Bocorkan Informasi 1MDB, Anggota Parlemen Malaysia Didakwa
Reuters | CNN Indonesia
Jumat, 08 Apr 2016 16:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota parlemen Malaysia, Rafizi Ramli, pada Jumat (8/4) didakwa atas dua tuduhan di bawah Undang-undang Rahasia Negara 1972 setelah membocorkan informasi rahasia soal lembaga investasi negara 1MDB.
Ia ditangkap di luar gerbang parlemen pada Selasa lalu, karena merilis informasi rahasia dari laporan auditor umum soal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang sarat utang.
Rafizi yang merupakan wakil presiden oposisi Partai Keadilan Rakyat (PKR) menghadapi minimal satu tahun atau maksimum tujuh tahun penjara jika terbukti bersalah. Ia juga terancam kehilangan kursi parlemennya. Namun Rafizi mengaku tak bersalah.
Secara terpisah, Rafizi juga didakwa atas tuduhan memfitnah dewan dana haji Malaysia pada Februari lalu.
Banyak yang menilai bahwa dakwaan terhadap Rafizi adalah salah satu contoh dari upaya pemerintah Perdana Menteri Malaysia Najib Razak untuk mencegah terungkapnya lebih banyak masalah 1MDB ke publik.
“Pemerintah Malaysia membuat satu lagi langkah buruk soal transparansi dan akuntabilitas pemerintah, dan jelas melanggar hal Rafizi,” kata Phil Robertson, wakil direktur Human Rights Watch Asia.
Keprihatinan soal 1MDB dimulai ketika meningkatnya utang lembaga ini dari 5 miliar ringgit (Rp16,8 triliun) pada 2009 menjadi 42 miliar ringgit (Rp141 triliun) pada 2014. Lembaga ini kemudian menjual tanah dan aset kekuasaan tahun lalu sebagai bagian dari rencana restrukturisasi untuk membayar utang.
Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, yang merupakan ketua dewan penasehat 1MDB, juga ikut disoroti setelah Wall Street Journal melaporkan terdapat aliran dana senilai US$681 juta (Rp8,8 triliun) ke rekening pribadinya.
1MDB sendiri selalu membantah memberikan dana ke Najib. Januari lalu, Jaksa Agung Malaysia menyatakan Najib bersih dari dugaan korupi dan tindak pidana lainnya. Jaksa Agung juga menyatakan bahwa dana yang mengalir ke rekening Najib merupakan sumbangan dari keluarga kerajaan Arab Saudi yang sebagian besar telah dikembalikan.
Pada Kamis, penyelidikan parlemen Malaysia terhadap 1MDB menemukan bahwa badan direksi lembaga sarat utang itu gagal mengemban tanggung jawab mereka, dan bahwa mantan ketuanya, Shahrol Azral Ibhrahim Halmi, harus diselidiki lebih lanjut. (stu)
Ia ditangkap di luar gerbang parlemen pada Selasa lalu, karena merilis informasi rahasia dari laporan auditor umum soal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang sarat utang.
Rafizi yang merupakan wakil presiden oposisi Partai Keadilan Rakyat (PKR) menghadapi minimal satu tahun atau maksimum tujuh tahun penjara jika terbukti bersalah. Ia juga terancam kehilangan kursi parlemennya. Namun Rafizi mengaku tak bersalah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Banyak yang menilai bahwa dakwaan terhadap Rafizi adalah salah satu contoh dari upaya pemerintah Perdana Menteri Malaysia Najib Razak untuk mencegah terungkapnya lebih banyak masalah 1MDB ke publik.
“Pemerintah Malaysia membuat satu lagi langkah buruk soal transparansi dan akuntabilitas pemerintah, dan jelas melanggar hal Rafizi,” kata Phil Robertson, wakil direktur Human Rights Watch Asia.
Keprihatinan soal 1MDB dimulai ketika meningkatnya utang lembaga ini dari 5 miliar ringgit (Rp16,8 triliun) pada 2009 menjadi 42 miliar ringgit (Rp141 triliun) pada 2014. Lembaga ini kemudian menjual tanah dan aset kekuasaan tahun lalu sebagai bagian dari rencana restrukturisasi untuk membayar utang.
Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, yang merupakan ketua dewan penasehat 1MDB, juga ikut disoroti setelah Wall Street Journal melaporkan terdapat aliran dana senilai US$681 juta (Rp8,8 triliun) ke rekening pribadinya.
1MDB sendiri selalu membantah memberikan dana ke Najib. Januari lalu, Jaksa Agung Malaysia menyatakan Najib bersih dari dugaan korupi dan tindak pidana lainnya. Jaksa Agung juga menyatakan bahwa dana yang mengalir ke rekening Najib merupakan sumbangan dari keluarga kerajaan Arab Saudi yang sebagian besar telah dikembalikan.
Pada Kamis, penyelidikan parlemen Malaysia terhadap 1MDB menemukan bahwa badan direksi lembaga sarat utang itu gagal mengemban tanggung jawab mereka, dan bahwa mantan ketuanya, Shahrol Azral Ibhrahim Halmi, harus diselidiki lebih lanjut. (stu)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK