Sudah 1,6 Juta Orang Tandatangani Petisi Referendum Baru
Deddy S | CNN Indonesia
Minggu, 26 Jun 2016 03:02 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejak Jumat (24/6), sebuah petisi diluncurkan di Inggris, yang mengusulkan pelaksanaan referendum lain agar Inggris tetap bertahan di Uni Eropa. Pada Sabtu (25/6), petisi itu sudah ditandatangani oleh lebih dari 1,6 juta orang.
Begitu populernya petisi yang diselenggarakan di website parlemen Inggris itu, sampai-sampai website itu sempat ambruk karena trafik tinggi. Dengan penandatangan sebanyak itu, seharusnya usulan tersebut bisa didiskusikan oleh politisi Inggris.
Masalahnya, mungkinkah referendum lain diselenggarakan, setelah rakyat Inggris memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa melalui referendum Brexit yang digelar pada Kamis (23/6)?
Referendum pada Kamis itu mendapati, dari 98 persen distrik di Britania Raya, sebanyak 51,82 persen memilih Inggris keluar dari Uni Eropa. Sementara 48,18 persen mengatakan Inggris harus tetap di Uni Eropa. Sebanyak 46,5 juta orang terdaftar mengikuti referendum tersebut.
Alasan pengusul referendum baru adalah terlalu tipisnya perbedaan antara mereka yang memilih keluar dari Uni Eropa dan yang memilih tetap di Uni Eropa. Seharusnya, menurut mereka, keputusan yang kuat jika salah satunya lebih dari 60 persen sebagaimana referendum lain yang pernah digelar di negara itu.
Dikutip dari Washington Post, adanya referendum baru dimungkinkan saja mengingat banyaknya orang yang menandatangani petisi tersebut. Namun, itu bukan keputusan yang mudah.
Pemerintahan Inggris bisa saja mengabaikan hasil referendum sebab referendum ini sebetulnya diusulkan oleh Perdana Menteri David Cameron untuk meredakan tensi politik di tubuh Partai Konservatif menjelang pemilihan umum.
Apalagi selisih di referendum sangat tipis. Bandingkan dengan referendum 1975 dan 2011, di mana pemenang referendum lebih dari 67 persen.
Faktor pendukung lain, diduga banyak pemilih keluar dari Uni Eropa menyesal atas pilihannya demi melihat dampak dari referendum tersebut.
Tapi, kalau mengabaikan hasil referendum itu, sama saja pemerintahan Inggris ‘bunuh diri’ di hadapan rakyatnya sendiri. Boleh saja 1,6 juta orang menandatangani petisi supaya Inggris tetap di Uni Eropa, tapi ada 17 juta orang Inggris yang menyatakan Inggris harus keluar dari Uni Eropa.
Lagipula, tak sesederhana itu mengubah petisi menjadi langkah politik di pemerintahan. Di sisi lain, sudah banyak contoh bahwa petisi tinggallah petisi. Tak banyak aksi yang tercipta dari petisi. (ded/ded)
Begitu populernya petisi yang diselenggarakan di website parlemen Inggris itu, sampai-sampai website itu sempat ambruk karena trafik tinggi. Dengan penandatangan sebanyak itu, seharusnya usulan tersebut bisa didiskusikan oleh politisi Inggris.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alasan pengusul referendum baru adalah terlalu tipisnya perbedaan antara mereka yang memilih keluar dari Uni Eropa dan yang memilih tetap di Uni Eropa. Seharusnya, menurut mereka, keputusan yang kuat jika salah satunya lebih dari 60 persen sebagaimana referendum lain yang pernah digelar di negara itu.
Dikutip dari Washington Post, adanya referendum baru dimungkinkan saja mengingat banyaknya orang yang menandatangani petisi tersebut. Namun, itu bukan keputusan yang mudah.
Pemerintahan Inggris bisa saja mengabaikan hasil referendum sebab referendum ini sebetulnya diusulkan oleh Perdana Menteri David Cameron untuk meredakan tensi politik di tubuh Partai Konservatif menjelang pemilihan umum.
Apalagi selisih di referendum sangat tipis. Bandingkan dengan referendum 1975 dan 2011, di mana pemenang referendum lebih dari 67 persen.
Faktor pendukung lain, diduga banyak pemilih keluar dari Uni Eropa menyesal atas pilihannya demi melihat dampak dari referendum tersebut.
Tapi, kalau mengabaikan hasil referendum itu, sama saja pemerintahan Inggris ‘bunuh diri’ di hadapan rakyatnya sendiri. Boleh saja 1,6 juta orang menandatangani petisi supaya Inggris tetap di Uni Eropa, tapi ada 17 juta orang Inggris yang menyatakan Inggris harus keluar dari Uni Eropa.
Lagipula, tak sesederhana itu mengubah petisi menjadi langkah politik di pemerintahan. Di sisi lain, sudah banyak contoh bahwa petisi tinggallah petisi. Tak banyak aksi yang tercipta dari petisi. (ded/ded)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK