Tentara AS Tolak Izin Pembangunan Jalur Pipa Dakota
Hanna Azarya Samosir | CNN Indonesia
Senin, 05 Des 2016 06:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah perdebatan panjang, Korps Tentara Amerika Serikat akhirnya mengumumkan penolakan terhadap izin pembangunan Akses Jalur Pipa Dakota yang melintasi Danau Oahe.
Melalui pernyataan resminya, Sekretaris Asisten untuk Pekerjaan Sipil Tentara AS, Jo-Ellen Darcy, mengatakan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan diskusi panjang dengan pihak pembangun Akses Dakota, Energy Transfer Partner, dan juga suku Standing Rock Sioux.
Selama ini, suku asli itu kerap melakukan demonstrasi besar-besaran untuk memprotes pembangunan jalur pipa tersebut. Menurut mereka, jalur itu dapat dapat mengancam persediaan air dan pemakaman suci suku Standing Rock Sioux di South Dakota.
Namun menurut Energy Transfer Partner, jalur pipa ini sangat penting. Jika proyek ini rampung, jalur pipa sepanjang 1.886 kilometer ini akan melintasi empat negara bagian dan diperkirakan dapat membawa hampir setengah juta barel minyak mentah dari North Dakota ke Illinois.
"Cara terbaik untuk menyelesaikan (perdebatan ini) secara bertanggung jawab adalah dengan mencari rute alternatif untuk perlintasan pipa tersebut," ujar Darcy seperti dikutip CNN, Minggu (4/12).
Keputusan ini disambut baik oleh banyak pihak, baik dari anggota parlemen maupun suku Standing Rock Sioux itu sendiri.
"Kami mendukung sepenuh hati keputusan pemerintah dan berterima kasih kepada Presiden Obama, Korps Tentara, Kementerian Kehakiman dan Kementerian Dalam Negeri atas langkah tepat untuk memperbaiki sejarah dan melakukan hal yang benar," ucap Kepala Standing Rock Sioux, Dave Archambault II.
Sambutan baik juga datang dari beberapa anggota Senat, termasuk Senator Partai Demokrat yang mewakili Vermont, Bernie Sanders.
"Saya mengapresiasi Presiden Obama karena mendengarkan rakyat suku asli Amerika dan jutaan orang lainnya yang meyakini jalur pipa ini tidak seharusnya dibangun," tutur Sanders.
Namun, sejumlah anggota parlemen lain mengecam keputusan ini, salah satunya anggota Dewan Perwakilan untuk North Dakota dari Partai Republik, Kevin Cramer. Menurut dia, keputusan ini tidak sesuai dengan hukum yang ada.
"Keputusan hari ini mengirimkan sinyal kepada pihak lain yang ingin membangun infrastruktur di negara ini. Jalan, jembatan, jalur transmisi, jalur pipa, ladang angin, dan jalur air akan sangat sulit, bahkan mustahil dibangun ketika sikap kriminal diberikan ganjaran seperti ini," katanya. (has)
Melalui pernyataan resminya, Sekretaris Asisten untuk Pekerjaan Sipil Tentara AS, Jo-Ellen Darcy, mengatakan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan diskusi panjang dengan pihak pembangun Akses Dakota, Energy Transfer Partner, dan juga suku Standing Rock Sioux.
Selama ini, suku asli itu kerap melakukan demonstrasi besar-besaran untuk memprotes pembangunan jalur pipa tersebut. Menurut mereka, jalur itu dapat dapat mengancam persediaan air dan pemakaman suci suku Standing Rock Sioux di South Dakota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Cara terbaik untuk menyelesaikan (perdebatan ini) secara bertanggung jawab adalah dengan mencari rute alternatif untuk perlintasan pipa tersebut," ujar Darcy seperti dikutip CNN, Minggu (4/12).
Keputusan ini disambut baik oleh banyak pihak, baik dari anggota parlemen maupun suku Standing Rock Sioux itu sendiri.
"Kami mendukung sepenuh hati keputusan pemerintah dan berterima kasih kepada Presiden Obama, Korps Tentara, Kementerian Kehakiman dan Kementerian Dalam Negeri atas langkah tepat untuk memperbaiki sejarah dan melakukan hal yang benar," ucap Kepala Standing Rock Sioux, Dave Archambault II.
Sambutan baik juga datang dari beberapa anggota Senat, termasuk Senator Partai Demokrat yang mewakili Vermont, Bernie Sanders.
"Saya mengapresiasi Presiden Obama karena mendengarkan rakyat suku asli Amerika dan jutaan orang lainnya yang meyakini jalur pipa ini tidak seharusnya dibangun," tutur Sanders.
Namun, sejumlah anggota parlemen lain mengecam keputusan ini, salah satunya anggota Dewan Perwakilan untuk North Dakota dari Partai Republik, Kevin Cramer. Menurut dia, keputusan ini tidak sesuai dengan hukum yang ada.
"Keputusan hari ini mengirimkan sinyal kepada pihak lain yang ingin membangun infrastruktur di negara ini. Jalan, jembatan, jalur transmisi, jalur pipa, ladang angin, dan jalur air akan sangat sulit, bahkan mustahil dibangun ketika sikap kriminal diberikan ganjaran seperti ini," katanya. (has)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK