Dubes Rusia Kritik Pemberitaan Barat soal Konflik Suriah

Riva Dessthania Suastha, CNN Indonesia | Kamis, 01/12/2016 04:49 WIB
Dubes Rusia Kritik Pemberitaan Barat soal Konflik Suriah Dubes Federasi Rusia untuk Indonesia, Mikhail Yurievich Galuzin, mengkritik cara Negara Barat memberitakan situasi Suriah yang dinilai menyudutkan Rusia (CNN Indonesia/Ranny Virginia Utami)
Jakarta, CNN Indonesia -- Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Yurievich Galuzin, mengkritik cara negara Barat memberitakan situasi Suriah di berbagai media yang dinilai kerap menyudutkan keterlibatan tentara Rusia dalam memerangi ISIS.

Galuzin memaparkan, negara Barat dinilai telah menyebarkan pemahaman "palsu" yang menyatakan bahwa Moskow hadir di Suriah bukan untuk memberangus kelompok militan ISIS di sana, melainkan untuk "menyelamatkan rezim Bashar Al-Assad."

"Di saat Rusia mengintensifikan upaya nyata untuk menangani ISIS di Suriah, pihak Barat justru malah menuding dengan informasi menyesatkan yang dialamatkan kepada Rusia," papar Galuzin di Jakarta, Rabu (30/11) .


Menurut Galuzin, kehadiran militer Rusia dalam konflik Suriah telah sesuai dengan norma dan hukum internasional yang berlaku. Ia mengklaim bahwa seluruh serangan Rusia di Suriah didahului dengan permintaan resmi dari pemerintah berdaulat Suriah.

Galuzin juga mengklaim, selama ini, koalisi Assad dan Rusia bekerja secara profesional dan mematuhi peraturan internasional dalam melancarkan serangan militer mereka. Ia mengaku bahwa operasi militer yang selama ini Rusia lakukan bersama Suriah menargetkan kelompok teroris dan infrastrukturnya dengan mempertimbangkan keamanan warga sipil di sana.

Tak hanya bantuan militer, Wakil Tetap Rusia untuk ASEAN ini juga menyebutkan, Moskow telah membuka tujuh koridor untuk bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di Suriah.

"Ini sangat berbeda dengan kebijakan AS saat ini di tangan Barack Obama dan negara Barat lain yang hanya berupaya menggulingkan pemerintahan Suriah [Assad] yang sah, bukan untuk menumpas terorisme di sana," kata Galuzin.

Galuzin juga menyebutkan operasi militer AS di Suriah dinilai telah melanggar hukum internasional lantaran pemerintah AS tidak mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan PBB dan juga pemerintah Suriah untuk melakukan operasi militer.

Militer Rusia sendiri sudah hadir di Suriah sejak September 2015 lalu, menyusul keputusan Presiden Vladimir Putin untuk membantu rezim Assad menggempur kelompok yang mereka labeli "pemberontak".

Namun, keadaan tidak juga berubah dan justru semakin parah, terutama di wilayah Aleppo yang kini menjadi pusat serangan rezim Damaskus dan Moskow. Per Januari 2016, korban tewas di Aleppo telah lebih dari 30 ribu orang.

Sementara itu, data PBB dan utusan Liga Arab menunjukkan bahwa secara keseluruhan, sedikitnya 400 ribu orang tewas sejak konflik Suriah pecah pada 2011. (has)