Trump Mulai Reformasi Perdagangan Sejak Hari Pertama Menjabat
Amanda Puspita Sari | CNN Indonesia
Rabu, 16 Nov 2016 17:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden terpilih Donald Trump akan memulai proses reformasi kebijakan perdagangan Amerika Serikat sejak hari pertama menjabat di Gedung Putih menggantikan Presiden petahana Barack Obama pada 20 Januari 2017 mendatang.
Informasi itu terungkap dari sebuah memo yang disusun oleh tim transisi Trump, dan berhasil didapatkan oleh CNN pada Selasa (16/11). Memo itu menjabarkan kerangka kebijakan perdagangan Trump selama 200 hari pertama kepresidenannya.
Menurut memo itu, kebijakan perdagangan Trump akan berfokus pada seperangkat prinsip soal negosiasi ulang atau menarik diri dari Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, seperti yang kerap diserukan Trump di berbagai kampanyenya.
Memo itu sendiri mencatat bahwa banyak hal yang dapat berubah sebelum Trump memulai kepresidenannya, dan ditempatkan di bawah tulisan "untuk tujuan diskusi saja." Namun, isi memo itu juga mengungkapkan rancangan kebijakan yang disiapkan tim transisi Trump untuk diterapkan pada masa ia menjabat, sesuai dengan janji kampanyenya.
"Rencana perdagangan Trump akan mematahkan kebijakan baik dari partai Republik maupun Demokrat. Pemerintahan Trump akan membalikkan kebijakan perdagangan yang sudah berjalan selama beberapa dekade. Berbagau perjanjian perdagangan akan dinegosiasikan, yang akan memberikan keuntungan bagi kepentingan Amerika dan memprioritaskan pekerja dan perusahaan Amerika," bunyi memo tersebut.
Penerapan reformasi perdagangan selama 200 hari pertama akan berdasar kepada lima prinsip. Prinsip pertama adalah upaya renegosiasi atau menarik diri dari Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, NAFTA.
Menurut laporan CNN, sejak hari pertama di Gedung Putih Trump akan mulai memerintahakan Departemen Perdagangan dan Komisi Perdagangan Internasional untuk mulai mempelajari cara keluar dari kesepakatan NAFTA yang dianggap merugikan perdagangan AS itu.
Dalam berbagai kampanyenya, Trump menyatakan kesepakatan perdagangan bebas dengan Meksiko dan Kanada akan merusak perdagangan Amerika. Trump juga ingin memperingatkan kedua negara itu bahwa AS ingin mengajukan amandemen terhadap kesepakatan itu.
Fokus kedua, Trump akan menghentikan kesepakatan Kerja Sama Trans Pasifik (TPP) sebagai produk perjanjian perdagangan bebas yang cacat. Perjanjian perdagangan bebas bersama 12 negara ini merupakan salah satu strategi AS untuk mengisolasi China. Namun menurut Trump, TPP hanya akan mematikan industri manufaktur Amerika dan membuat warga AS kehilangan lapangan pekerjaan.
Fokus Ketiga, menghentikan "impor yang tidak adil". Keempat, mengakhiri "praktek perdagangan yang tidak adil." Sementara prinsip kelima adalah mengejar kesepakatan perdagangan bilateral.
Trump juga berfokus untuk "mempertahankan dan mengembalikan pekerjaan manufaktur," menurunkan tarif pajak bisnis dan menghilangkan peraturan tentang pembatasan energi dalam negeri.
Penasihat Keamanan Nasional AS, Susan Rice, sebelumnya mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan Trump, kesepakatan TPP di ambang kegagalan. Pasalnya, dibutuhkan kesepakatan dari setidaknya enam negara yang mencapai 85 persen dari total GDP 12 negara penggagas TPP. AS sendiri memegang 60 persen dari total GDP tersebut.
Perjanjian TPP hingga kini belum dapat disetujui oleh Kongres di sisa masa jabatan Obama. Menurut Gedung Putih, perjanjian itu akan menjadi kewenangan dari pemerintahan AS selanjutnya di bawah kepemimpinan Trump yang akan dilantik pada Januari mendatang.
Informasi itu terungkap dari sebuah memo yang disusun oleh tim transisi Trump, dan berhasil didapatkan oleh CNN pada Selasa (16/11). Memo itu menjabarkan kerangka kebijakan perdagangan Trump selama 200 hari pertama kepresidenannya.
Menurut memo itu, kebijakan perdagangan Trump akan berfokus pada seperangkat prinsip soal negosiasi ulang atau menarik diri dari Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, seperti yang kerap diserukan Trump di berbagai kampanyenya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rencana perdagangan Trump akan mematahkan kebijakan baik dari partai Republik maupun Demokrat. Pemerintahan Trump akan membalikkan kebijakan perdagangan yang sudah berjalan selama beberapa dekade. Berbagau perjanjian perdagangan akan dinegosiasikan, yang akan memberikan keuntungan bagi kepentingan Amerika dan memprioritaskan pekerja dan perusahaan Amerika," bunyi memo tersebut.
Penerapan reformasi perdagangan selama 200 hari pertama akan berdasar kepada lima prinsip. Prinsip pertama adalah upaya renegosiasi atau menarik diri dari Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, NAFTA.
Menurut laporan CNN, sejak hari pertama di Gedung Putih Trump akan mulai memerintahakan Departemen Perdagangan dan Komisi Perdagangan Internasional untuk mulai mempelajari cara keluar dari kesepakatan NAFTA yang dianggap merugikan perdagangan AS itu.
Dalam berbagai kampanyenya, Trump menyatakan kesepakatan perdagangan bebas dengan Meksiko dan Kanada akan merusak perdagangan Amerika. Trump juga ingin memperingatkan kedua negara itu bahwa AS ingin mengajukan amandemen terhadap kesepakatan itu.
Fokus kedua, Trump akan menghentikan kesepakatan Kerja Sama Trans Pasifik (TPP) sebagai produk perjanjian perdagangan bebas yang cacat. Perjanjian perdagangan bebas bersama 12 negara ini merupakan salah satu strategi AS untuk mengisolasi China. Namun menurut Trump, TPP hanya akan mematikan industri manufaktur Amerika dan membuat warga AS kehilangan lapangan pekerjaan.
Fokus Ketiga, menghentikan "impor yang tidak adil". Keempat, mengakhiri "praktek perdagangan yang tidak adil." Sementara prinsip kelima adalah mengejar kesepakatan perdagangan bilateral.
Trump juga berfokus untuk "mempertahankan dan mengembalikan pekerjaan manufaktur," menurunkan tarif pajak bisnis dan menghilangkan peraturan tentang pembatasan energi dalam negeri.
Penasihat Keamanan Nasional AS, Susan Rice, sebelumnya mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan Trump, kesepakatan TPP di ambang kegagalan. Pasalnya, dibutuhkan kesepakatan dari setidaknya enam negara yang mencapai 85 persen dari total GDP 12 negara penggagas TPP. AS sendiri memegang 60 persen dari total GDP tersebut.
Perjanjian TPP hingga kini belum dapat disetujui oleh Kongres di sisa masa jabatan Obama. Menurut Gedung Putih, perjanjian itu akan menjadi kewenangan dari pemerintahan AS selanjutnya di bawah kepemimpinan Trump yang akan dilantik pada Januari mendatang.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK