RI Pertimbangkan Keluar dari Enam Organisasi Internasional
Rinaldy Sofwan | CNN Indonesia
Jumat, 23 Des 2016 14:43 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan ada kemungkinan Indonesia menghentikan keanggotan di enam organisasi internasional.
"Dari 75 yang kita lihat masih ada sekitar enam yang sudah kita katakan, sudah pasti, dari segi benefitnya tidak banyak bagi Indonesia," kata Juru Bicara Kemlu Arrmanatha Nasir di kantornya, Jakarta, Jumat (23/12).
Dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal enam organisasi yang dia singgung. Namun, satu hal yang jelas, kata dia, Indonesia tidak mungkin keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Tidak etis saya sebutkan. Sudah pasti tidak akan saya sampaikan," ujarnya.
Diplomat yang akrab disapa Tata itu menjelaskan, pemerintah mengkaji keanggotaan di sejumlah organisasi internasional berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang didapatkan.
"Dari kajian itu, kita lihat karena banyak organisasi internasional saat ini (yang Indonesia) menjadi anggota namun perannya terduplikasi dengan organisasi internasional lainnya," kata Tata.
Lebih lanjut, Tata menjelaskan Indonesia melihat dampak keanggotaan dalam organisasi-organisasi internasional terhadap posisi Indonesia di komunitas internasional.
Dengan menghentikan beberapa keanggotaan, peran Indonesia akan lebih efektif dan efisien karena hanya berfokus pada organisasi yang akan membawa manfaat lebih besar bagi negara, kata Tata.
Jadi, "kontribusi Indonesia akan lebih besar dan lebih jelas kepada dunia internasional, baik kawasan atau global," ujarnya.
Walau demikian, dia menegaskan, hal ini masih dalam tahap pengkajian dan Kementerian Luar Negeri tidak memutuskan apa-apa.
Terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan evaluasi terhadap keanggotaan di 75 dari 233 organisasi internasional yang diikuti ini terkait dengan penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.
"Karena ini berkaitan dengan anggaran. Yang paling besar adalah perjalanan dinas dari delegasi yang berangkat. Padahal ini tidak terlalu penting untuk keperluan kebutuhan kita," kata dia.
Dia mengatakan Indonesia mungkin akan keluar dari 75 organisasi itu jika hasil evaluasi menyimpulkan tidak ada manfaat yang signifikan bagi negara.
Jokowi meminta evaluasi keanggotaan di 75 organisasi internasional itu saat membuka rapat terbatas, belum lama ini.
"Saya minta dilakukan evaluasi sejauh mana keanggotaan kita di 233 organisasi internasional tersebut memberi manfaat yang nyata atau tidak kepada kepentingan nasional kita," kata Jokowi.
Dalam rapat tersebut, terdapat 122 organisasi yang dianggap strategis dan permanen. Pemerintah memutuskan akan tetap menjadi bagian dari organisasi-organisasi tersebut.
"Kemudian ada 46 keanggotaan yang sifatnya teknis, ini juga dilanjutkan," kata Pramono. (has/ama)
"Dari 75 yang kita lihat masih ada sekitar enam yang sudah kita katakan, sudah pasti, dari segi benefitnya tidak banyak bagi Indonesia," kata Juru Bicara Kemlu Arrmanatha Nasir di kantornya, Jakarta, Jumat (23/12).
Dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal enam organisasi yang dia singgung. Namun, satu hal yang jelas, kata dia, Indonesia tidak mungkin keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diplomat yang akrab disapa Tata itu menjelaskan, pemerintah mengkaji keanggotaan di sejumlah organisasi internasional berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang didapatkan.
Lebih lanjut, Tata menjelaskan Indonesia melihat dampak keanggotaan dalam organisasi-organisasi internasional terhadap posisi Indonesia di komunitas internasional.
Dengan menghentikan beberapa keanggotaan, peran Indonesia akan lebih efektif dan efisien karena hanya berfokus pada organisasi yang akan membawa manfaat lebih besar bagi negara, kata Tata.
Jadi, "kontribusi Indonesia akan lebih besar dan lebih jelas kepada dunia internasional, baik kawasan atau global," ujarnya.
Walau demikian, dia menegaskan, hal ini masih dalam tahap pengkajian dan Kementerian Luar Negeri tidak memutuskan apa-apa.
Terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan evaluasi terhadap keanggotaan di 75 dari 233 organisasi internasional yang diikuti ini terkait dengan penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.
"Karena ini berkaitan dengan anggaran. Yang paling besar adalah perjalanan dinas dari delegasi yang berangkat. Padahal ini tidak terlalu penting untuk keperluan kebutuhan kita," kata dia.
Dia mengatakan Indonesia mungkin akan keluar dari 75 organisasi itu jika hasil evaluasi menyimpulkan tidak ada manfaat yang signifikan bagi negara.
Jokowi meminta evaluasi keanggotaan di 75 organisasi internasional itu saat membuka rapat terbatas, belum lama ini.
"Saya minta dilakukan evaluasi sejauh mana keanggotaan kita di 233 organisasi internasional tersebut memberi manfaat yang nyata atau tidak kepada kepentingan nasional kita," kata Jokowi.
Dalam rapat tersebut, terdapat 122 organisasi yang dianggap strategis dan permanen. Pemerintah memutuskan akan tetap menjadi bagian dari organisasi-organisasi tersebut.
"Kemudian ada 46 keanggotaan yang sifatnya teknis, ini juga dilanjutkan," kata Pramono. (has/ama)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK