Trump Janji Tinggalkan Bisnis demi Fokus Jadi Presiden
Amanda Puspita Sari | CNN Indonesia
Kamis, 01 Des 2016 09:58 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Donald Trump berjanji akan mundur dari operasional kerajaan bisnisnya untuk menghindari konflik kepentingan ketika ia menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat menggantikan petahana, Barack Obama. Sebagai presiden terpilih yang memenangi mayoritas suara pada pilpres bulan lalu, Trump diperkirakan akan resmi dilantik menjadi presiden pada 20 Januari 2017.
Taipan real-estate yang memiliki jaringan hotel dan resor golf dari Panama hingga Skotlandia ini mengumumkan pada Rabu (30/11) bahwa dia akan menggelar konferensi pers pada 15 Desember mendatang untuk menjabarkan pemisahan dirinya dari kepemilikan bisnisnya di seluruh dunia.
Konglomerat asal New York yang juga memiliki bisnis di sektor agensi model dan pabrik anggur ini menegaskan ia akan menyerahkan urusan operasional Trump Organization kepada tiga anaknya, yakni Donald Trump Jr., Ivanka Trump dan Eric Trump.
Trump membeberkan sejumlah rincian dalam serangkaian kicauan di akun Twitter-nya pada Rabu (30/11), menyatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan dokumen hukum yang menegaskan bahwa ia akan benar-benar keluar dari operasi bisnisnya. Trump juga menyebut konferensi pers itu akan dihadiri para penerusnya.
Ketiga anak Trump yang akan meneruskan kerajaan bisnis Trump saat ini termasuk dalam komite eksekutif tim transisi Gedung Putih. Ivanka Trump, misalnya, turut bergabung dengan pembicaraan telepon antara ayahnya dengan Presiden Argentina, Mauricio Macri, pada awal bulan ini dan menghadiri pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Hal ini meningkatkan kekhawatiran publik soal kemungkinan konflik kepentingan Ivanka dalam pemerintahan AS di era Trump.
Trump sebelumnya berpendapat bahwa ia tidak perlu untuk memisahkan diri dari Trump Organization. Ia juga menyebutkan bahwa hukum AS tidak mengharuskannya mengubah keterkaitannya dengan jaringan bisnis.
[Gambas:Video CNN]
"Saya merasa ini merupakan hal yang penting, sebagai presiden, untuk tidak memiliki konflik kepentingan dengan berbagai bisnis saya," kicau Trump, dikutip dari Reuters.
Kekhawatiran soal konflik kepentingan di pemerintahan AS berembus kuat setelah Trump memenangi pemilu pada 8 November lalu, dan mayoritas parlemen akan diisi jajaran kader Partai Republik. Para anggota dewan dari Partai Demokrat di Capitol Hill menyerukan agar parlemen membuat agenda dengar pendapat terkait hal ini.
Aturan tentang konflik kepentingan bagi lembaga eksekutif tidak berlaku untuk presiden, namun Trump akan terikat oleh hukum soal penyuapan dari Konstitusi AS yang melarang pejabat terpilih mengambil hadiah dari pemerintah asing.
Lembaga Etika Pemerintah memuji langkah Trump tersebut dan menyarankan agar konglomerat New York itu melakukan divestasi kepemilikan dalam bisnisnya, dan bukan menyerahkan kekuasaan kepada penerusnya. (ama)
Taipan real-estate yang memiliki jaringan hotel dan resor golf dari Panama hingga Skotlandia ini mengumumkan pada Rabu (30/11) bahwa dia akan menggelar konferensi pers pada 15 Desember mendatang untuk menjabarkan pemisahan dirinya dari kepemilikan bisnisnya di seluruh dunia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketiga anak Trump yang akan meneruskan kerajaan bisnis Trump saat ini termasuk dalam komite eksekutif tim transisi Gedung Putih. Ivanka Trump, misalnya, turut bergabung dengan pembicaraan telepon antara ayahnya dengan Presiden Argentina, Mauricio Macri, pada awal bulan ini dan menghadiri pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Hal ini meningkatkan kekhawatiran publik soal kemungkinan konflik kepentingan Ivanka dalam pemerintahan AS di era Trump.
Trump sebelumnya berpendapat bahwa ia tidak perlu untuk memisahkan diri dari Trump Organization. Ia juga menyebutkan bahwa hukum AS tidak mengharuskannya mengubah keterkaitannya dengan jaringan bisnis.
[Gambas:Video CNN]
"Saya merasa ini merupakan hal yang penting, sebagai presiden, untuk tidak memiliki konflik kepentingan dengan berbagai bisnis saya," kicau Trump, dikutip dari Reuters.
Kekhawatiran soal konflik kepentingan di pemerintahan AS berembus kuat setelah Trump memenangi pemilu pada 8 November lalu, dan mayoritas parlemen akan diisi jajaran kader Partai Republik. Para anggota dewan dari Partai Demokrat di Capitol Hill menyerukan agar parlemen membuat agenda dengar pendapat terkait hal ini.
Aturan tentang konflik kepentingan bagi lembaga eksekutif tidak berlaku untuk presiden, namun Trump akan terikat oleh hukum soal penyuapan dari Konstitusi AS yang melarang pejabat terpilih mengambil hadiah dari pemerintah asing.
Lembaga Etika Pemerintah memuji langkah Trump tersebut dan menyarankan agar konglomerat New York itu melakukan divestasi kepemilikan dalam bisnisnya, dan bukan menyerahkan kekuasaan kepada penerusnya. (ama)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK