Myanmar Hentikan Operasi di Permukiman Rohingya
CNN Indonesia
Kamis, 16 Feb 2017 16:19 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Myanmar menyatakan operasi pengamanan di negara bagian Rakhine, tempat di mana kekerasan aparat terhadap kaum minoritas Muslim Rohingya dilaporkan banyak terjadi, telah rampung dilaksanakan.
Operasi militer itu dihentikan menyusul situasi dan keamanan wilayah yang berangsur stabil. Meski begitu, sejumlah aparat militer masih dikerahkan untuk menjaga situasi tetap "aman dan damai."
"Situasi di Rakhine utara telah stabil. Operasi militer dan jam malam juga telah dihentikan meski tetap akan ada polisi di sana untuk menjaga perdamaian," ungkap penasihat keamanan nasional, Thaung Tun, sebagaimana dikutip Reuters, Kamis (16/2).
Operasi pembersihan ini dihentikan di tengah sejumlah tekanan serta laporan lembaga pemerhati HAM dan PBB yang menduga militer Myanmar telah melakukan pelanggaran HAM seperti kekerasan, pemerkosaan, hingga pembunuhan terhadap kaum Rohingya.
Isu mengenai kekerasan terhadap Rohingya di Myanmar kembali mencuat setelah insiden penyerangan pos pengamanan di tiga wilayah perbatasan Myanmar di rakhine oleh sejumlah kelompok bersenjata pada 9 Oktober lalu.
Pemerintah Myanmar menuding "teroris Rohingya" berada di balik serangan itu, meski belum ada bukti konkret.
Sejak insiden itu, militer Myanmar memperketat pengawasan dengan melakukan operasi di wilayah Rakhine, tempat kekerasan terhadap kaum Muslim khususnya Rohingya marak terjadi.
Alih-alih memburu para pelaku penyerangan, militer Myanmar diduga malah menyerang etnis Rohingya secara membabi-buta hingga menewaskan setidaknya 80 orang.
Sejak bentrokan terjadi, setidaknya 70 ribu kaum Rohingya juga dikabarkan telah melarikan diri keluar Myanmar.
Komisi HAM PBB bahkan memperkirakan jumlah kaum Rohingya yang menjadi korban ini bisa mencapai ribuan orang.
Selama ini aparat Myanmar membantah tudingan pelanggaran HAM tersebut.
Namun, pendirian pemerintah yang dipimpin penasihat negara, Aung San Suu Kyi, mulai goyah menyusul laporan PBB yang membenarkan dugaan pelanggaran HAM di negaranya.
Suu Kyi baru-baru ini berjanji memulai penyelidikan kasus ini. Pemerintahnya juga tengah membentuk "departemen penyelidikan" untuk mencari tahu soal dugaan kekejaman yang dilakukan aparat keamanan negaranya tersebut.
"Tidak ada alasan untuk kekuatan yang berlebihan yang melanggar HAM dan hukum kriminalitas dasar. Kami siap menindak setiap pelanggaran dengan bukti jelas," kata Tun di depan sejumlah diplomat PBB menurut pernyataan tersebut.
Kepolisian Myanmar menuturkan komite investigasi ini sengaja dibentuk untuk dapat memverifikasi dugaan pelanggaran HAM yang selama ini menghujani aparatnya.
"Laporan PBB memberikan banyak rincian yang menguatkan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi. Karena itu, komite investigasi ini dibentuk untuk menanggapi laporan dengan bukti," ungkap Kolonel Kepolisian, Myo Thu Soe.
"Laporan PBB yang menjabarkan pelanggaran HAM, termasuk pemerkosaan, adalah tuduhan yang sangat serius terhadap kepolisian Myanmar. Tapi, seperti yang kita tahu, itu tidak terjadi," katanya menambahkan.
Operasi militer itu dihentikan menyusul situasi dan keamanan wilayah yang berangsur stabil. Meski begitu, sejumlah aparat militer masih dikerahkan untuk menjaga situasi tetap "aman dan damai."
"Situasi di Rakhine utara telah stabil. Operasi militer dan jam malam juga telah dihentikan meski tetap akan ada polisi di sana untuk menjaga perdamaian," ungkap penasihat keamanan nasional, Thaung Tun, sebagaimana dikutip Reuters, Kamis (16/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Isu mengenai kekerasan terhadap Rohingya di Myanmar kembali mencuat setelah insiden penyerangan pos pengamanan di tiga wilayah perbatasan Myanmar di rakhine oleh sejumlah kelompok bersenjata pada 9 Oktober lalu.
Pemerintah Myanmar menuding "teroris Rohingya" berada di balik serangan itu, meski belum ada bukti konkret.
Sejak insiden itu, militer Myanmar memperketat pengawasan dengan melakukan operasi di wilayah Rakhine, tempat kekerasan terhadap kaum Muslim khususnya Rohingya marak terjadi.
Alih-alih memburu para pelaku penyerangan, militer Myanmar diduga malah menyerang etnis Rohingya secara membabi-buta hingga menewaskan setidaknya 80 orang.
Sejak bentrokan terjadi, setidaknya 70 ribu kaum Rohingya juga dikabarkan telah melarikan diri keluar Myanmar.
Komisi HAM PBB bahkan memperkirakan jumlah kaum Rohingya yang menjadi korban ini bisa mencapai ribuan orang.
Selama ini aparat Myanmar membantah tudingan pelanggaran HAM tersebut.
Namun, pendirian pemerintah yang dipimpin penasihat negara, Aung San Suu Kyi, mulai goyah menyusul laporan PBB yang membenarkan dugaan pelanggaran HAM di negaranya.
Suu Kyi baru-baru ini berjanji memulai penyelidikan kasus ini. Pemerintahnya juga tengah membentuk "departemen penyelidikan" untuk mencari tahu soal dugaan kekejaman yang dilakukan aparat keamanan negaranya tersebut.
"Tidak ada alasan untuk kekuatan yang berlebihan yang melanggar HAM dan hukum kriminalitas dasar. Kami siap menindak setiap pelanggaran dengan bukti jelas," kata Tun di depan sejumlah diplomat PBB menurut pernyataan tersebut.
Kepolisian Myanmar menuturkan komite investigasi ini sengaja dibentuk untuk dapat memverifikasi dugaan pelanggaran HAM yang selama ini menghujani aparatnya.
"Laporan PBB memberikan banyak rincian yang menguatkan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi. Karena itu, komite investigasi ini dibentuk untuk menanggapi laporan dengan bukti," ungkap Kolonel Kepolisian, Myo Thu Soe.
"Laporan PBB yang menjabarkan pelanggaran HAM, termasuk pemerkosaan, adalah tuduhan yang sangat serius terhadap kepolisian Myanmar. Tapi, seperti yang kita tahu, itu tidak terjadi," katanya menambahkan.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK