LAPORAN DARI MALAYSIA
Jadi Jurnalis di Malaysia, Intimidasi dan Minim Informasi
Hanna Azarya Samosir | CNN Indonesia
Senin, 25 Apr 2016 17:34 WIB
Kuala Lumpur, CNN Indonesia -- Kehidupan wartawan di Malaysia serba sulit karena jadi intaian pemerintah. Ketertutupan pemerintah Najib Razak dan intimidasi membuat wartawan tidak bebas dalam melakukan kerja jurnalistik.
"Aku wartawan Malaysia tahu nama anak Presiden Indonesia, Kaesang, tapi aku tak tahu nama anak Perdana Menteri sendiri," ujar seorang pewarta dari Free Malaysia Today, Adam Abu Bakar, saat sedang berbagi kisah dengan CNN Indonesia.com awal April lalu, disambut gelak tawa temannya, Anne Muhammad.
Wartawan Malaysia mengaku baru tahu nama anak Najib setelah muncul dalam bocoran dokumen Panama Papers, yaitu Mohd Nazifuddin bin Mohd Najib.
"Siapa tadi namanya? Aku juga baru tahu namanya," ujar seorang pewarta yang enggan diungkap identitasnya sambil mengetik berita tentang laporan Panama Papers di gedung parlemen usai mewawancara beberapa anggota dewan.
Perdana Menteri Najib Razak tengah tersangkut kasus korupsi setelah ada dugaan dana sebesar 2,6 miliar ringgit milik lembaga investasi 1MDB yang "terparkir" di rekening pribadinya.
Ketertutupan Najib ihwal keluarganya diakui oleh wartawan Malaysia. Anne bercerita, bahkan ketika putra Najib menikah, tidak ada wartawan yang tahu.
"Kerajaan (pemerintah) memang sangat tertutup mengenai kehidupan Najib. Nama anaknya, bahkan kami tidak tahu Najib punya berapa anak. Waktu anaknya menikah katanya pesta besar-besaran di Kuala Lumpur, tapi tidak ada yang tahu," tutur Adam.
Kabar mengenai pernikahan putri Najib terendus media karena ia dipersunting oleh keponakan dari Presiden Kazakhstan, Daniyar Nazarbayev. Riak berita dari Kazakhstan sampai juga ke dataran Malaysia.
Sebagai jurnalis, seorang teman sekantor Adam di Free Malaysia Today ditugaskan untuk mengamati keadaan di sekitar tempat pernikahan pada Agustus 2015 lalu. Tak mendapat berita, teman Adam tersebut malah dihardik oleh petugas penjaga.
"Mau apa di sini? Tidak ada berita di sini," kata Adam menirukan pernyataan penjaga tersebut.
Gemas menyambung cerita Adam, Anne langsung bersuara, "Pestanya besar. Kabarnya sampai diadakan juga di Kazakhstan. Ada 300 orang pemerintahan yang diajak ke sana pakai pesawat negara. Gila, kan?"
Dengan berapi-api, Adam menceritakan bahwa wartawan mengetahui hal tersebut dari data pesawat yang mendarat di bandara Kazakhstan. Menjelang resepsi pernikahan tersebut, kata Adam, ada satu pesawat pemerintah Malaysia mendarat dengan penumpang penuh.
"Najib bilang ada urusan kenegaraan, pernikahan itu dilakukan sekalian karena sudah di sana. Kalau untuk urusan pemerintah, memang sampai 300 orang?" ucap Anne dengan sedikit kerut tergurat di dahinya.
Diredam pemerintah
Di negara lain, mungkin berita itu bisa menjadi isu besar. Namun di Malaysia, kata Adam, pemerintah punya berbagai cara untuk meredamnya.
"Di sini memang sulit. Kantor media independen saja tidak bisa bergerak bebas. Kalau tulis berita yang melenceng sedikit saja, bisa-bisa pemilik medianya ditahan. Siapa yang mau bisnisnya terhambat?" ucap Adam.
Pemerintah kian represif setelah isu korupsi mengguncang Najib. Dalam salah satu wawancara dengan harian berbahasa China, Sin Chew Daily, Jaksa Agung Malaysia, Mohamed Apandi, bahkan mengatakan akan memperkuat hukum yang mengikat editor dan jurnalis.
Seperti dilansir dalam situs resmi Komisi Perlindungan Jurnalis (CPJ), Apandi merujuk khusus pada pribadi yang mengunggah berita dari bocoran dokumen rahasia pemerintah Malaysia.
"Di beberapa negara, membocorkan rahasia pemerintah adalah pelanggaran serius, seperti di China, di mana mereka memberlakukan hukuman mati. Jika saya memiliki bukti 90 persen, saya akan mendakwa jurnalis, editor, asisten editor, dan pemimpin redaksi. Saya serius. Sudah banyak rahasia yang bocor," ujar Apandi.
Undang-Undang Rahasia Negara Tahun 1972 tersebut melarang penghimpunan, kepemilikan, atau mengomunikasikan informasi dari sumber-sumber pemerintahan.
Oposisi kerap kali menjadi korban undang-undang ini. Di hari yang sama saat CNN Indonesia.com berada di Parlemen Malaysia, seorang kader partai oposisi, Rafizi Ramli, ditahan oleh kepolisian karena beberapa kali membeberkan dokumen rahasia negara terkait skandal 1MDB.
Menurut CPJ, regulasi ini juga sering kali digunakan secara sporadis untuk mengintimidasi blogger dan jurnalis. Jika terbukti bersalah, seseorang dapat dijerat hukuman penjara satu hingga tujuh tahun.
Kehidupan pribadi dipantau
Jika tak memberitakan mengenai rahasia negara, bukan berarti seorang jurnalis lepas dari kekangan. Kehidupan pribadi bahkan hingga apa yang diunggah oleh jurnalis di jejaring sosial pun dipantau oleh pemerintah.
Sesaat setelah Rafizi ditangkap, seorang jurnalis yang masih terengah mengejar berita mengenai insiden itu menuturkan kisahnya kepada CNN Indonesia.com.
"Lihat Instagramku di-protect. Waktu itu aku pernah upload foto di ruangan Najib dengan caption, 'Di mana 2,6 miliar saya?' Lalu, saya dipanggil oleh polisi dan akhirnya saya menghapus foto itu. Semua wartawan di Malaysia pasti kunci akun sosial media mereka," ucap Zu, demikian Zulaikha senang dipanggil.
Sambil berjalan kembali ke dalam gedung parlemen, Zu bercerita bahwa ia juga pernah disuruh mengaku bersalah demi menyelamatkan citra pemerintah.
"Aku tulis ada seorang menteri bilang bahwa kantor berita tidak perlu disekat-sekat. Kantor Perdana Menteri tidak suka pernyataan menteri itu. Akhirnya, menteri itu disuruh buat pernyataan yang mengatakan bahwa aku salah kutip perkataan dia," tutur Zu.
Zu memang akhirnya tetap menulis berita bantahan tersebut. Namun, di dalam badan berita, Zu menyelipkan rekaman suara ketika ia melontarkan pertanyaan kepada menteri tersebut.
"Biar pembaca kami dapat menilai sendiri apakah berita aku itu bohong atau tidak. Aneh, kan? Ya, sebagai menteri juga aku tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa karena itu perintah dari atas," kata dia.
Indeks kebebasan pers merosot
Segala tekanan dari pemerintah ini membuat indeks kebebasan pers Malaysia terus merosot sejak 2009, tepatnya setelah Najib duduk di kursi Perdana Menteri. Pada 2015, Malaysia menempati posisi 147 dari 180 negara, tertinggal di bawah Myanmar dan Filipina.
Tak hanya terhadap warga sendiri, belakangan ini Malaysia juga menyasar jurnalis asing. Pada Maret lalu, dua pewarta Australia dari media ABC program Four Corners ditahan setelah mencoba bertanya kepada Najib terkait tuduhan korupsi yang menderanya.
Aksi penahanan ini kemudian dikecam oleh beberapa negara, seperti Australia dan sejumlah perhimpunan jurnalis di Indonesia.
Melihat nama negaranya kian tercoreng, beberapa tokoh oposisi dan aktivis hak asasi manusia kini sedang berjuang untuk mengadakan reformasi, termasuk perbaikan sistem agar kebebasan pers di Malaysia terjamin.
"Sekarang ini, jurnalis di Malaysia sangat tertekan. Bukan hanya karena tak dapat mengungkap skandal, tapi juga hal remeh temeh seperti bagaimana membuat bagus pernyataan menteri yang jelek. Itu konyol," ujar seorang wartawan Malaysian Insider, situs berita independen yang sudah gulung tikar di tengah tekanan pemerintah.
(den)
"Aku wartawan Malaysia tahu nama anak Presiden Indonesia, Kaesang, tapi aku tak tahu nama anak Perdana Menteri sendiri," ujar seorang pewarta dari Free Malaysia Today, Adam Abu Bakar, saat sedang berbagi kisah dengan CNN Indonesia.com awal April lalu, disambut gelak tawa temannya, Anne Muhammad.
Wartawan Malaysia mengaku baru tahu nama anak Najib setelah muncul dalam bocoran dokumen Panama Papers, yaitu Mohd Nazifuddin bin Mohd Najib.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perdana Menteri Najib Razak tengah tersangkut kasus korupsi setelah ada dugaan dana sebesar 2,6 miliar ringgit milik lembaga investasi 1MDB yang "terparkir" di rekening pribadinya.
Ketertutupan Najib ihwal keluarganya diakui oleh wartawan Malaysia. Anne bercerita, bahkan ketika putra Najib menikah, tidak ada wartawan yang tahu.
"Kerajaan (pemerintah) memang sangat tertutup mengenai kehidupan Najib. Nama anaknya, bahkan kami tidak tahu Najib punya berapa anak. Waktu anaknya menikah katanya pesta besar-besaran di Kuala Lumpur, tapi tidak ada yang tahu," tutur Adam.
Kabar mengenai pernikahan putri Najib terendus media karena ia dipersunting oleh keponakan dari Presiden Kazakhstan, Daniyar Nazarbayev. Riak berita dari Kazakhstan sampai juga ke dataran Malaysia.
Sebagai jurnalis, seorang teman sekantor Adam di Free Malaysia Today ditugaskan untuk mengamati keadaan di sekitar tempat pernikahan pada Agustus 2015 lalu. Tak mendapat berita, teman Adam tersebut malah dihardik oleh petugas penjaga.
"Mau apa di sini? Tidak ada berita di sini," kata Adam menirukan pernyataan penjaga tersebut.
Gemas menyambung cerita Adam, Anne langsung bersuara, "Pestanya besar. Kabarnya sampai diadakan juga di Kazakhstan. Ada 300 orang pemerintahan yang diajak ke sana pakai pesawat negara. Gila, kan?"
Dengan berapi-api, Adam menceritakan bahwa wartawan mengetahui hal tersebut dari data pesawat yang mendarat di bandara Kazakhstan. Menjelang resepsi pernikahan tersebut, kata Adam, ada satu pesawat pemerintah Malaysia mendarat dengan penumpang penuh.
"Najib bilang ada urusan kenegaraan, pernikahan itu dilakukan sekalian karena sudah di sana. Kalau untuk urusan pemerintah, memang sampai 300 orang?" ucap Anne dengan sedikit kerut tergurat di dahinya.
Diredam pemerintah
Di negara lain, mungkin berita itu bisa menjadi isu besar. Namun di Malaysia, kata Adam, pemerintah punya berbagai cara untuk meredamnya.
"Di sini memang sulit. Kantor media independen saja tidak bisa bergerak bebas. Kalau tulis berita yang melenceng sedikit saja, bisa-bisa pemilik medianya ditahan. Siapa yang mau bisnisnya terhambat?" ucap Adam.
Pemerintah kian represif setelah isu korupsi mengguncang Najib. Dalam salah satu wawancara dengan harian berbahasa China, Sin Chew Daily, Jaksa Agung Malaysia, Mohamed Apandi, bahkan mengatakan akan memperkuat hukum yang mengikat editor dan jurnalis.
 Salah satu media independen Malaysia, The Malaysian Insider tutup karena mendapat tekanan pemerintah. (Dok. www.facebook.com/themalaysianinsider) |
"Di beberapa negara, membocorkan rahasia pemerintah adalah pelanggaran serius, seperti di China, di mana mereka memberlakukan hukuman mati. Jika saya memiliki bukti 90 persen, saya akan mendakwa jurnalis, editor, asisten editor, dan pemimpin redaksi. Saya serius. Sudah banyak rahasia yang bocor," ujar Apandi.
Undang-Undang Rahasia Negara Tahun 1972 tersebut melarang penghimpunan, kepemilikan, atau mengomunikasikan informasi dari sumber-sumber pemerintahan.
Oposisi kerap kali menjadi korban undang-undang ini. Di hari yang sama saat CNN Indonesia.com berada di Parlemen Malaysia, seorang kader partai oposisi, Rafizi Ramli, ditahan oleh kepolisian karena beberapa kali membeberkan dokumen rahasia negara terkait skandal 1MDB.
Menurut CPJ, regulasi ini juga sering kali digunakan secara sporadis untuk mengintimidasi blogger dan jurnalis. Jika terbukti bersalah, seseorang dapat dijerat hukuman penjara satu hingga tujuh tahun.
Kehidupan pribadi dipantau
Jika tak memberitakan mengenai rahasia negara, bukan berarti seorang jurnalis lepas dari kekangan. Kehidupan pribadi bahkan hingga apa yang diunggah oleh jurnalis di jejaring sosial pun dipantau oleh pemerintah.
Sesaat setelah Rafizi ditangkap, seorang jurnalis yang masih terengah mengejar berita mengenai insiden itu menuturkan kisahnya kepada CNN Indonesia.com.
 Artikel perpisahan dari The Malaysian Insider, media independen Malaysia yang gulur tikar karena ditekan pemerintah. (Dok. www.themalaysianoutsider.com) |
Sambil berjalan kembali ke dalam gedung parlemen, Zu bercerita bahwa ia juga pernah disuruh mengaku bersalah demi menyelamatkan citra pemerintah.
"Aku tulis ada seorang menteri bilang bahwa kantor berita tidak perlu disekat-sekat. Kantor Perdana Menteri tidak suka pernyataan menteri itu. Akhirnya, menteri itu disuruh buat pernyataan yang mengatakan bahwa aku salah kutip perkataan dia," tutur Zu.
Zu memang akhirnya tetap menulis berita bantahan tersebut. Namun, di dalam badan berita, Zu menyelipkan rekaman suara ketika ia melontarkan pertanyaan kepada menteri tersebut.
"Biar pembaca kami dapat menilai sendiri apakah berita aku itu bohong atau tidak. Aneh, kan? Ya, sebagai menteri juga aku tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa karena itu perintah dari atas," kata dia.
Indeks kebebasan pers merosot
Segala tekanan dari pemerintah ini membuat indeks kebebasan pers Malaysia terus merosot sejak 2009, tepatnya setelah Najib duduk di kursi Perdana Menteri. Pada 2015, Malaysia menempati posisi 147 dari 180 negara, tertinggal di bawah Myanmar dan Filipina.
Tak hanya terhadap warga sendiri, belakangan ini Malaysia juga menyasar jurnalis asing. Pada Maret lalu, dua pewarta Australia dari media ABC program Four Corners ditahan setelah mencoba bertanya kepada Najib terkait tuduhan korupsi yang menderanya.
Aksi penahanan ini kemudian dikecam oleh beberapa negara, seperti Australia dan sejumlah perhimpunan jurnalis di Indonesia.
Melihat nama negaranya kian tercoreng, beberapa tokoh oposisi dan aktivis hak asasi manusia kini sedang berjuang untuk mengadakan reformasi, termasuk perbaikan sistem agar kebebasan pers di Malaysia terjamin.
"Sekarang ini, jurnalis di Malaysia sangat tertekan. Bukan hanya karena tak dapat mengungkap skandal, tapi juga hal remeh temeh seperti bagaimana membuat bagus pernyataan menteri yang jelek. Itu konyol," ujar seorang wartawan Malaysian Insider, situs berita independen yang sudah gulung tikar di tengah tekanan pemerintah.
(den)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK