Indonesia Akan Desak Solusi Komprehensif Isu Imigran di PBB
Hanna Azarya Samosir | CNN Indonesia
Kamis, 01 Sep 2016 20:11 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia akan menekankan cara yang komprehensif untuk menanggulangi imigran dalam Sidang Majelis Umum PBB akhir bulan ini. Masalah ini merupakan salah satu isu penting yang akan dibahas dalam pertemuan tahunan itu.
"Yang akan kita sampaikan adalah penekanan bahwa dalam membahas isu ini, tidak bisa hanya salah satu negara, tapi harus dibahas secara komprehensif, baik itu aspek negara pengirim, transit, dan tujuan," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Kamis (1/9).
Sebelumnya, Indonesia sendiri sudah menggelar beberapa pertemuan multilateral guna membahas penanganan imigran ini. Pasalnya, Indonesia juga turut terkena dampak dari pergerakan imigran.
Menurut data Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCHR) Indonesia masih menampung 13.600 pencari suaka dan pengungsi dari berbagai negara.
Saat arus imigran meningkat pada tahun lalu, Indonesia pun mengadakan Jakarta Declaration Roundtable Meeting on Addressing the Root Causes of Irregular Movement of Persons yang ditindaklanjuti dengan Bali Process.
Dalam Bali Process, para peserta sepakat membentuk satu mekanisme yang melibatkan negara asal, transit, dan tujuan dalam membendung arus imigran.
"Penanggulangan harus dilakukan secara komprehensif, baik dari aspek kemanusiaan juga hukum jika itu terkait dengan tindak pidana perdagangan manusia. Itu yang akan kita bahas nanti. Apa yg kita rumuskan di Bali Process akan terus berlangsung penanganannya," kata Arrmanatha.
Pemberantasan terorisme
Selain masalah pergerakan migrasi dan pengungsi, Sidang Majelis Umum PBB juga akan menyoroti isu pemberantasan terorisme, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan.
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), akan menyampaikan pidatonya dalam acara pembukaan Sidang Majelis Umum ini. JK juga dijadwalkan menghadiri beberapa pertemuan, di antaranya peluncuran kampanye restorasi gambut.
Secara umum, Indonesia akan berfokus pada beberapa isu. Dari pilar keamanan dan dan perdamaian, Indonesia akan fokus pada proses kemerdekaan Palestina dan kontra-terorisme.
"Dari pilar sustainable development, Indonesia akan fokus pada early implementation SDGs, dan post Paris Declaration of Climate Change, serta hak asasi manusia dan kesetaraan gender," kata Arrmanatha.
Guna menggaungkan kesetaraan gender, akan diadakan pula peluncuran kampanye He for Her. Kampanye ini digalakkan untuk meningkatkan keterlibatan laki-laki dalam mewujudkan kesetaraan gender.
"Presiden RI merupakan salah satu duta dalam kampanye ini. Dalam konteks ini, Indonesia sudah menunjukkan komitmen kesetaraan gender dengan meningkatkan representasi perempuan di parlemen, mengurangi angka kelahiran ibu saat melahirkan, memperbaiki akses kesehatan bagi perempuan, dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan," ucap Arrmanatha.
Dalam rangkaian acara ini, Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, juga akan menghadiri sekitar 40 pertemuan tingkat menteri.
Acara pada 19-29 September ini sendiri merupakan rangkaian agenda high level segment. Setelah itu, Sidang Majelis Umum PBB akan dilanjutkan hingga akhir Desember 2016. Hasil dari sidang ini akan ditindaklanjuti dengan berbagai program dan resolusi PBB. (den)
"Yang akan kita sampaikan adalah penekanan bahwa dalam membahas isu ini, tidak bisa hanya salah satu negara, tapi harus dibahas secara komprehensif, baik itu aspek negara pengirim, transit, dan tujuan," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Kamis (1/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat arus imigran meningkat pada tahun lalu, Indonesia pun mengadakan Jakarta Declaration Roundtable Meeting on Addressing the Root Causes of Irregular Movement of Persons yang ditindaklanjuti dengan Bali Process.
Dalam Bali Process, para peserta sepakat membentuk satu mekanisme yang melibatkan negara asal, transit, dan tujuan dalam membendung arus imigran.
"Penanggulangan harus dilakukan secara komprehensif, baik dari aspek kemanusiaan juga hukum jika itu terkait dengan tindak pidana perdagangan manusia. Itu yang akan kita bahas nanti. Apa yg kita rumuskan di Bali Process akan terus berlangsung penanganannya," kata Arrmanatha.
Pemberantasan terorisme
Selain masalah pergerakan migrasi dan pengungsi, Sidang Majelis Umum PBB juga akan menyoroti isu pemberantasan terorisme, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan.
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), akan menyampaikan pidatonya dalam acara pembukaan Sidang Majelis Umum ini. JK juga dijadwalkan menghadiri beberapa pertemuan, di antaranya peluncuran kampanye restorasi gambut.
Secara umum, Indonesia akan berfokus pada beberapa isu. Dari pilar keamanan dan dan perdamaian, Indonesia akan fokus pada proses kemerdekaan Palestina dan kontra-terorisme.
"Dari pilar sustainable development, Indonesia akan fokus pada early implementation SDGs, dan post Paris Declaration of Climate Change, serta hak asasi manusia dan kesetaraan gender," kata Arrmanatha.
Guna menggaungkan kesetaraan gender, akan diadakan pula peluncuran kampanye He for Her. Kampanye ini digalakkan untuk meningkatkan keterlibatan laki-laki dalam mewujudkan kesetaraan gender.
"Presiden RI merupakan salah satu duta dalam kampanye ini. Dalam konteks ini, Indonesia sudah menunjukkan komitmen kesetaraan gender dengan meningkatkan representasi perempuan di parlemen, mengurangi angka kelahiran ibu saat melahirkan, memperbaiki akses kesehatan bagi perempuan, dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan," ucap Arrmanatha.
Dalam rangkaian acara ini, Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, juga akan menghadiri sekitar 40 pertemuan tingkat menteri.
Acara pada 19-29 September ini sendiri merupakan rangkaian agenda high level segment. Setelah itu, Sidang Majelis Umum PBB akan dilanjutkan hingga akhir Desember 2016. Hasil dari sidang ini akan ditindaklanjuti dengan berbagai program dan resolusi PBB. (den)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK