'Tak Ada Tukar Guling antara Indonesia dan Filipina'
Abraham Utama | CNN Indonesia
Selasa, 13 Sep 2016 18:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir menyatakan, tidak ada kesepakatan tukar-menukar kepentingan antara pemerintah Indonesia dan Filipina. Kedua pemerintah saling menghormati dan tidak mengintervensi hukum yang berlaku di masing-masing negara.
"Tidak ada barter," ujar Fachir usai mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Menko Polhukam Wiranto di Jakarta, Selasa (13/9).
Indonesia setidaknya memiliki dua kepentingan penting di Filipina saat ini. Sejumlah pelaut Indonesia disandera kelompok sipil bersenjata Abu Sayyaf di Filipina selatan.
Selain itu, sebanyak 177 WNI juga terbukti melanggar keimigrasian Filipina. Menggunakan paspor palsu Filipina, mereka berencana terbang dari Manila ke Mekkah untuk mengikuti ibadah haji. Sebanyak 168 di antaranya telah kembali ke Indonesia, dan sisanya masih berada di Manila untuk ditanyai oleh pihak berwenang Filipina.
Sementara itu, Filipina berkepentingan untuk menyelamatkan Mary Jane, warga negara mereka yang terancam eksekusi mati di Indonesia.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan eksekusi terhadap Mary Jane masih tetap dalam kondisi penundaan. Pemerintah masih menunggu persidangan terhadap terduga pelaku perdagangan orang dan penjahat narkotik yang menjerat Mary Jane.
"Kami tunggu prosesnya. Indonesia kan sudah punya kekuatan hukum atas tindak pidana Mary Jane," tuturnya.
Pada 2015, Mary Jane masuk dalam daftar eksekusi mati Kejaksaan Agung. Pada detik-detik terakhir, pemerintah menarik nama Mary Jane. Untuk sementara ia bebas dari eksekusi mati karena diduga kuat merupakan korban sindikat narkotika global.
Sementara itu, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan bahwa Filipina juga telah menyatakan tekad mereka membantu pembebasan pelaut Indonesia yang disandera Abu Sayyaf.
Lalu mengklaim komunikasi antara kedua pemerintah terkait penyanderaan itu terus terjalin. Pasokan data lokasi dan kondisi sandera terus diperbarui. Kemlu RI pun optimis para sandera tersebut dapat bebas sebelum 20 September mendatang.
"Penyanderaan semacam ini sudah empat kali. Menlu tetap komunikasi dengan otoritas di Manila dan di Filipina selatan," tuturnya.
Pekan lalu Presiden Joko Widodo bertemu Presiden Filipina Rodrigo Duterte secara intensif. Sebelum Duterte berkunjung ke Jakarta pada Jumat lalu, kedua pemimpin negara bersua pada KTT ASEAN di Laos.
Jokowi mengaku sempat membahas persoalan Mary Jane dengan Duterte di samping isu bilateral dan peningkatan kerja sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan.
"Sudah saya sampaikan mengenai Mary Jane. Saya bercerita bahwa Mary Jane itu membawa 2,6 kilogram heroin dan saya cerita mengenai penundaan eksekusi yang kemarin," kata Jokowi.
Soal Mary Jane, Jokowi hari mengklarifikasi istilah yang ia gunakan untuk menyebut sikap Duterte atas Mary Jane. Usai salat Idul Adha kemarin, ia berkata Duterte mempersilakan Indonesia mengeksekusi Mary Jane.
Namun, setelah Kemlu Filipina secara khusus membantah pernyataan Jokowi itu, ia berkata, yang dipersilakan Duterte adalah penegakan proses hukum, bukan eksekusi mati. (stu)
"Tidak ada barter," ujar Fachir usai mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Menko Polhukam Wiranto di Jakarta, Selasa (13/9).
Indonesia setidaknya memiliki dua kepentingan penting di Filipina saat ini. Sejumlah pelaut Indonesia disandera kelompok sipil bersenjata Abu Sayyaf di Filipina selatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan eksekusi terhadap Mary Jane masih tetap dalam kondisi penundaan. Pemerintah masih menunggu persidangan terhadap terduga pelaku perdagangan orang dan penjahat narkotik yang menjerat Mary Jane.
"Kami tunggu prosesnya. Indonesia kan sudah punya kekuatan hukum atas tindak pidana Mary Jane," tuturnya.
Pada 2015, Mary Jane masuk dalam daftar eksekusi mati Kejaksaan Agung. Pada detik-detik terakhir, pemerintah menarik nama Mary Jane. Untuk sementara ia bebas dari eksekusi mati karena diduga kuat merupakan korban sindikat narkotika global.
Lalu mengklaim komunikasi antara kedua pemerintah terkait penyanderaan itu terus terjalin. Pasokan data lokasi dan kondisi sandera terus diperbarui. Kemlu RI pun optimis para sandera tersebut dapat bebas sebelum 20 September mendatang.
"Penyanderaan semacam ini sudah empat kali. Menlu tetap komunikasi dengan otoritas di Manila dan di Filipina selatan," tuturnya.
Pekan lalu Presiden Joko Widodo bertemu Presiden Filipina Rodrigo Duterte secara intensif. Sebelum Duterte berkunjung ke Jakarta pada Jumat lalu, kedua pemimpin negara bersua pada KTT ASEAN di Laos.
"Sudah saya sampaikan mengenai Mary Jane. Saya bercerita bahwa Mary Jane itu membawa 2,6 kilogram heroin dan saya cerita mengenai penundaan eksekusi yang kemarin," kata Jokowi.
Soal Mary Jane, Jokowi hari mengklarifikasi istilah yang ia gunakan untuk menyebut sikap Duterte atas Mary Jane. Usai salat Idul Adha kemarin, ia berkata Duterte mempersilakan Indonesia mengeksekusi Mary Jane.
Namun, setelah Kemlu Filipina secara khusus membantah pernyataan Jokowi itu, ia berkata, yang dipersilakan Duterte adalah penegakan proses hukum, bukan eksekusi mati. (stu)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK