Disebut Terlibat Narkoba, Para Pejabat Filipina Serahkan Diri

Jakarta, CNN Indonesia -- Puluhan pejabat pemerintah dan polisi Filipina menyerahkan diri pada awal pekan ini, hanya sehari setelah Presiden Rodrigo Duterte membeberkan nama-nama pejabat yang terlibat perdagangan narkoba.

Hingga Senin (8/8), tercatat 27 wali kota dan 31 petugas polisi, termasuk seorang kolonel, menyerahkan diri ke kantor polisi nasional di ibu kota Manila untuk diinvestigasi lebih lanjut. Duterte pada Minggu (7/8) bersumpah akan memburu para pejabat yang tidak menyerahkan diri dalam waktu 24 jam.

Pilihan Redaksi Takut Ancaman Duterte, Wali Kota Filipina Serahkan Diri Dituduh Main Hakim Sendiri, Duterte Menantang PBB Teror Duterte bagi Bandar dan Pecandu Narkoba di Filipina Duterte Sebut Nama Polisi dan Pejabat yang Terlibat Narkoba Disebut Duterte, Pejabat Filipina Bantah Terlibat Narkoba

Beberapa pejabat setempat juga menyerahkan diri ke kantor polisi daerah sebelum batas waktu yang ditetapkan Duterte.

"Saya ingin berubah," kata seorang pebisnis asal Cebu yang disebut sebagai salah satu pejabat yang diam-diam menjalani bisnis narkotika, kepada para wartawan, setelah dia menyerahkan diri kepada kepala polisi nasional Ronald dela Rosa.

Menanggapi hal ini, Dela Rosa menegur sejumlah polisi yang berada dalam daftar yang disebutkan Duterte, dan mengancam untuk membunuh mereka jika mereka terus melindungi pedagang narkoba dan menjual kembali narkotika yang disita dari bandar. Dela Rosa bahkan menantang mereka untuk berkelahi.

"Saya marah dengan apa yang terjadi. Saya malu. Kita seharusnya menjadi orang-orang menangkap orang-orang ini, tapi kita malah melindungi mereka. Saya akan membunuh Anda jika Anda tidak berubah," kata Dela Rosa dalam pidato kepada para pejabat lokal dan polisi, dikutip dari Reuters.

Juru bicara polisi nasional Dionardo Carlos menyatakan bahwa Semua senjata yang dimiliki oleh petugas polisi yang disebut terkait dengan perdagangan narkotika telah dilucuti. Mereka juga akan diselidiki dan terancam dijatuhi dakwaan pidana dan administrasi jika terbukti kuat terlibat dalam perdagangan narkoba.

"Mereka akan diberikan proses hukum," katanya menambahkan.

Sementara itu, dalam surat yang dirilisnya, Ketua Mahkamah Agung Maria Lourdes Sereno pada Senin menyatakan kepada Duterte bahwa pihak pengadilan memiliki hak untuk mendisiplinkan para hakim. Salah satu hakim yang disebut oleh Duterte telah meninggal delapan tahun lalu dan dua lainnya sudah tidak menjabat.

Sejak memenangi pilpres pada Mei lalu dan menjabat pada akhir Juni lalu, Duterte melancarkan perang besar-besaran terhadap narkoba di negara itu. Sedikitnya 400 orang tewas sejak Duterte memimpin, ratusan di antaranya korban penembakan di jalan karena dituduh bandar narkoba. Ratusan ribu bandar menyerahkan diri.

Pada Minggu (7/8), Duterte membeberkan sekitar 160 politikus, anggota lembaga peradilan dan keamanan yang ia tuding terlibat dalam perdagangan narkoba.

Selain pejabat dan petugas polisi setempat, daftar yang dirilis Duterte termasuk dua jenderal pensiunan polisi, tentara, anggota paramiliter, hakim dan mantan anggota parlemen.

Pekan lalu, wali kota Albuera, Rolando Espinosa, menyerahkan diri karena takut ditembak mati polisi.

Dijuluki "The Punisher", Duterte banyak dikritik dan dikecam atas kebijakannya, terutama oleh aktivis hak asasi manusia. Namun ia tak ambil pusing dan merasa bahwa solusi yang ia jalankan saat ini sudah tepat.

Duterte mengaku siap menerima sanksi dan pengadilan apa pun dari PBB jika dianggap memicu main hakim sendiri. Sebaliknya, Duterte menantang PBB untuk memberikan solusi mengatasi narkoba selain cara yang saat ini diambil. (ama)