Filipina Tak Akan Protes Kegiatan China di LCS

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri Filipina, Perfecto Yasay, memastikan bahwa negaranya tidak akan menyampaikan nota protes atas kegiatan China di daerah sengketa di Laut China Selatan.

"Kami memastikan bahwa tidak akan ada tindakan lebih lanjut yang akan menambah ketegangan antara kedua negara, terutama di Dangkalan Scarborough," ujar Yasay sebagaimana dikutip Reuters, Jumat (16/12).

Dangkalan Scarborough ini merupakan salah satu daerah di Laut China Selatan yang menjadi objek sengketa antaran China dan Filipina.

Daerah di sekitar dangkalan tersebut sempat memanas karena China dilaporkan melarang nelayan dari Filipina memasuki kawasan itu. Namun kini, Yasay memastikan bahwa China sudah mengizinkan nelayan berlayar di Dangkalan Scarborough.

Pilihan Redaksi Nelayan Filipina Bebas Memancing Meski China Berjaga di LCS Utusan Khusus Filipina untuk China Mengundurkan Diri RI Harap Dekatnya Filipina-China Jadi Sinyal Positif di LCS Patroli Laut China Selamatkan Nelayan Filipina di LCS

"Kami tidak bisa menghentikan China. Tak ada lagi yang harus dipermasalahkan," ucap Yasay yang kemudian mengatakan bahwa hubungan kedua negara kini semakin kuat.

Selain Dangkalan Scarborough, China dan Filipina beserta sejumlah negara lain di kawasan juga terlibat tumpang tindih klaim di Kepulauan Spratly.

Di kepulauan tersebut, China dilaporkan telah membangun pulau buatan, lengkap dengan sistem pertahanan anti-rudal dan anti-pesawat.

Yasay pun kembali memastikan bahwa Filipina tak akan menyampaikan nota protes diplomatik terkait pembangunan sistem pertahanan di kawasan sengketa tersebut.

"Biarkan mereka melakukan apa pun yang dibutuhkan untuk melindungi kepentingan nasional mereka dan kami akan membiarkannya. Bagi Filipina, kami memiliki hubungan bilateral tersendiri dengan China," ucap Yasay.

Pernyataan Yasay ini bertolak belakang dengan komentar Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana, yang sebelumnya mengatakan bahwa tindakan China di Kepulauan Spratly itu merupakan "kekhawatiran besar" bagi komunitas internasional.

Selama ini, Filipina memang dikenal keras terhadap China, terutama jika berkaitan dengan sengketa di Laut China Selatan.

Filipina bahkan mengajukan tuntutan ke Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) untuk mempertanyakan klaim China atas 90 persen perairan LCS yang juga tumpang tindih dengan wilayah Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Taiwan.

Namun, Filipina mulai mencairkan hubungan dengan China sejak Rodrigo Duterte resmi dilantik menjadi Presiden Filipina pada 30 Juni lalu.

Manila bahkan menerima ajakan Beijing untuk mengadakan pertemuan bilateral lanjutan guna menanggapi keputusan PCA pada Juli lalu yang menolak klaim Beijing di LCS. (has)