Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi I DPR dan Kementerian Luar Negeri menggelar rapat kerja untuk membahas penanganan 177 warga negara Indonesia calon jemaah haji yang tersangkut kasus paspor palsu di Filipina.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, untuk kasus 177 calon jemaah haji, pihaknya masih menunggu persetujuan otoritas Filipina untuk proses pemulangan ke Indonesia.
"Kami masih dalam posisi menunggu, tapi pesan kami jelas pada otoritas Filipina. Segera setelah pendalaman informasi dilakukan, agar 177 WNI ini dapat segera dipulangkan ke Indonesia," kata Retno di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/8).
Retno berkata, berdasarkan informasi yang diterima, siang ini akan ada pertemuan antara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila dan Departemen Kehakiman Filipina, untuk membahas lebih lanjut persoalan ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemarin, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan otoritas setempat telah menyelesaikan pemeriksaan kepada para 177 calon jemaah tersebut.
Sebanyak 39 orang dari 177 calon jemaah haji yang diduga terlibat kasus itu sempat diperiksa pemerintah Filipina untuk kepentingan penyelidikan perkara. Mereka diperiksa dalam kaitannya sebagai saksi.
Selain pembahasan itu, dalam rapat kerja ini juga akan membahas perkembangan penyanderaan tujuh anak buah kapal WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Termasuk laporan proses serah terima dua ABK yang melarikan diri dan kini telah kembali kepada keluarga masing-masing.
Bulan depan, Presiden Filipina Rodrigo Duterte bakal berkunjung ke Indonesia untuk membahas berbagai isu, termasuk soal penyanderaan anak buah kapal Indonesia.
Dalam satu semester terakhir secara bergantian, puluhan WNI menjadi sandera kelompok bersenjata Filipina, Abu Sayyaf. Mereka ditangkap saat berlayar di sekitar Perairan Sulu. Saat ini masih terdapat delapan WNI yang disandera Abu Sayyaf.
(stu)