AS Perketat Pemblokiran Akses Keuangan Korut
Hanna Azarya Samosir | CNN Indonesia
Kamis, 02 Jun 2016 19:52 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Khawatir akan pencucian uang, Amerika Serikat memutuskan untuk memperluas upaya pemblokiran Korea Utara terhadap sistem finansial yang dapat digunakan untuk membiayai program senjata.
Kementerian Keuangan AS melarang institusi finansial Amerika membuka atau mengelola akun koresponden yang dapat menerima deposit atau membuat pembayaran atas nama institusi asing dengan kaitan ke institusi Korut.
Lebih dari itu, Kemenkeu juga melarang penggunaan pihak ketiga dari akun koresponden AS untuk memproses transaksi bagi institusi finansial Korut.
Sebelumnya, hukum AS memang sudah melarang institusi Amerika untuk terlibat transaksi dengan institusi Korut. Namun, hukum baru ini dapat mencegah penggunaan akun pihak ketiga milik AS untuk memproses transaksi bagi Korut.
Hal ini diumumkan beberapa hari setelah Korut dikabarkan gagal melakukan peluncuran rudal. Ketegangan di kawasan mulai tinggi sejak Januari lalu, ketika Korut mengumumkan uji coba nuklir keempat mereka, disusul dengan peluncuran satelit menggunakan roket satu bulan kemudian.
Menurut para pakar, gelagat Korut ini mendorong Washington untuk mengeluarkan regulasi baru untuk mendesak Pyongyang.
"Ini sangat berarti. Ini membuat seluruh negara yang memiliki entitas berkepentingan untuk berinteraksi dengan institusi AS tidak boleh lagi menjalin bisnis dengan Korut," ujar Victor Cha, Kepala Studi Internasional dan Pusat Strategi Korea di Washington, seperti dikutip Reuters.
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyambut baik keputusan ini. Menurut mereka, keputusan ini membuat sanksi yang sudah ada lebih efektif. Keputusan ini juga dianggap memiliki dampak lebih luas ketimbang langkah Kemenkeu AS pada 2005 yang menargetkan sebuah bank China di Macau, Banco Delta Asia (BDA).
Kemenkeu AS menuding BDA membantu menyalurkan pendapatan dari aktivitas gelap Korut. Akhirnya, sekitar US$24 juta dana Korut di BDA dibekukan.
Sejak saat itu, Korut mengembangkan taktik untuk mengelabui pengawasan finansial mereka dengan menggunakan pendekatan informal dalam mentransfer uang.
Adam Szubin, seorang pejabat dalam badan intelijen finansial dan terorisme, mengatakan bahwa Washington mengharapkan pemerintah lain mengambil langkah serupa guna mencegah Pyongyang menggunakan institusi finansial global untuk mendukung pemngembangan senjata pemusnah massal dan rudal balistik.
"Rezim itu sangat culas dalam transaksi finansial demi melanjutkan program senjata gelap mereka dan aktivitas lainnya yang menyebabkan ketidakstabilan," kata Szubin dalam sebuah pernyataan. (stu/stu)
Kementerian Keuangan AS melarang institusi finansial Amerika membuka atau mengelola akun koresponden yang dapat menerima deposit atau membuat pembayaran atas nama institusi asing dengan kaitan ke institusi Korut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini diumumkan beberapa hari setelah Korut dikabarkan gagal melakukan peluncuran rudal. Ketegangan di kawasan mulai tinggi sejak Januari lalu, ketika Korut mengumumkan uji coba nuklir keempat mereka, disusul dengan peluncuran satelit menggunakan roket satu bulan kemudian.
Menurut para pakar, gelagat Korut ini mendorong Washington untuk mengeluarkan regulasi baru untuk mendesak Pyongyang.
"Ini sangat berarti. Ini membuat seluruh negara yang memiliki entitas berkepentingan untuk berinteraksi dengan institusi AS tidak boleh lagi menjalin bisnis dengan Korut," ujar Victor Cha, Kepala Studi Internasional dan Pusat Strategi Korea di Washington, seperti dikutip Reuters.
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyambut baik keputusan ini. Menurut mereka, keputusan ini membuat sanksi yang sudah ada lebih efektif. Keputusan ini juga dianggap memiliki dampak lebih luas ketimbang langkah Kemenkeu AS pada 2005 yang menargetkan sebuah bank China di Macau, Banco Delta Asia (BDA).
Kemenkeu AS menuding BDA membantu menyalurkan pendapatan dari aktivitas gelap Korut. Akhirnya, sekitar US$24 juta dana Korut di BDA dibekukan.
Sejak saat itu, Korut mengembangkan taktik untuk mengelabui pengawasan finansial mereka dengan menggunakan pendekatan informal dalam mentransfer uang.
Adam Szubin, seorang pejabat dalam badan intelijen finansial dan terorisme, mengatakan bahwa Washington mengharapkan pemerintah lain mengambil langkah serupa guna mencegah Pyongyang menggunakan institusi finansial global untuk mendukung pemngembangan senjata pemusnah massal dan rudal balistik.
"Rezim itu sangat culas dalam transaksi finansial demi melanjutkan program senjata gelap mereka dan aktivitas lainnya yang menyebabkan ketidakstabilan," kata Szubin dalam sebuah pernyataan. (stu/stu)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK