"Kesepekatan gencatan senjata akan batal jika rezim [Assad] terus melakukan pelanggaran dan menggempur wilayah-wilayah di bawah kendali kelompok revolusioner," ujar sejumlah kelompok pemberontak dalam pernyataan mereka, seperti dikutip Reuters, Sabtu (31/12).
Gencatan senjata berlaku di seluruh wilayah Suriah sejak Kamis tengah malam usai Presiden Rusia Vladimir Putin, sekutu utama Assad, mengumumkan gencatan sejata yang diprakarsai oleh Ankara dan Moskow.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pernyataan itu, para pemberontak mengatakan pemerintah dan oposisi nampaknya telah menandatangani dua versi perjanjian gencatan senjata yang berbeda.
Pasalanya, "ada sejumlah poin kunci yang hilang dan tidak bisa dinegosiasikan" dalam perjanjian itu, meski tidak menjelaskan secara rinci poin-poin yang hilang tersebut.
Kremlin menuturkan tujuh kelompok pemberontak utama, termasuk Jabhat Fateh al-Sham telah sepakat lakukan gencatan senjata, walaupun masih ada sejumlah kebingungan mengenai kelompok pemberontak mana saja yang telah menyetujui kesepakatan itu.
Sayangnya, kelompok militan ISIS yang juga ikut memporak-porandakan Suriah selama ini tidak termasuk dalam perjanjian gencatan senjata.
Sementara itu, Rusia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera mendukung dan menggelar pemungutan suara terkait resolusi gencatan senjata ini, meskipun para diplomat pesimis resolusi ini akan lolos dengan suara bulat.
Rusia juga menginginkan PBB terlibat dalam pembicaraan damai antara Pemerintah Suriah dan pemberontak yang dijadwalkan berlangsung di Astana, Kazakhstan nanti. Padahal, PBB juga tengah melakukan negosiasi upaya perdamaian Suriah yang digagasnya sendiri dan rencanya berlangsung Februari nanti.
"Kami harap DK PBB bisa melakukan voting resolusi [gencatan senjata] dan mengadopsinya dengan suara bulat," ucap Duta Besar Rusia untuk PBB Vitaly Churkin seperti dikutip AFP.
Turki dan Rusia menuturkan kesepakatan gencatan senjata serta pembicaraan damai di ibu kota Astana nanti merupakan pelengkap dari usaha damai yang selama ini diupayakan PBB.
Rusia juga ingin melibatkan pemain regional seperti Mesir, Arab Saudi, Qatar, dan Jordania dalam pembicaraan damai tersebut.
(ptr)