Direktur CIA: Trump Bodoh Jika Akhiri Perjanjian Nuklir Iran
Rinaldy Sofwan | CNN Indonesia
Rabu, 30 Nov 2016 19:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Badan Intelijen Pusat (CIA) John Brennan menilai Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump lebih baik mempertahankan perjanjian senjata nuklir dengan Iran.
"Ini dapat berujung pada program senjata di Iran yang memicu program-program senjata lain di negara sekitarnya," kata Brennan dalam laporan BBC yang dikutip Reuters, Rabu (30/11).
"Karena itu, saya pikir sangat bodoh jika pemerintahan yang akan datang mengakhiri perjanjian tersebut," ujarnya melanjutkan.
Dalam kesempatan tersebut, Brennan juga menyinggung langkah AS menangani konflik Suriah. Dia berharap ada peningkatan kerja sama antara Rusia dan AS. Namun, Trump tetap harus berhati-hati dalam bekerja sama dengan pemerintah Rusia.
"Presiden terpilih Trump dan pemerintahan barunya mesti sangat berhati-hati terhadap janji Rusia. Menurut saya, Rusia belum pernah menepati janji-janjinya." kata dia.
Sebelumnya, Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, mengungkapkan ia tak akan tinggal diam jika AS melanggar kesepakatan nuklir dengan memperpanjang sanksinya terhadap Teheran.
"Jika perpanjangan sanksi terjadi, ini akan sangat melanggar Rencana Aksi Komperhensif bersama (JCPOA) dan Republik Islam (Iran) tidak akan tinggal diam," kata Khamenei dalam sebuah pertemuan pasukan revolusi yang dikutip dari situs resminya.
Pada Juli tahun lalu, Iran bersama Jerman dan lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni AS, Perancis, Rusia, Inggris, dan China, menyepakati JCPOA.
Di bawah kesepakatan ini, enam negara itu setuju mengurangi sanksi ekonomi yang selama ini dijatuhkan pada Iran dengan syarat Teheran harus mengurangi persedian uranium dan membatasi program nuklirnya.
"Pemerintah AS saat ini telah melanggar perjanjian nuklir dalam beberapa kesepakatannya. (Pelanggaran) yang terbaru adalah memperpanjang sanksi menjadi 10 tahun ke depan," ungkap Khamenei.
Pernyataan ini dilontarkan oleh Khamenei setelah Parlemen AS meloloskan RUU Sanksi nuklir Iran (ISA), kebijakan yang pertama kali diadopsi pada 1996 dengan membatasi investasi di industri energi Iran yang berlaku selama 10 tahun.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya menekan Iran agar tidak mengembangkan senjata nuklir.
Meski sudah diloloskan, RUU tentang sanksi kepada Teheran ini harus disahkan terlebih dahulu oleh Senat AS dan ditandatangani oleh presiden, sebelum dapat diberlakukan.
Selain rencana untuk memperpanjang sanksi nuklir Iran, parlemen AS juga meloloskan RUU tentang pemblokiran penjualan pesawat komersial Boeing dan Airbus ke Iran. (has)
"Ini dapat berujung pada program senjata di Iran yang memicu program-program senjata lain di negara sekitarnya," kata Brennan dalam laporan BBC yang dikutip Reuters, Rabu (30/11).
"Karena itu, saya pikir sangat bodoh jika pemerintahan yang akan datang mengakhiri perjanjian tersebut," ujarnya melanjutkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Presiden terpilih Trump dan pemerintahan barunya mesti sangat berhati-hati terhadap janji Rusia. Menurut saya, Rusia belum pernah menepati janji-janjinya." kata dia.
"Jika perpanjangan sanksi terjadi, ini akan sangat melanggar Rencana Aksi Komperhensif bersama (JCPOA) dan Republik Islam (Iran) tidak akan tinggal diam," kata Khamenei dalam sebuah pertemuan pasukan revolusi yang dikutip dari situs resminya.
Pada Juli tahun lalu, Iran bersama Jerman dan lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni AS, Perancis, Rusia, Inggris, dan China, menyepakati JCPOA.
Di bawah kesepakatan ini, enam negara itu setuju mengurangi sanksi ekonomi yang selama ini dijatuhkan pada Iran dengan syarat Teheran harus mengurangi persedian uranium dan membatasi program nuklirnya.
"Pemerintah AS saat ini telah melanggar perjanjian nuklir dalam beberapa kesepakatannya. (Pelanggaran) yang terbaru adalah memperpanjang sanksi menjadi 10 tahun ke depan," ungkap Khamenei.
Pernyataan ini dilontarkan oleh Khamenei setelah Parlemen AS meloloskan RUU Sanksi nuklir Iran (ISA), kebijakan yang pertama kali diadopsi pada 1996 dengan membatasi investasi di industri energi Iran yang berlaku selama 10 tahun.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya menekan Iran agar tidak mengembangkan senjata nuklir.
Meski sudah diloloskan, RUU tentang sanksi kepada Teheran ini harus disahkan terlebih dahulu oleh Senat AS dan ditandatangani oleh presiden, sebelum dapat diberlakukan.
Selain rencana untuk memperpanjang sanksi nuklir Iran, parlemen AS juga meloloskan RUU tentang pemblokiran penjualan pesawat komersial Boeing dan Airbus ke Iran. (has)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK