Laporan dari Malaysia

UMNO: Terima Sumbangan Saudi, Najib Tak Korupsi

Hanna Azarya Samosir , CNN Indonesia | Selasa, 26/04/2016 16:04 WIB
UMNO: Terima Sumbangan Saudi, Najib Tak Korupsi Dengan dalih pemberian keluarga kerajaan Arab Saudi, Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, menghindari tuduhan penggelapan dana sebesar Rp8,9 triliun dari lembaga investasi negara, 1 Malaysia Development Berhad (1MDB), yang ada dalam rekening pribadinya. (Reuters/Olivia Harris)
Kuala Lumpur, CNN Indonesia -- Dengan dalih pemberian keluarga kerajaan Arab Saudi, Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, menghindari tuduhan penggelapan dana sebesar Rp8,9 triliun dari lembaga investasi negara, 1 Malaysia Development Berhad (1MDB), yang ada dalam rekening pribadinya.

Dalih itu diperkuat dengan pernyataan langsung dari Menteri Luar Negeri Saudi, Adel al-Jubeir, yang mengakui adanya dana dari negaranya dialirkan langsung ke rekening pribadi Najib.

Partai berkuasa tempat Najib bernaung, UMNO, pun mengatakan bahwa asal muasal dana itu kini sudah jelas. Menurut salah satu kadernya yang juga menjabat sebagai Menteri Pariwisata Malaysia, Nazri Aziz, Najib tidak korupsi.

"Tidak ada perkara yang dilakukan oleh Najib yang dapat dianggap sebagai suatu kelakuan menerima rasuah karena di Malaysia ini kita tidak memiliki undang-undang yang menentukan atau membuat peraturan mengenai rasuah dari sumbangan dana politik," ujar Nazri saat ditemui CNN Indonesia.com awal April lalu.

Sosok yang pernah menjabat sebagai Menteri Perundang-Undangan Malaysia ini lantas menjabarkan bahwa dalam regulasi negaranya, penerimaan uang akan menjadi masalah jika terbukti merupakan duit kotor.

"Yang penting uang itu bukan merupakan uang rasuah. Kedua, bukan uang yang dianggap sebagai hasil pencucian uang sebab kita ada UU Anti-Money Laundrying. Kita tahu bahwa uang itu merupakan sumbangan dari Arab Saudi, maka itu bukan lagi uang yang harus dipertanyakan dari mana sumbernya. Itu bukan uang gelap," tutur Nazri.

Menteri Pariwisata Malaysia, Nazri Aziz, menjabarkan bahwa dalam regulasi negaranya, penerimaan uang akan menjadi masalah jika terbukti merupakan duit kotor. (CNN Indonesia/Hanna Azarya Samosir)
Nazri kemudian menjelaskan bahwa keputusan Najib untuk menerima uang dan memasukkannya ke dalam rekening pribadi justru menunjukkan bahwa tak ada yang harus ditutup-tutupi.

"Jika dia menerima uang tunai, kita tidak tahu dia punya uang sebanyak 2,6 miliar ringgit. Apabila ditaruh di akun pribadi dan menandatanganinya, berarti dia bertanggung jawab terhadap uang ini. Jika itu dimasukkan dalam akun, kita bisa tahu ke mana uang itu pergi. Jika Najib terima tunai, kita tidak tahu dia punya uang. Ke mana perginya uang itu juga kita tidak tahu," kata Nazri.

Kendati demikian, mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengatakan bahwa meskipun benar dana itu merupakan sumbangan Saudi, seharusnya seorang pemimpin bangsa tak menerima uang begitu besar dari luar negeri.

“Satu partai politik tidak boleh menerima uang dari luar negara karena bermakna kita meletakkan diri kita di bawah mereka, dipengaruhi oleh mereka. Itu salah karena karena seorang pemimpin harus utamakan negaranya sendiri. Jumlah uang yang begitu banyak itu lebih buruk jika diterima dari negara luar, seolah-olah kita sudah dibeli oleh orang asing,” ujar Mahathir saat ditemui CNN Indonesia.com di Putrajaya, Malaysia, awal April lalu.

Menurut Mahathir, satu sumbangan besar dari negeri asing seharusnya dijelaskan dengan rinci skema penerimaannya kepada publik. Jangan ditutup-tutupi seperti yang dilakukan oleh Najib.

“Orang yang memberikan itu harus dipastikan, kedudukan keuangannya harus diketahui, bank-nya juga harus diketahui, bagaimana caranya uang sebegitu banyak masuk ke akun pribadinya, dan dirahasiakan. Ini luar biasa,” ucap Mahathir.

Tak hanya itu, jika memang benar uang itu merupakan sumbangan dana politik, seharusnya partai tempat Najib bernaung, UMNO, mengetahui ke mana uang itu mengalir. Namun, saat Mahathir masih berada dalam partai itu, tak ada sama sekali penjelasan mengenai hal tersebut.

“Walaupun ada sumbangan dari luar, sepatutnya dimasukkan dalam tabungan partai. Namun, ini dimasukkan dalam akun pribadinya dan dirahasiakan, tidak diberi tahu ke partai. Kita [Partai UMNO] tidak percaya dengan pernyataannya bahwa ini adalah pemberian,” tutur tokoh yang akrab disapa Dr. M ini.

Menurut Mahathir Mohamad, satu sumbangan besar dari negeri asing seharusnya dijelaskan dengan rinci skema penerimaannya kepada publik. (CNN Indonesia/Hanna Azarya Samosir)
Mahathir pun mengakui bahwa dalam setiap pertemuan UMNO, tak pernah dibahas masalah 1MDB. Namun bukan karena semua sudah jelas, melainkan lantaran Najib melarang hal itu dibahas.

“Dalam musyawarat UMNO pun tidak boleh disebut mengenai masalah, seperti 1MDB, 2,6 miliar ringgit dalam akunnya, itu tidak boleh dibahas, tidak boleh disebut sama sekali. Sudah terjadi diktator di dalam UMNO,” ucap Mahathir.

Pembungkaman tidak hanya terjadi dalam tubuh UMNO, tapi semua lapisan masyarakat, terutama media massa. Melalui berbagai aturan, Najib dapat mengekang media sehingga tak memberitakan isu-isu miring tentangnya.

“Dia diguncang isu korupsi oleh seluruh dunia. Namun di Malaysia, dia masih berkuasa. Dengan kuasa yang ada padanya, dia dapat terhindar dari berita-berita mengenai korupsi ini disebarluaskan melalui media dan dia dapat mengambil tindakan terhadap siapapun yang mengkritik,” ujar tokoh yang paling lama menjabat sebagai perdana menteri Malaysia ini.

Namun tetap saja, Najib tak dapat menghentikan gerilya media di luar negeri. Kasus yang menyerang Najib bukan hanya uang sumbangan Saudi.

Laporan media Wall Street Journal menyebutkan, Najib menerima lebih dari US$1 miliar (Rp13,1 triliun) di rekeningnya dari dana 1MDB. Dana itu diduga tiba di rekening Najib melalui jejaring yang kompleks di luar negeri.

Lembaga 1MDB diduga mengirim dana itu kepada sebuah perusahaan swasta bernama Aabar Investment PJS Ltd yang terdaftar didirikan tahun 2012 di British Virgin Islands dan mengalir ke beberapa perusahaan lainnya sebelum berakhir di rekening Najib.

Penyelidikan kasus ini kini melibatkan aparat di Malaysia, Amerika Serikat, Swiss, Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi.

“Tak ada yang percaya dengan Najib,” kata Mahathir.