Dubes Iran: Tak Ada Negara Dapat Rusak Kesepakatan Nuklir
CNN Indonesia
Sabtu, 11 Feb 2017 04:32 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Duta Besar Iran untuk Indonesia, Valiollah Mohammadi Nasrabadi, mengatakan tidak ada satu pun negara yang dapat merusak kesepakatan nuklir yang berhasil dicapai pada 2015 lalu.
"Kesepakatan nuklir Iran merupakan kesepakatan internasional, bukan kesepakatan dengan satu negara saja. Tidak ada satu negara yang dapat merusak dan mematahkan kesepakatan ini," ujar Nasrabadi di sela peringatan Hari Revolusi Iran Ke-38 di kediamannya di Jakarta, Kamis (9/2) malam.
Hal ini diutarakan Nasrabadi menyusul langkah Presiden AS, Donald Trump, yang baru-baru ini menjatuhkan sanksi baru kepada Teheran akibat uji coba rudal pekan lalu. Langkah ini dinilai dapat memicu rusaknya kesepakatan tersebut.
Menurut Nasrabadi, perjanjian nuklir ini disepakati bersama oleh enam negara, yaitu AS, Iran, Inggris, China, Perancis, Jerman, dan Rusia pada April 2015.
Setiap negara itu harus melindungi kesepakatan tersebut jika ada pihak yang ingin merusak perjanjian. Nasrabani meyakini bahwa Inggris, China, Perancis, Jerman, dan Rusia juga akan memberikan respons atas langkah AS yang dinilai provokatif ini.
"Tentu saja jika AS menjatuhkan embargo kepada Iran, lima negara lain akan menunjukkan reaksinya karena mereka tidak terima kesepakatan ini dirusak," katanya.
Nasrabadi mengatakan, Iran dan empat negara lainnya telah berbicara dengan AS untuk sebisa mungkin menjaga eksistensi kesepakatan nuklir "yang bersifat internasional" ini.
Teknologi nuklir Iran memang menjadi salah satu yang paling diwaspadai AS setelah ambisi nuklir Korea Utara. Kesepakatan nuklir ini diupayakan berjalan supaya bisa meredam ambisi nuklir Teheran yang dianggap mengancam keamanan global.
Garis besar kesepakakatan ini adalah Iran akan menutup pusat-pusat produksi uranium yang bisa digunakan untuk membangun bom. Reaktor-reaktor yang bisa menghasilkan plutonium juga akan dibongkar.
Sebagai gantinya, negara-negara lain termasuk AS akan menghapus sanksi ekonomi yang selama ini dijatuhkan pada Teheran.
"Kemampuan nuklir damai kami telah digambarkan secara tidak nyata dan bias yang diperburuk dengan penjatuhan sanksi yang tidak adil. Dengan kesepakatan ini, kami mencoba membangun dinding kepercayaan dan menghapus kekhawatiran," kata Nasrabadi.
"Kesepakatan nuklir Iran merupakan kesepakatan internasional, bukan kesepakatan dengan satu negara saja. Tidak ada satu negara yang dapat merusak dan mematahkan kesepakatan ini," ujar Nasrabadi di sela peringatan Hari Revolusi Iran Ke-38 di kediamannya di Jakarta, Kamis (9/2) malam.
Hal ini diutarakan Nasrabadi menyusul langkah Presiden AS, Donald Trump, yang baru-baru ini menjatuhkan sanksi baru kepada Teheran akibat uji coba rudal pekan lalu. Langkah ini dinilai dapat memicu rusaknya kesepakatan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setiap negara itu harus melindungi kesepakatan tersebut jika ada pihak yang ingin merusak perjanjian. Nasrabani meyakini bahwa Inggris, China, Perancis, Jerman, dan Rusia juga akan memberikan respons atas langkah AS yang dinilai provokatif ini.
"Tentu saja jika AS menjatuhkan embargo kepada Iran, lima negara lain akan menunjukkan reaksinya karena mereka tidak terima kesepakatan ini dirusak," katanya.
Nasrabadi mengatakan, Iran dan empat negara lainnya telah berbicara dengan AS untuk sebisa mungkin menjaga eksistensi kesepakatan nuklir "yang bersifat internasional" ini.
Teknologi nuklir Iran memang menjadi salah satu yang paling diwaspadai AS setelah ambisi nuklir Korea Utara. Kesepakatan nuklir ini diupayakan berjalan supaya bisa meredam ambisi nuklir Teheran yang dianggap mengancam keamanan global.
Garis besar kesepakakatan ini adalah Iran akan menutup pusat-pusat produksi uranium yang bisa digunakan untuk membangun bom. Reaktor-reaktor yang bisa menghasilkan plutonium juga akan dibongkar.
Sebagai gantinya, negara-negara lain termasuk AS akan menghapus sanksi ekonomi yang selama ini dijatuhkan pada Teheran.
"Kemampuan nuklir damai kami telah digambarkan secara tidak nyata dan bias yang diperburuk dengan penjatuhan sanksi yang tidak adil. Dengan kesepakatan ini, kami mencoba membangun dinding kepercayaan dan menghapus kekhawatiran," kata Nasrabadi.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK