Pembahasan Patroli Bersama RI-Filipina Sudah Hampir Final

Jakarta, CNN Indonesia -- Penyanderaan kembali terjadi di tengah pembicaraan rencana patroli bersama antara Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir memastikan bahwa pembahasan mengenai patroli bersama itu sudah hampir mencapai tahap final.

"Prosedur standar operasi [SOP] sudah hampir selesai. Intinya, menurut kesepakatan yang di Yogyakarta itu adalah untuk menjaga keamanan di perairan yang rawan terjadi penyanderaan itu," ujar Arrmanatha saat ditemui di Jakarta, Selasa (28/6).

Pilihan Redaksi Menhan: Penyandera Tujuh WNI Kelompok Abu Sayyaf Tujuh WNI Sandera Militan Filipina Sudah dalam Satu Kelompok Menlu: Transisi di Filipina Tak Hambat Pembebasan Sandera TNI Diizinkan Masuk Filipina untuk Cegah Penyanderaan

Rencana patroli bersama ini merupakan gagasan yang dikemukakan ketika Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi, mengadakan pertemuan trilateral dengan Menlu Filipina Jose Rene Almendras dan Menlu Malaysia Anifah Aman di Yogyakarta pada Mei lalu.

Kala itu, warga negara Malaysia dan Indonesia disandera oleh kelompok militan Abu Sayyaf. Para menlu dan panglima angkatan bersenjata masing-masing negara pun berembuk untuk mengatasi maraknya penyanderaan di perairan Filipina selatan itu.

Dalam pertemuan itu, ketiga negara sepakat untuk mengadakan patroli bersama di perairan Filipina selatan yang kerap menjadi medan penyanderaan itu.

Selain patroli bersama, salah satu kerja sama yang digodok adalah untuk membantu kapal dalam tekanan.

"Misalnya, ada kapal yang mengatakan bahwa mereka dalam keadaan distress atau di bawah ancaman, kapal angkatan laut yang terdekat dapat masuk ke negara terkait untuk membantu, tentunya dengan izin dari negara itu," tutur Arrmanatha.

Arrmanatha mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong agar pembicaraan itu cepat selesai sehingga langkah-langkah yang disepakati bisa dijalankan secepatnya di perairan tersebut.

Sebelumnya, Panglima Tentara Negara Indonesia, Gatot Nurmantyo, menjelaskan bahwa penghambat realisasi patroli bersama tersebut adalah transisi pemerintahan yang sedang terjadi di Filipina.

"Pemerintah Filipina akan berganti pada 30 (Juni) dan itu sebenarnya yang membuat tak bisa cepat," kata Gatot saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jumat (24/6). (ama)