Jakarta, CNN Indonesia -- Angin segar kembali berembus bagi kaum LGBT di Amerika Serikat. Mereka kini bisa ikut membela negara. Diberitakan Reuters, Pentagon baru saja mencabut aturan bahwa transgender tidak boleh melayani negara di tubuh militer, Kamis (30/6).
Pencabutan secara formal itu mengurangi risiko mereka yang ingin melayani negara namun harus ‘ditendang’ hanya karena identitas gender. Kabar baik itu muncul menyusul keputusan AS untuk menghentikan larangan militer atas kelompok homoseksual dan lesbian di tubuh mereka, 2011 lalu.
“Kami mengeliminasi kebijakan yang membuat transgender diperlakukan berbeda dari lingkungannya hanya berdasarkan identitas gender, bukan kemampuan mereka,” kata Sekretaris Pertahanan Ash Carter kepada media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut Carter menuturkan, dalam 90 hari Pentagon akan membuat buku panduan untuk para pemimpin tentang bagaimana mereka seharusnya memimpin anggota transgender. Buku itu juga bakal berisi panduan medis bagi dokter untuk menangani mereka.
Tapi mungkin baru tahun depan transgender benar-benar boleh mendaftar pasukan milter.
Carter mengungkapkan, berdasarkan studi yang dilakukan Rand Corporation, ada sekitar 2.500 transgender dalam prajurit yang aktif bertugas dan 1.500 yang menjadi prajurit ‘cadangan.’
“Faktanya, kita punya prajurit transgender yang memakai seragam hari ini,” ujar Carter.
AS hanya akan menjadi negara kesekian yang memperbolehkan transgender ada di tubuh aparat pemerintahan. Saat ini ada setidaknya 18 negara yang sudah melakukannya. Rencana AS, yang sebelumnya juga disampaikan melalui Carter, sebenarnya sudah ada sejak 2015 lalu. Butuh setahun untuk mengumumkannya resmi, dan setahun lagi untuk benar-benar mewujudkannya.
Menurut aktivis LGBT, langkah itu terlalu lama. Namun bagaimana pun, pihaknya mengapresiasi langkah militer AS itu.
“Saya harap itu menunjukkan fakta bahwa langit tidak akan runtuh, dunai tidak akan terpecah belah, dengan kami [kaum LGBT] diperlakukan secara terbuka di masyarakat,: kata Matt Thorn, direktur eksekutif OutServe-SLDN, grup advokasi untuk LGBT.
Ia menambahkan, “Saya pikir tidak seorang pun harus khawatir atau takut soal aturan ini.”
Meski begitu, tetap ada kritik di balik keputusan Carter. Pihak Partai Republik memolitisasinya dengan menganggap langkah Carter punya agenda tersembunyi.
(rsa)