Tokoh Sayap Kanan Austria Serukan 'Auxit' dalam Setahun

Jakarta, CNN Indonesia -- Politisi sayap kanan Austria Norbert Hofer memperingatkan bahwa Uni Eropa harus menghindari sentralisasi politik terhadap negara-negara anggotanya. Jika tidak, bukan tidak mungkin Austria akan menggelar referendum dan menyusul Inggris untuk hengkang dari blok itu dalam setahun ke depan. 

Hofer merupakan tokoh dari Partai Kebebasan (FPO) yang berpedoman antiimigrasi dan salah satu calon presiden Austria yang hampir menang dalam pemilu bulan lalu. Jika saja dia menang, Hofer akan menjadi tokoh sayap kanan ekstrem pertama yang memimpin negara Uni Eropa. Meski gagal menjadi presiden, partai Hofer hingga kini masih menantang keputusan pemilu itu.

Pilihan Redaksi Inggris Keluar dari Uni Eropa, Kelompok Anti-Islam Bersorak Imigran Paling Menderita Jika Inggris Keluar dari Uni Eropa Pilih Keluar dari Uni Eropa, Warga Inggris Cari Dampak Brexit Usai Brexit, Partai Oposisi Inggris Terancam Perpecahan

Hasil referendum Brexit pekan lalu yang memutuskan Inggris akan meninggalkan Uni Eropa telah memperkuat posisi kelompok sayap kanan di penjuru Benua Biru itu, termasuk Partai Kebebasan di Austria dan Front Nasional di Perancis.

Senada dengan Hofer namun lebih berhati-hati, pemimpin Partai Kebebasan Heinz-Christian Strache menilai bahwa referendum Austria mungkin akan menjadi salah satu cita-cita partainya di masa depan.

"Jika dalam setahun mereka menuju politik sentralisasi dan bukan menerapkan nilai inti Uni eropa, kita harus bertanya kepada warga Austria apakah mereka masih ingin menjadi anggota [blok itu]?" ujar Hofer kepada harian Oesterreich, Minggu (26/6), dikutip dari Reuters.

Hofer dan sekutunya percaya blok itu harus lebih berdasarkan pada penyatuan ekonomi ketimbang politik.

"Para pendiri (Uni Eropa) ingin memastikan kerja sama ekonomi yang lebih dekat karena negara-negara yang bekerja sama secara ekonomi tidak berperang melawan satu sama lain. Ini berlangsung sangat baik sampai serikat politik didirikan," katanya.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi Austria hingga kini masih menyelidiki tuduhan FPO soal penyimpangan dalam penghitungan suara selama pemilu bulan lalu. Namun, meskipun tuduhan FPO benar dan pengadilan memerintahkan pemilu presiden ulang, yang mungkin saja terjadi, posisi presiden Austria tidak memiliki kekuatan untuk memerintahkan referendum.

Pasalnya, Kanselir Austria Christian Kern sudah menyatakan bahwa negaranya tidak akan mengadakan referendum soal keanggotaannya Uni Eropa, atau yang banyak disebut "Auxit" di berbagai media Austria.

Meski demikian, koalisi pemerintahan Austria pimpinan Kern yang berhaluan tengah dinilai harus segera menemukan cara untuk bekerja sama hingga 2018 dan memenangkan pemilu parlemen untuk dapat meredam pandangan FPO. Berbagai jajak pendapat menunjukkan FPO difavoritkan untuk menang. (ama/stu)