Trump Larang Imigran Muslim, Sopir Taksi New York Mogok

Elisa Valenta Sari, CNN Indonesia | Minggu, 29/01/2017 14:22 WIB
Trump Larang Imigran Muslim, Sopir Taksi New York Mogok Sejumlah pengemudi taksi di New York Amerika Serikat menghentikan operasional di bandar udara John F. Kennedy (JFK) International sebagai bentuk protes. (REUTERS/Kate Munsch)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah pengemudi taksi di New York Amerika Serikat menghentikan operasional di bandar udara John F. Kennedy (JFK) International pada Sabtu (28/1) pukul 6 hingga 7 malam waktu setempat.

Seperti dilansir dari Reuters, keputusan tersebut merupakan bentuk protes terhadap kebijakan Presiden Donald Trump yang melarang sementara masuknya imigran dari tujuh negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Tak hanya berhenti mengangkut penumpang, para pengemudi taksi itu pun juga turun ke jalan dan melakukan unjuk rasa secara damai di depan terminal bandara JFK. Aksi tersebut juga diikuti oleh sejumlah pengemudi taksi Uber.


Akibat aksi mogok tersebut, ratusan calon penumpang taksi yang menunggu di luar bandara terlantar dan harus beralih ke moda transportasi lainnya.

"Kita tidak bisa terus berdiam diri. Kita bekerja untuk menyambut orang-orang di tanah yang dulu pernah menyambut kita sebelumnya. Kami tidak akan terbelah," ujar Asosiasi Pengemudi Taksi New York melalui akun Twitternya dikutip Minggu (29/1).

Sebelumnya aksi itu dipicu oleh belasan wisatawan yang tertahan di bandara JFK usai Trump secara resmi menandatangani dokumen pelarangan pemberian visa selama 90 hari kepada warga negara Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman.

Langkah ini diklaim oleh Trump sebagai upaya membantu melindungi warga Amerika dari serangan terorisme.

Dalam laman Facebook resminya, Asosiasi Pengemudi Taksi New York dengan tegas menentang aksi "Larangan Muslim" yang diinisiasi oleh Donald Trump.

"Sebagai sebuah organisasi yang keanggotaannya sebagian besar Muslim, tenaga kerja yang hampir secara universal merupakan imigran, dan gerakan buruh yang berakar dalam membela yang tertindas, kita mengatakan pelarangan ini sangat tidak manusiawi dan melanggar konstitusi," ujarnya. (gir)