Atasi Perompakan, Jokowi Undang Militer Malaysia-Filipina
Utami Diah Kusumawati | CNN Indonesia
Selasa, 26 Apr 2016 14:11 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia berencana untuk berkoordinasi dengan pemerintah Filipina dan Malaysia demi mengantisipasi berulangnya aksi penyanderaan oleh kelompok militan di wilayah perairan ketiga negara tersebut.
Presiden Joko Widodo menyebutkan pekan ini beberapa petinggi dan aparat penegak hukum dari Filipina dan Malaysia akan menyambangi Indonesia dan bertemu dengannya di Istana Kepresidenan, demi membahas lebih lanjut cara mengatasi aksi teror dari kelompok militan terhadap para anak buah kapal yang melintasi perairan di ketiga negara.
"Oleh sebab itu, minggu ini kami undang Panglima dan Menteri Luar Negeri Malaysia dan Filipina," kata Jokowi di Istana Negara, Selasa (26/4).
Jokowi mengatakan pertemuan tiga negara tersebut terutama bertujuan untuk patroli bersama di wilayah perairan ketiga negara, yang sering dilintasi oleh kapal dan rentan teror kelompok militan.
"Patroli untuk memastikan jalur di kawasan itu akan berlangsung aman. Tidak mungkin kejadian seperti ini dibiarkan terus-terusan," katanya menegaskan.
Jokowi mengatakan pemerintah masih terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah Filipina, demi mengetahui kondisi dari para ABK Indonesia yang disandera Abu Sayyaf.
Sejauh ini, ujarnya, kondisi ke-14 sandera asal Indonesia yang ditahan kelompok Abu Sayyaf masih dalam keadaan baik.
Jokowi kemudian mengatakan proses pembebasan sandera tidak bisa dilakukan terburu-buru. Prosesnya, menurut dia, sulit dan bahkan berisiko tinggi, yakni terbunuhnya para sandera.
"Yang lain saja enam bulan, delapan bulan belum beres. Kemarin sudah ada yang dieksekusi. Tidak segampang itu," kata Jokowi.
Adapun, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan TNI tidak akan menggelar pasukan ke lokasi penyanderaan tanpa izin. Gatot mengatakan, TNI memahami kekhawatiran para keluarga sandera, namun dia mendorong mereka untuk mempercayai komitmen pemerintah Filipina.
Menurut Gatot, pemerintahan Benigno Aquino III hingga saat ini terus menunjukkan itikad baik dalam pembebasan warga Indonesia.
Berdasarkan informasi terakhir TNI, 10 dari 14 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf berada di sekitar Kepulauan Sulu, bagian barat daya Filipina. Sementara, keempat lainnya diperkirakan berada di Provinsi Tawi-Tawi, Filipina.
Sudah hampir satu bulan berlalu sejak sepuluh WNI yang merupakan awak kapal tongkang Anand 12 dan Brahma12 yang membawa 7 ribu ton batu bara dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan menuju Filipina disandera Abu Sayyaf di Perairan Sulu pada 27 Maret lalu.
Belum selesai kasus tersebut, sebanyak empat orang WNI lainnya juga disandera kelompok Abu Sayyaf lainnya, pada 15 April lalu. Mereka adalah awak kapal tunda TB Henry dan kapal tongkang Crista yang dibajak dalam perjalanan dari Cebu, Filipina menuju Tarakan, Kalimantan Utara. (den)
Presiden Joko Widodo menyebutkan pekan ini beberapa petinggi dan aparat penegak hukum dari Filipina dan Malaysia akan menyambangi Indonesia dan bertemu dengannya di Istana Kepresidenan, demi membahas lebih lanjut cara mengatasi aksi teror dari kelompok militan terhadap para anak buah kapal yang melintasi perairan di ketiga negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Patroli untuk memastikan jalur di kawasan itu akan berlangsung aman. Tidak mungkin kejadian seperti ini dibiarkan terus-terusan," katanya menegaskan.
Jokowi mengatakan pemerintah masih terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah Filipina, demi mengetahui kondisi dari para ABK Indonesia yang disandera Abu Sayyaf.
Sejauh ini, ujarnya, kondisi ke-14 sandera asal Indonesia yang ditahan kelompok Abu Sayyaf masih dalam keadaan baik.
Jokowi kemudian mengatakan proses pembebasan sandera tidak bisa dilakukan terburu-buru. Prosesnya, menurut dia, sulit dan bahkan berisiko tinggi, yakni terbunuhnya para sandera.
"Yang lain saja enam bulan, delapan bulan belum beres. Kemarin sudah ada yang dieksekusi. Tidak segampang itu," kata Jokowi.
Adapun, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan TNI tidak akan menggelar pasukan ke lokasi penyanderaan tanpa izin. Gatot mengatakan, TNI memahami kekhawatiran para keluarga sandera, namun dia mendorong mereka untuk mempercayai komitmen pemerintah Filipina.
Menurut Gatot, pemerintahan Benigno Aquino III hingga saat ini terus menunjukkan itikad baik dalam pembebasan warga Indonesia.
Berdasarkan informasi terakhir TNI, 10 dari 14 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf berada di sekitar Kepulauan Sulu, bagian barat daya Filipina. Sementara, keempat lainnya diperkirakan berada di Provinsi Tawi-Tawi, Filipina.
Sudah hampir satu bulan berlalu sejak sepuluh WNI yang merupakan awak kapal tongkang Anand 12 dan Brahma12 yang membawa 7 ribu ton batu bara dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan menuju Filipina disandera Abu Sayyaf di Perairan Sulu pada 27 Maret lalu.
Belum selesai kasus tersebut, sebanyak empat orang WNI lainnya juga disandera kelompok Abu Sayyaf lainnya, pada 15 April lalu. Mereka adalah awak kapal tunda TB Henry dan kapal tongkang Crista yang dibajak dalam perjalanan dari Cebu, Filipina menuju Tarakan, Kalimantan Utara. (den)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK