan partai oposisi. Militer Myanmar sebelumnya memiliki kuasa penuh di dalam pemerintahan Myanmar selama 49 tahun.

Pilihan Redaksi NLD Bungkam Soal Perundingan dengan Militer Myanmar AS Usulkan Penyelidikan soal Kejahatan Militer Myanmar Partai Suu Kyi dan Militer Myanmar Bentuk Tim Transisi Aung San Suu Kyi Gelar Dialog Damai Kelompok Etnik Myanmar

Laporan dari harian lokal milik pemerintah, New Light of Myanmar pada Selasa (19/1), menyatakan bahwa komisi pemilihan telah mengkonfirmasi anggota parlemen militer, baik di tingkat nasional maupun regional.

Anggota parlemen militer yang dilantik akan menghadiri sesi pertama mereka bersama dengan anggota parlemen yang terpilih dari pemilu multi-partai pada 1 Februari mendatang.

Sebanyak 166 anggota parlemen militer akan menempati kursi di parlemen bikameral nasional. Sementara 220 anggota parlemen militer lainnya akan menempati kursi di 14 majelis negara bagian dan daerah.

Anggota parlemen militer yang ditunjuk memiliki pangkat beragam, mulai dari kapten hingga mayor jenderal, menurut daftar yang dipublikasikan di media milik negara.

Mayor Jenderal Tauk Tun, misalnya, ditunjuk sebagai anggota parlemen militer paling senior dan ditempatkan di majelis rendah dan sedangkan Mayor Jenderal Than Soe ditempatkan di majelis tinggi.

Pemerintahan yang dibentuk NLD akan mengambil alih kekuasaan pada Maret 2016, menyusul pemilihan presiden yang akan dilakukan di parlemen nasional pada Februari mendatang.

Wakil Kepala Militer Myanmar, Soe Win, menegaskan keinginan militer untuk mempertahankan posisi mereka dalam politik Myanmar pada pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken pada Senin (18/1) di ibu kota Naypyitaw.

"Wakil Jenderal Senior Soe Win menjelaskan rencana untuk bekerja sama dengan pemerintah berikutnya dan Tatmadaw memiliki peran utama dalam politik nasional," bunyi laporan New Light of Myanmar pada Selasa (19/1). Tatmadaw merupakan istilah untuk menyebut militer dalam bahasa Myanmar.

Konstitusi yang dirancang oleh pemerintahan junta militer Myanmar pada 2008 tidak hanya memberikan 25 persen kursi di parlemen nasional dan hak veto efektif, tetapi juga menghalangi Suu Kyi untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

Konstitusi tersebut mengharuskan capres Myanmar tidak memiliki pasangan atau keturunan warga negara asing. Sementara Suu Kyi memiliki suami warga Inggris dan dua putra pemegang paspor Inggris.

Selain menguasai 25 persen parlemen, militer Myanmar juga menguasai tiga kementerian utama, yakni kementerian pertahanan, kementerian perbatasan dan kementerian dalam negeri. (ama/stu)