Turki Desak Assad Patuhi Gencatan Senjata

Jakarta, CNN Indonesia -- Turki mendesak rezim Presiden Bashar Al-Assad menghentikan serangan militer yang melanggar kesepakatan gencatan senjata. Serangan ini dinilai bisa mengancam rencana perundingan damai Suriah yang diprakarsai Ankara dan Moskow.

"Jika kita tidak menghentikan pelanggaran yang terus terjadi, pembicaraan [damai Suriah] di Astana, Kazakhstan bisa gagal. Usai gencatan senjata berlaku, kami masih melihat pelanggaran," ujar Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, kepada kantor berita Anadolu sebagaimana dikutip AFP, Rabu (4/1).

Pilihan Redaksi Rusia, Iran, Turki Mediasi Perdamaian Suriah di Kazakhstan Tahun 2016 dan Timur Tengah yang Membara Gencatan Senjata Batal Jika Assad Terus Menyerang PBB Beri Dukungan pada Rusia dan Turki Soal Suriah Perancis Minta Rusia Hargai Gencatan Senjata Suriah

Cavusoglu juga menyerukan Iran dan Rusia, sebagai sekutu utama Damaskus, bisa memberikan tekanan kepada pada milisi mitra mereka agar mematuhi kesepakatan gencatan senjata.

Pasalnya, sejumlah keompok milisi pro-Assad seperti Hizbullah dianggap masih melakukan pelanggaran gencatan senjata.

"Kami melihat ada yang melakukan pelanggaran seperti Hizbullah, kelompok tertentu lainnnya, dan juga rezim pemerintah," kata Cavusoglu.

Jika gencatan senjata berjalan konsisten, pembicaraan damai di Astana dijadwalkan akan terselenggara pada 23 Januari mendatang di bawah pengawasan Ankara dan Moskow.

Gencatan senjata ini berlaku di seluruh wilayah Suriah sejak Kamis tengah malam pekan lalu.

Kremlin menuturkan, ada tujuh kelompok pemberontak utama, termasuk Jabhat Fateh al-Sham, yang ikut serta dalam perjanjian gencatan senjata ini.

Namun, belakangan kesepakatan ini terancam batal lantaran kelompok pemberontak mengklaim bahwa rezim Assad terus menekan dan menyerang mereka. 

"Kesepekatan gencatan senjata akan batal jika rezim [Assad] terus melakukan pelanggaran dan menggempur wilayah-wilayah di bawah kendali kelompok revolusioner," ujar sejumlah kelompok pemberontak dalam pernyataan mereka, seperti dikutip Reuters, Sabtu pekan lalu.

(has)