Belanda Harap Indonesia Ungkap Misteri Hilang Bangkai Kapal
CNN Indonesia
Sabtu, 19 Nov 2016 01:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Belanda, pada Jumat (18/11), mengungkapkan pendapatnya akan misteri hilangnya bangkai kapal perang mereka di Laut Jawa. Ia mengatakan hal tersebut 'tak bisa diterima' dan berharap pemerintah Indonesia dapat mengungkap apa yang sebenarnya terjadi.
Hilangnya bangkai kapal terungkap ketika tim penyelam internasional melakukan penelusuran akan bangkai kapal perang Belanda, Inggris, dan Amerika untuk persiapan menuju peringatan ke-75 tahun depan, sejak kapal-kapal tersebut tenggelam pada 1942.
Namun, temuan yang mereka dapati bangkai kapal tersebut sudah tidak ada di posisinya lagi. Beberapa diantaranya hilang total, ada juga yang bersisa bongkahan. Keberadaan bangkai kapal perang ini muncul sebelumnya pada 2002, ketika seorang penyelam amatir mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah bangkai kapal di Laut Jawa.
Di antara bangkai kapal itu terdapat tiga di antaranya milik Belanda, yakni De Ruyter, Java dan Kortenaer.
"Kapal tersebut adalah peristirahan terakhir para prajurit, hilangnya bangkai kapal merupakan persoalan serius, yang berdampak pada kami semua," ujar PM Belanda, Mark Rutte pada jurnalis di Den Haag, Belanda pada Jumat, seperti dilansir dari Reuters.
Rutte mengatakan persoalan hilangnya bangkai kapal perang ini akan menjadi agenda pembicaraan dalam kunjungan delegasi Belanda ke Indonesia pekan depan. Ia dan sekitar 100 orang delegasi berkunjung dari 21 hingga 24 November 2016.
"Bayangkan bahwa makam prajurit perang...dihancurkan atau dihilangkan, sungguh sangat tidak bisa diterima dan begitu juga yang saat ini terjadi," ujarnya menambahkan.
Tanggapan Indonesia
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Indonesia, Gig Jonias Mozes Sipasulta mengatakan bangkai kapal tersebut mestinya dilindungi oleh hukum internasional.
"Biasanya dalam hal ini, bangkai kapal perang dapat menjadi situs warisan bersejarah, akan tetapi untuk yang kali ini perlu diskusi lebih jauh dan adanya permintaan tertulis dari pemerintah negara yang merasa memiliki bangkai kapal tersebut, dengan pemerintah Indonesia," ujarnya, seperti dilansir dari Reuters.
Ungkapan senada disampaikan Bambang Budi Utomo, Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, seperti dilansir dari South China Morning Post, pada Kamis (17/1).
"Pemerintah Belanda tak dapat menyalahkan pemerintah Indonesia karena mereka tidak pernah meminta perlindungan akan bangkai kapal tersebut," ujarnya.
"Di samping itu, tidak adanya kesepakatan bersama atau pemberitahuan, ketika bangkai kapal itu kini hilang, maka bukan jadi tanggungjawab pemerintah Indonesia," ujarnya.
Hilangnya bangkai kapal terungkap ketika tim penyelam internasional melakukan penelusuran akan bangkai kapal perang Belanda, Inggris, dan Amerika untuk persiapan menuju peringatan ke-75 tahun depan, sejak kapal-kapal tersebut tenggelam pada 1942.
Namun, temuan yang mereka dapati bangkai kapal tersebut sudah tidak ada di posisinya lagi. Beberapa diantaranya hilang total, ada juga yang bersisa bongkahan. Keberadaan bangkai kapal perang ini muncul sebelumnya pada 2002, ketika seorang penyelam amatir mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah bangkai kapal di Laut Jawa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kapal tersebut adalah peristirahan terakhir para prajurit, hilangnya bangkai kapal merupakan persoalan serius, yang berdampak pada kami semua," ujar PM Belanda, Mark Rutte pada jurnalis di Den Haag, Belanda pada Jumat, seperti dilansir dari Reuters.
Rutte mengatakan persoalan hilangnya bangkai kapal perang ini akan menjadi agenda pembicaraan dalam kunjungan delegasi Belanda ke Indonesia pekan depan. Ia dan sekitar 100 orang delegasi berkunjung dari 21 hingga 24 November 2016.
"Bayangkan bahwa makam prajurit perang...dihancurkan atau dihilangkan, sungguh sangat tidak bisa diterima dan begitu juga yang saat ini terjadi," ujarnya menambahkan.
Tanggapan Indonesia
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Indonesia, Gig Jonias Mozes Sipasulta mengatakan bangkai kapal tersebut mestinya dilindungi oleh hukum internasional.
"Biasanya dalam hal ini, bangkai kapal perang dapat menjadi situs warisan bersejarah, akan tetapi untuk yang kali ini perlu diskusi lebih jauh dan adanya permintaan tertulis dari pemerintah negara yang merasa memiliki bangkai kapal tersebut, dengan pemerintah Indonesia," ujarnya, seperti dilansir dari Reuters.
Ungkapan senada disampaikan Bambang Budi Utomo, Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, seperti dilansir dari South China Morning Post, pada Kamis (17/1).
"Pemerintah Belanda tak dapat menyalahkan pemerintah Indonesia karena mereka tidak pernah meminta perlindungan akan bangkai kapal tersebut," ujarnya.
"Di samping itu, tidak adanya kesepakatan bersama atau pemberitahuan, ketika bangkai kapal itu kini hilang, maka bukan jadi tanggungjawab pemerintah Indonesia," ujarnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK